Page 47 - MAJALAH 160

K o MISI IX

kita harus bekerja lebih panjang lagi
dan menyelesaikan muaranya bukan
di hilirnya,karena memang program
tersebut masih baru seperti bayi baru
lahir dan harus dicari formula yang tepat
terkait kekurangan dokter spesialis ini,”
terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan dr Yulianto
mengatakan angka kebutuhan dan
ketersediaan dokter spesialis di Jawa
FOTO: IWAN ARMANIAS/IW) sehingga tidak dapat memenuhi
Tengah masih belum berimbang,
rasio satu dokter spesial untuk 20.000
penduduk. Meski begitu, saat ini
pihaknya sedikit terbantu dengan adanya

(WKDS), namun hanya dapat mengatasi
Tim Kunker Komisi IX DPR meninjai RSUD dr. H. Marsidi Judono, Kabupaten Belitung Program Wajib Kerja Dokter Spesialis
sementara karena durasi program
kekurangan itu. Dalam peninjauan juga obtetri ginekologi, penyakit dalam, tersebut hanya satu tahun.
terungkap bahwa RSUD dr. H. Marsidi anestesi dan bedah negara kita masih Dalam kunjungan kerja ke
Judono dijadikan rumah sakit rujukan kekurangan sebesar 1921 dokter spesialis Jateng ini, Anggota Komisi IX DPR
regional. di bidang tersebut. juga mempertanyakan Kinerja BPJS
Hal tersebut diungkapkannya saat “Persoalan Dokter spesialis itu tidak Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa
memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI hanya terjadi di Provinsi Jateng, bahkan Tengah. Sebelumnya, di berbagai
meninjau RSUD dr. H. Marsidi Judono di hampir terjadi di berbagai daerah apalagi Kunjungan Komisi IX kerap kinerja
Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel, di luar Jawa, karena itu kita beberapa BPJS Kesehatan dipertanyakan karena
awal Mei lalu. kali menyampaikan aspirasi kepada banyaknya hutang yang menumpuk
“Ada beberapa rumah sakit Kemenkes untuk menanggulangi sehingga menghambat pelayanan
kabupaten menjadikan RSUD di Belitung persoalan tersebut,” ujar Anggota DPR terhadap pasien BPJS.
ini sebagai rujukan utamanya. Sehingga Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PG) saat Anggota DPR Andi Fauziah Pujiwatie
RSUD Belitung menjadi benteng pertemuan dengan Plt Gubernur Jateng Hatta (F-PG) mempertanyakan berapa
pertahanan terakhir sebelum dipindahkan Heru Sudjatmoko dan jajarannya,baru- banyak utang BPJS Kesehatan kepada
ke tempat lain,” ungkap Saleh.
Ia juga menyoroti pentingnya
memaksimalkan pusat kesehatan
masyarakat, terutama dalam memberikan
pendidikan kesehatan. “Misalnya masih
adanya persoalan stunting dan itu sangat
tidak baik bagi generasi yang akan
datang,” imbuh Saleh.
Sementara itu, Direktur RSUD dr.
Marsidi Judono Belitung Hendra menilai,
Tim Kunker Komisi IX DPR RI puas dengan
kondisi RSUD yang dipimpinnya, setelah
meninjau beberapa fasilitas dan ruangan.
Karena RSUD Belitung sudah dilengkapi
sarana dan prasarana (sarpras) dan alat FOTO: SUGENG/IW)
kesehatan (alkes) yang cukup memadai.
Tim Kunker Komisi IX DPR di Jawa Tengah
Ketersediaan Dokter
Spesialis dan Kinerja baru ini. Provinsi Jateng. “Berapa banyak utang BPJS
BPJS Ketenagakerjaan Kekurangan dokter spesialis, lanjut kesehatan saat ini,”tanyanya
Dipertanyakan Tim Komisi IX Andi, kemudian dijawab oleh Kemenkes Sementara, Anggota DPR Muhammad
di Jateng melalui program Wajib Kerja Dokter Iqbal (F-PPP) mempertanyakan kasus-
Sementara itu, Tim Komisi IX DPR ke Spesialis (WKDS). Dimana mereka harus kasus ketenagakerjaan apa saja baik antara
Provinsi Jawa Tengah mempertanyakan mengabdi kepada RS yang memiliki pekerja dan pengusaha di Jateng serta
ketersediaan dokter spesialis di Jateng. kerja sama, namun para dokter kerap pengawasan apa yang telah dilakukan oleh
Saat ini, keberadaan dokter spesialis mengeluhkan tidak mendapatkan Pemprov dalam menangani kasus yang
dasar, seperti spesialis anak, spesialis peralatan yang memadai. “Karena itu, mencuat. Sc, SI, IW/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 47