Page 6 - MAJALAH 160

PrOLOG

bersatu Padu
bersatu Padu

Tumpas Terorisme
Tumpas Terorisme

Regulasi yang sangat ditunggu masyarakat berupa dan mufakat, wujud kepentingan
revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana masyarakat, maka pendapat
akhir mini fraksi PKB disetujui dan
Terorisme (RUU Antiterorisme) akhirnya berhasil menyetujui untuk dibahas di tingkat
disahkan DPR. Dengan semangat untuk mendahulukan berikutnya,” ucap anggota Pansus
kepentingan bangsa dan negara serta menjamin rasa Antiterorisme dari Fraksi PKB
Mohammad Toha.
keamanan masyarakat. Para anggota DPR kompak, Adapun definisi yang disepakati
serempak mendukung RUU ini. berbunyi: terorisme adalah
perbuatan yang menggunakan
apat Paripurna DPR yang pemerintah untuk menuntaskan kekerasan atau ancaman yang
dipimpin Wakil Ketua RUU Antiterorisme. Semangat menimbulkan suasana teror
DPR Agus Hermanto untuk melawan aksi radikalisme, atau rasa takut secara meluas,
mengesahkan secara menumpas tuntas paham yang yang dapat menimbulkan korban
Raklamasi revisi UU Nomor mengakibatkan munculnya tragedi yang bersifat massal, dan atau
15 Tahun 2003 tentang Penetapan kemanusiaan dengan banyak korban menimbulkan kerusakan atau
Peraturan Pemerintah Pengganti orang-orang yang tak berdosa. Para kehancuran terhadap obyek-obyek
Undang-Undang Nomor 1 Tahun anggota dewan telah menunjukkan vital yang strategis, lingkungan
2002 tentang Pemberantasan jiwa kenegarawan yang tinggi hidup, fasilitas publik atau fasilitas
Tindak Pidana Terorisme (RUU dengan musyawarah mufakat internasional dengan motif ideologi,
Antiterorisme) menjadi undang- menyetujui definisi terorisme politik, atau gangguan keamanan.
undang. alternatif II. Politisi PPP Arsul Sani
“Apakah draft RUU yang dibahas Sebelumnya tiga fraksi yang mengatakan, frasa motif politik,
Pansus dengan pemerintah ini bisa tak sepakat dengan adanya frasa ideologi dan gangguan keamanan
disetujui menjadi undang-undang? motif politik, ideologi dan gangguan dalam definisi merupakan unsur
Tanya Pimpinan Sidang yang keamanan pada rapat Tim Perumus, pembeda. Dengan demikian, aparat
dijawab “Setuju…..” Jawab serentak akhirnya berubah sikap dan memilih penegak hukum bisa membedakan
para anggota Dewan dalam Rapat alternatif II. Ketiga fraksi tersebut antara tindak pidana umum dan
Paripurna Jumat (25/5) lalu. adalah Fraksi PDI-P, F-PKB, dan tindak pidana terorisme. “Terkait
Itulah yang tergambar dari sikap Fraksi Partai Golkar. definisi, diperlukan adanya definisi
dan semangat Fraksi-fraksi DPR dan “Ini adalah bentuk musyawarah agar memiliki pembeda yang

6 PARLEMENTARIA 160 XLVIII 2018