Page 9 - MAJALAH 160
P. 9
ut
ut
ama
a
PO
a
L L
N
PO
LaPOraN utama
N
ra
ama
ra
eaksi keras dan kutukan teroris (napiter), DPR mendesak korban,” papar Bamsoet ketika
muncul atas terjadinya Kementerian Hukum dan HAM dan menerima sejumlah Pimpinan PP
tragedi kemanusiaan Pimpinan Polri melakukan evaluasi Muhammadiyah dipimpin Busro
tersebut. Ketua DPR sistem pengamanan napiter Muqoddas.
Rsaat membuka Masa sehingga kasus Mako Brimob tidak Bamsoet menjamin RUU
Persidangan V Tahun Sidang 2017- terjadi lagi. Terorisme tidak akan dijadikan
2018, Jumat (18/5) secara khusus “Kepada Badan Nasional alat politik bagi penguasa untuk
mengenakan baju warna hitam Penanggulangan Terorisme (BNPT) membungkam lawan politiknya.
sebagai tanda duka mendalam saya minta untuk meningkatkan Pembahasan RUU Terorisme pun
atas tragedi kemanusiaabn upaya pencegahan dan antisipasi dilakukan dengan spirit kepentingan
tersebut. terhadap segala bentuk aksi nasional.
“Saya dan Pimpinan Dewan terorisme serta pembinaan dan “Saya jamin RUU Terorisme
memakai jas hitam bukan tanpa deradikalisasi bagi pelaku yang tidak akan dijadikan alat politik bagi
makna. Kita semua berduka cita sudah tertangkap beserta seluruh penguasa untuk membungkam
yang mendalam kepada keluarga keluarganya,” ungkap Bamsoet. lawan politik atau mereka yang
korban, sekaligus mengutuk kritis. Pasal demi pasal yang tertulis
dengan keras tindakan biadab Hanya Satu Kata: LAWAN didalamnya telah melampaui
yang tidak berperikemanusiaan Dalam berbagai kesempatan berbagai kajian mendalam
itu. DPR meminta aparat penegak Ketua DPR Bambang Soesatyo melibatkan banyak pihak, dari mulai
hukum untuk mengusut dengan bersikap sangat tegas terhadap akademisi, organisasi masyarakat,
tuntas serta menumpas jaringan aksi teror yang mengakibatkan lembaga pemerintah, aparat hukum,
terorisme sampai ke akar-akarnya,” sejumlah orang yang tidak maupun lainnya. Sehingga UU
tandas Bamsoet-panggilan akrab berdosa ini menjadi korban. Sikap yang dihasilkan benar-benar demi
Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar tegasnya ini juga ditunjukkan pada kepentingan nasional,” ujar Bamsoet.
ini. saat memimpin Rapat Paripurna Politisi Partai Golkar ini
Bamsoet juga memberikan Pembukaan Masa Persidangan mengapresiasi dukungan PP
apresiasi dan dukungan kepada V lalu, dalam layar monitor yang Muhamadiyah terhadap RUU
Kepolisian yang telah bertindak dipasang di Ruang Rapat Paripurna Terorisme. Diharapkan dengan
sigap di lapangan, termasuk terpampang tulisan besar: Hanya peran serta civil society semacam
menangkap jaringan terorisme di
Surabaya, Sidoarjo dan beberapa “Saya jamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat
daerah lainnya. politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politik
Dia juga menekankan agar atau mereka yang kritis. Pasal demi pasal yang tertulis
penjagaan di tempat-tempat didalamnya telah melampaui berbagai kajian mendalam
ibadah, obyek vital negara
melibatkan banyak pihak,...“
Usut Tuntas dan Tumpas Terorisme
Sampai Ke Akar -akarnya Satu Kata: LAWAN. ini, proses pembuatan undang-
Sikap tegas Ketua DPR
undang akan semakin lebih
juga sejalan dengan regulasi
komprehensif dan sesuai dengan
yang dibahas Pansus RUU Anti
PP Muhammadiyah
Terorisme dengan meyakinkan suasana kebatinan masyarakat.
masyarakat bahwa proses dua menyampaikan beberapa usulan,
dan sarana publik lainnya tahun pembahasan RUU ini tidak diantaranya perubahan nama
ditingkatkan dan dilakukan secara akan sia-sia. DPR selalu berupaya (judul) menjadi RUU Pencegahan
berkelanjutan. “Kepada masyarakat agar bisa memperbaiki kekurangan dan Penanggulangan Terorisme,
saya himbau untuk tetap tenang, atau melakukan reformulasi yang pelibatan intelijen dan militer
tidak mudah terprovokasi dan lebih baik terhadap keberadaan UU dengan mengedepankan prinsip
tidak ikut menyebarkan berita Terorisme. kehati-hatian, masa penangkapan
yang belum jelas kebenarannya,” “Saya memberikan jaminan 7x24 jam dan bisa diperpanjang
tandasnya dengan menambahkan, berjalannya prinsip due process 7x24 jam atas izin Ketua Pengadilan
masyarakat juga perlu aktif of law dalam penegakan hukum Negeri. Selain itu diusulkan adanya
berpartisipasi melaporkan kepada tindak pidana terorisme. Penguatan perlindungan terhadap korban
aparat keamanan jika ada kegiatan terhadap peran aparat penegak tindak pidana terorisme, serta
atau orang yang mencurigakan di hukum akan dibarengi dengan perlu adanya sanksi kepada aparat
lingkungan masing-masing. adanya pengawasan yang hukum yang melakukan kekerasan
Sedangkan terkait dengan berimbang serta memberikan kepada para terduga tertoris. TIM,
pengamanan narapidana perlindungan terhadap pelaku dan MH/Sc
160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 9
