Page 13 - MAJALAH 160

ama
ra
PO
a
PO
a
ra
ut
LaPOraN utama
L L
N
N
ut
ama
Menurutnya fungsi intelijen disahkan. “Semua instansi yang “Karena kita sadar ada unsur-
harus lebih kuat, karena intel memiliki unit-unit intelijen itu harus unsur propaganda asing dalam
memiliki informasi awal yang bisa bekerja sama. Sehingga tidak ada kasus-kasus terorisme. Bahkan
dijadikan bukti apakah kegiatan instansi yang bekerja sendiri karena intelijen-intelijen asing itu bisa
yang dilakukan bisa dikategorikan informasi ini penting,” kata Nasir. masuk ke dalam jaringan-jaringan
dalam perencanaan teror. Jika Anggota Pansus Revisi Undang- terorisme internasional,” jelas Nasir.
benar ada maka bisa dikriminalkan Undang (RUU) Terorisme ini juga Politisi dari Fraksi Partai Keadilan
kepada penegak hukum yang memberikan perhatian tentang Sejahtera (PKS) ini, memberikan
berwajib. Dia juga mengusulkan definisi terorisme, menurutnya contoh, “Mereka bisa masuk dalam
agar para intel negara melakukan hal ini penting agar pemerintah jariangan Al-Qaidah, bisa masuk
jaringan kerja secara terpadu. dan penegak hukum bisa lebih dalam jaringan Jamaah Islamiah.
Nasir mendorong agar fokus. Selain itu, Nasir juga Jangan pikir nggak bisa, bisa dia
aparat keamanan negara yang beranggapan, definisi terorisme bisa masuk. Jadi kemampuan mereka
memiliki unit intelijen tersendiri meminimalkan subyektivitas aparat melakukan penetrasi itu luar biasa,”
kompak berkerjasama. Informasi dalam penanganan terorisme. papar Nasir.
intelijen juga berpengaruh untuk Dalam draft RUU Antitetorisme Menurutnya dalam konteks
menentukan apakah seseorang pada 18 April 2018, tertulis penanganan terorisme, sebenarnya
terkoneksi dalam kelompok definisi terorisme adalah segala dalam Undang-Undang Pertahanan
kombatan teroris atau tidak. perbuatan yang dengan sengaja Negara, Undang-Undang tentang
“Semua yang punya fungsi- menggunakan kekerasan TNI, dan Undang-Undang tentang
fungsi intelijen ada unit intelijen atau ancaman kekerasan atau Pemberantasan Tindak Pidana
harus sama-sama berkerja dan
kerja sama. Sehingga tidak ada “Semua yang punya fungsi-fungsi intelijen ada unit
instansi yang berkerja sendiri intelijen harus sama-sama berkerja dan kerja sama.
dalam konteks ini, karena informasi Sehingga tidak ada instansi yang berkerja sendiri
ini penting untuk menentukan
apakah orang yang tadi latihan dalam konteks ini, karena informasi ini penting untuk
itu sudah berbaiat dan terasosiasi menentukan apakah orang yang tadi latihan itu sudah
dengan satu jaringan terorisme di berbaiat dan terasosiasi dengan satu jaringan terorisme
Indonesia,” papar Nasir dalam acara di Indonesia,”

Seluruh lembaga Intelijen Milik Pemerintah

Forum Legislasi dengan tema ‘RUU dengan maksud menimbulkan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003
Teroris Dikebut, Mampu Redam suasana teror atau rasa takut atau sudah ada pengaturan tentang
Aksi Teror?’ yang diselenggarakan menimbulkan korban yang bersifat penanganan teror, namun belum
di Ruang Diskusi Wartawan massal, dan/atau mengakibatkan sempurna. Karena itu berangkat dari
Parlemen, pertengahan Mei. kerusakan atau kehancuran Perppu.
Dalam diskusi tersebut dia terhadap obyek-obyek vital yang “Itu kan sudah mengatur,
menekankan agar lembaga strategis, lingkungan hidup, fasilitas memang pengaturannya belum
intelijen memiliki fungsi dan publik, atau fasilitas internasional. sempurna. Karena dulu itu Perppu,
tugas untuk mencegah terjadinya Sedangkan definisi tindak lalu disahkan menjadi undang-
aksi teror. “Kita harus mengkritisi pidana terorisme adalah segala undang. Sudah ada apa yang harus
fungsi intelijen, karena fungsinya bentuk perbuatan yang memenuhi dilakukan Polisi dan apa yang harus
itu kan untuk meniadakan aksi unsur-unsur pidana sesuai dengan dilakukan TNI,” ujar Nasir.
sejak saat direncanakan,” tandas ketentuan dalam undang-undang Menurutnya TNI juga memiliki
Nasir. Menurutnya, persoalan ini. tanggung jawab tugas selain
terorisme tidak bisa diselesaikan Nasir juga menyampaikan, operasi militer, jadi ada operasi
secara parsial, melainkan harus maraknya kasus terorisme militer selain perang yakni untuk
dilakukan oleh seluruh pemangku ini mengandung propaganda asing menaklukan terorisme. Lalu kenapa
kepentingan. yang bisa mengancam kedaulatan undang-undang yang lama direvisi,
Maka dari itu dia berharap, negara. Dia mengatakan, masalah Nasir menjelaskan, karena ada
seluruh lembaga intelijen yang terorisme bukanlah persoalan yang dinamika dan ada perkembangan
berada di setiap lembaga enteng, harus diatasi dengan serius terorisme yang kemudian tidak bisa
pemerintah dapat bekerja sama dengan strategi keamanan dan ditaklukan dengan undang-undang
setelah RUU Antiterorisme pertahanan negara yang mutakhir. lama. EKO/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13