Page 11 - MAJALAH 160
P. 11
a
PO
L L a PO ra N ut ama
LaPOraN utama
ut
ama
ra
N
“Polisi sudah mendeteksi militer, tembak menembak, dan medsos yang terkait pertahanan
semua titik. Saya ketemu pemufakatan jahat. Selama ini dan keamanan negara. Setidaknya
didiamkan begitu saja,” jelas
ada MoU dengan provider seperti
langsung dengan Arteria. Facebook dan Instagram, karena
Kapolri. Polisi sudah Namun, dia juga kembali teroris tidak menggunakan jaringan
memetakan semua titik menegaskan bahwa asas legalitas telepon,” imbuhnya.
Yang juga harus dipahami oleh
itu dan ternyata kita tetap berperan. Artinya, tidak publik adalah secara geografis
boleh orang dihukum kalau
butuh regulasi yang bisa aturan hukumnya belum ada. Ini Indonesia begitu terbuka dengan
memastikan penanganan adalah satu isu yang masuk dalam banyak pintu masuk, terutama
teroris jangan hanya agenda revisi UU No.15/2003 lewat laut. Ada setidaknya 17
orang itu dihukum saat tentang Pemberantasan Tindak ribu pulau yang mungkin saja
Pidana Terorisme. Mengomentari
bisa dimasuki para teroris. Siapa
melakukan aksi teror. penanganan yang dilakukan Polri saja dan kapan saja bisa masuk
Percobaan teror dan atas rentetan aksi teror di Mako wilayah Indonesia. Masalah lainnya
perbuatan pendahuluan Brimob, Depok dan tiga gereja di adalah kemiskinan. Selama masih
Surabaya, Arteria melihat, aparat
ada kemiskinan yang mencolok,
itu juga harus bisa kemanan sudah maksimal berbuat. maka itu jadi lahan subur bagi
dihukum. Ini yang radikalisme untuk berkembang.
perlu direvisi dari UU “Pencegahan perlu Persoalan seperti ini harus
Terorisme,” dilakukan dengan dipahami sekaligus diantisipasi.
Fokus para teroris adalah
mengawasi medsos. menciptakan rasa takut. Dan
hadir melindungi warganya.
Jangkauan hukum yang lebih perlu ada regulasi target sasarannya adalah rakyat.
agresif membuat otoritas medsos yang terkait Negara juga tak boleh kalah
keamanan nasional leluasa pertahanan dan dengan teroris. Negara tak
menindak mereka yang diduga keamanan negara. lemah menghadapi terorisme.
akan melakukan aksi teror. Inilah Presiden Jokowi bahkan merestui
poin penting yang disampaikan Setidaknya ada MoU pembentukan Komando Operasi
politisi dapil Jatim VI tersebut. dengan provider seperti Khusus Gabungan (Koopsusgab) di
bawah kendali Panglima TNI untuk
Facebook dan Instagram, membantu memerangi para teroris.
Percobaan Teror bisa Dipidana menggunakan jaringan telah bentuk Koopsusgab. Ini
karena teroris tidak
“Kami apresiasi Pak Jokowi
jangan dipolemikkan lagi. Ada
telepon,”
perbantuan. Secara juridis tidak
Kejahatan terorisme sangat tambahan penguatan untuk
Ketika ditanya, apa serius. Namun, melihatnya tidak melanggar hukum. Semoga
parameternya seseorang telah boleh parsial dan pendekatannya keberadaan Koopsusgab bisa
melakukan percobaan teror? pun tidak sporadis. Publik tak meyakinkan publik bahwa negara
Mantan advokat ini menjawab, perlu menyalahkan aparat ini sangat serius menyelesaikan
sejauh ini Densus 88 sebetulnya keamanan yang kecolongan atau terorisme,” tandas Arteria.
sudah mendeteksi siapa saja yang lalai. Semua otoritas keamanan Sementara soal pelibatan TNI
akan melakukan aksi teror. Namun, yang bersentuhan dengan dalam pemberantasan terorisme,
belum bisa ditindak, karena belum penanggulangan terorisme sudah ujar Ateria, tak ada masalah.
ada aksi teror yang dilakukan. bekerja sangat baik. BIN, Densus Entitas militer bisa diperbantukan
Pelatihan militer ilegal dan 88, Gegana, dan BNPT sudah untuk bekerja sama di bawah Polri
pemufakatan jahat adalah salah berkoordinasi meredam aksi teror memerangi para teroris. Dan sejauh
satu contoh percobaan teror yang ini. ini, TNI juga kerap terlibat dalam
sudah bisa ditindak. Hanya saja Arteria melihat, penggerebekan sarang-sarang
“Percobaan teror dalam UU aparat keamanan hanya sebagai para teroris. Jadi, pelibatan TNI
lama belum diatur. Kita butuh tukang sapu dalam pemberantasan disesuaikan kebutuhan. Apalagi,
pengaturan yang lebih cermat dan terorisme. Sementara benih UU TNI sangat memungkinkan
detail. Faktanya, tugas BNPT dan radikalismenya tidak dicegah. Dan untuk itu. “Ada ruang TNI untuk
Densus 88 bisa mengindentifikasi media sosial (medsos) merupakan bekerja saat melakukan tugas
siapa saja yang akan melakukan fasilitas yang efektif untuk menebar perbantuan, ketika Densus atau
aksi teror. Tapi, tidak bisa ditindak faham radikal. Pencegahan perlu Polri butuh bantuan,” tutur Arteria,
karena belum menjadi aksi teror. dilakukan dengan mengawasi mengakhiri perbincangan.
Yang bisa ditindak adalah pelatihan medsos. “Perlu ada regulasi MH/Sc
160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11
