Page 15 - MAJALAH 160

ra
ra
N
N
a
PO
PO
a
ama
ut
ama
LaPOraN utama
ut
L L
kemudian itu diidentifikasi sebagai (Pansus) RUU Terorisme ini, ini, berdasarkan pertemuan
gerakan teroris. Setelah pulang ke mengungkapkan definisi terorisme partai koalisi pemerintah dengan
Indonesia orang semacam ini bisa telah disetujui oleh semua fraksi Menteri Koordinator Bidang
dilakukan proses hukum sebagai di Pansus DPR untuk dimasukkan Politik Hukum dan Keamanan
tindakan pencegahan. ke dalam RUU Terorisme. Arsul Wiranto, memberikan saran
Pencegahan dalam RUU mengatakan tidak ada fraksi DPR agar frasa tersebut dimasukkan
tersebut erat kaitannya dengan yang menolak. Saat ini yang masih ke bagian penjelasan, bukan di
definisi teroris yang ada di dalam menjadi kendala hanya rumusan batang tubuh RUU Terorisme. Jadi
RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang frasa dalam definisi terorisme. Hal apabila masa reses selesai, dalam
Pemberantasan Tindak Pidana itu yang masih diperdebatkan. rapat pembahasan RUU tinggal
Terorisme. Anggota Panitia Khusus “Rumusan yang diajukan memutuskan opsi mana yang akan
Revisi UU Antiterorisme ini, menilai pemerintah ditambah dengan diambil.
frasa motif politik, ideologi, dan frasa motif politik, motif ideologi “Antara opsi tetap dengan
ancaman negara perlu dimasukkan dan atau ancaman terhadap elemen frasa itu, atau tanpa
dalam definisi terorisme. Arsul keamanan negara. Tapi ketika frase itu tapi ditempatkan di
menilai definisi terorisme penting bicara soal formula atau rumusan penjelasan umum. Peletakan frasa
untuk menjaga aparat penegak pasal, memang setiap fraksi dan di penjelasan memang tidak punya
hukum tak sewenang-wenang instansi terkait ada aspirasi, ada juga kekuatan yang kuat dibanding
ketika menangkap terduga teroris. argumen akademik,” papar Arsul. batang tubuh,” ungkap Arsul.
“Ini undang-undang yang tajam, Dia menjelaskan definisi Dia juga menjelaskan, setelah
seperti ibarat pisau supaya jangan
salah iris, jangan salah tusuk. Itu
saja,” ujarnya. Undang-undang ini akan menjaga aparat agar
Menurut Sekjen Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) ini, undang- tidak sewenang-wenang dan lebih berhati-
undang ini akan menjaga aparat hati dalam menindak terduga terorisme.
agar tidak sewenang-wenang dan Pernyataan tersebut sangat beralasan, lantaran

RUU Antiterorisme memberikan perluasan
kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk
bertindak mencegah dan memberantas terorisme.

untuk Menjaga Aparat Tidak Sewenang-wenang

lebih berhati-hati dalam menindak terorisme dalam RUU ini diperkaya semua pasal dibahas, ternyata
terduga terorisme. Pernyataan dengan penambahan frasa. terorisme di Indonesia tidak sebatas
tersebut sangat beralasan, lantaran Pada RUU Antiterorisme, definisi tindak pidana terorisme, tapi
RUU Antiterorisme memberikan terorisme adalah, segala bentuk berkembang sampai mengancam
perluasan kewenangan bagi aparat perbuatan yang dengan sengaja keamanan dan pertahanan
penegak hukum untuk bertindak melakukan kekerasan yang negara. “Dalam pembahasan RUU
mencegah dan memberantas menimbulkan rasa takut pada Antiterorisme muncul argumentasi
terorisme. fasilitas publik baik di tingkat yang menyebut dugaan adanya
Salah satu perluasan tersebut, nasional maupun internasional. kaitan antara aksi teror di Indonesia
yakni diperbolehkannya penegak Setelah pembahasan batang dengan jaringan terorisme di luar
hukum memidanakan para terduga tubuh RUU, ada usulan agar negeri,” ujar Arsul.
teroris yang diketahui tengah definisi terorisme itu diperkaya Saat ini, pemerintah dan DPR
melakukan perbuatan persiapan dengan frasa “dapat menimbulkan sepakat untuk mempercepat
teror. “Kalau dengan UU yang baru ancaman keamanan negara dengan pembahasan RUU Antiterorisme.
asal bisa dibuktikan bahwa dia motif politik dan ideologi.” Arsul Direncanakan pengesahan akan
terasosiasi, terkoneksi dengan satu mengatakan, tambahan frasa ini dilakukan pada Juni 2018 atau
kelompok atau organisasi teroris, konsekuensinya melibatkan TNI sebelum Lebaran. Pembahasan
maka itu bisa diproses pidana,” kata pada pemberantasan terorisme. antara DPR dan pemerintah tinggal
Arsul. Dia juga mengungkapkan menyisakan soal definisi terorisme.
Wakil Ketua Panitia Khusus soal dinamika pembahasan RUU EKO/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 15