Page 17 - MAJALAH 160

PO
a
ra
L L a PO ra N ut ama
N
ut
LaPOraN utama
ama
Mengutip pernyataan Kapolri Pencegahan mengedepankan prinsip
kepada pers beberapa waktu lalu, Pada UU Antiterorisme yang perlindungan hak asasi manusia
di Indonesia kelompok radikal ini baru, muatan pasal pencegahan dan kehati-hatian dalam operasi
masih ada di beberapa tempat di mendapat porsi yang seimbang pencegahan. Tak boleh ada salah
Indonesia. dengan penindakan. Pansus telah tangkap. Semua harus didasari
Sisa-sisa pengikut ISIS yang memberi perhatian penuh atas bukti yang cukup.
ada di Tanah Air sangat potensial pencegahan ini, karena belajar dari “Pencegahannya dilakukan
ingin unjuk eksistensi dan balas pengalaman pemberantasan aksi lewat BNPT, agar paham terorisme
dendam dengan menebar teror. terorisme sebelumnya. Perbuatan tidak berkembang. Sekarang
Mereka tak peduli siapa pun yang pendahuluan para teroris sudah aparat bisa lebih leluasa, karena
menjadi korbannya. Toha kepada bisa ditindak secara hukum. Dan tindakan pendahuluan teroris
Parlementaria, melihat, pemboman aparat diberi kewenangan untuk bisa ditangkap,” ujar Toha lagi.
tiga gereja di Surabaya, Jawa itu dengan bukti permulaan yang Yang menarik ada bagian kontra
Timur itu merupakan ekspresi cukup sesuai ketentuan UU. radikalisasi dan deradikalisasi
ingin menunjukkan eksistensi saja Dengan pencegahan dini ini, dalam UU ini. Dijelaskan, kontra
bahwa ISIS masih ada. diharapkan tak akan ada lagi radikalisasi merupakan proses
“Saya melihatnya sebagai korban jiwa akibat aksi terorisme. terencana, terpadu, sistematis,
eksistensi saja dan balas dendam. Selama ini aparat kerap sulit dan berkesinambungan yang
ISIS di sana sudah melemah. Lalu menjerat aksi pendahuluan atau dilaksanakan terhadap orang atau
di sini ingin menunjukkan bahwa
mereka masih ada,” ucap politisi
PKB tersebut. Seperti diketahui,
jaringan sel teroris yang ada di “Saya melihatnya sebagai eksistensi saja dan
Indonesia saat ini adalah Jamaah balas dendam. ISIS di sana sudah melemah.
Ansharud Daulah (JAD) dan
Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang Lalu di sini ingin menunjukkan bahwa mereka
keduanya berafiliasi ke ISIS. masih ada,” ucap politisi PKB tersebut. Seperti
Toha mengatakan, sosok
Dita Oepriarto sang teroris yang diketahui, jaringan sel teroris yang ada di
membom gereja di Surabaya Indonesia saat ini adalah Jamaah Ansharud
ternyata hidup bertetangga Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)
dengan seorang Nasrani. Dita
tak menunjukkan permusuhan. yang keduanya berafiliasi ke ISIS,”
Ia bahkan suka berbagi dengan

Hanya Ingin Tunjukkan Eksistensi

tetangga Nasraninya itu. Maka percobaan teror, karena belum ada kelompok yang terpapar paham
ketika Dita membom gereja, itu landasan hukum untuk itu. Karena radikal (Pasal 43C, ayat 1).
bukan ekspresi kebenciannya tak ada payung hukum, aparat pun Sedangkan deradikalisasi
pada Nasrani, tapi lebih ingin mendiamkan sambil menunggu merupakan proses terencana,
menunjukkan eksistensi aksi terornya dilakukan. Ketika aksi terpadu, sistematis,
sekaligus balas dendam atas teror sudah dilakukan, korban jiwa dan berkesinambungan
pemberantasan aktivis ISIS di sudah keburu berguguran. Inilah yang dilaksanakan untuk
Timur Tangah dan beberapa yang perlu dicegah. menghilangkan paham radikal
negara lainnya. Dalam UU Antiterorisme yang terhadap tersangka, terdakwa,
“Ini bisa terlihat dari tetangga baru saja disahkan pada 25 Mei terpidana, narapidana, hingga
Dita yang Nasrani itu. Dia sering lalu, pasal-pasal pencegahan mantan narapidana (Pasal 43D,
memberi pula pada seorang terdapat pada Bab VIIA tentang ayat 1 dan 2). Deradikalisasi
Nasraninya itu. Tidak ada Pencegahan Tindak Pidana terhadap para narapidana
kebencian terhadap komunitas Terorisme. Ada empat bagian yang terorisme kelak bisa melalui
agama lain,” komentar Politisi PKB dibahas, yaitu ketentuan umum, pembinaan kebangsaan,
tersebut usai rapat pembahasan kesiapsiagaan nasional, kontra keagamaan, bahkan
RUU Antiterorisme beberapa radikalisasi, dan deradikalisasi. kewirausahaan seperti dimaksud
waktu lalu. Tentu aparat penegak hukum dalam Pasal 43D ayat (5). MH/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17