Page 19 - MAJALAH 160

SumBaNG SaraN

Rasa takut/ngeri yang mencekam dan luas dan terbuka ini akan selalu ada terdeteksi, Polri juga perlu mendapat
kegelisahan politik yang ditimbulkannya celah-celah kecil yang bisa dimasuki. bantuan dari instansi keamanan
mereka manfaatkan untuk memaksa Terbukti sebelumnya Indonesia sempat lainnya. Dalam konteks itu, apa yang
pemerintah memberikan konsesi- kecolongan dalam berbagai insiden dilakukan pemerintah untuk melibatkan
konsesi politik yang sesuai dengan teror bom bunuh diri, seperti di Bali Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam
tujuan-tujuan politik ISIS. Tujuan itu pada 12 Oktober 2002 atau di hotel JW menangani terorisme sudah tepat.
sudah pasti adalah mencapai kekuasaan Marriot pada 5 Agustus 2003. Apalagi pemerintah sudah memiliki
politik (khilafah), dan ini sesuai dengan Untuk itu ada beberapa cara payung hukum, sebagaimana tertuang
semboyan mereka: al-khilafah baqiyah yang mesti dilakukan untuk bisa dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang
wa tatamaddad. membendung ISIS dan kelompok Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi
Namun ketakutan/kengerian teroris lainnya di Indonesia. Pertama, tidak perlu dimasukkan ke dalam revisi
itu hanya bisa timbul jika aksi teror perlu secepatnya dilakukan revisi Undang-Undang Antiterorisme, cukup
ISIS mendapatkan publikasi seluas Undang-Undang Nomor 15 Tahun dengan mengacu pada UU TNI. Meski
mungkin. Untuk itu, ISIS selalu memilih 2003 tentang Pemberantasan Tindak begitu, tentara yang dilibatkan tetap
sasaran, lokasi dan timing dengan Pidana Terorisme. Ini urgen dilakukan harus di bawah kendali operasi (BKO)
pertimbangan mendapatkan publikasi karena undang-undang tersebut tidak Kepolisian atau sifatnya diperbantukan.
luas secara pemberitaan. Terkait itu, lagi memadai untuk bisa membendung Keempat, yang juga tak kalah
ISIS diuntungkan karena berkembang ancaman mutakhir terorisme yang terus penting adalah bagaimana pemimpin di
di era revolusi teknologi media (radio, berkembang saat ini. negeri ini merespons jika insiden teror
televisi, media online, media cetak, dan Teroris sekarang adalah orang betul-betul terjadi. Kini, upaya dalam
media sosial), yang pemberitaannya bisa yang terlatih secara profesional, sangat meningkatkan daya tahan seharusnya
dengan cepat menjangkau publik luas. familiar dengan deteksi intelijen, dan menjadi tujuan utama pemerintah
ISIS berhasil melakukan itu di Paris tahu bagaimana caranya berkomunikasi Indonesia, seberapa cepat masyarakat
(2015). Ia menyasar tempat publik dan tanpa diketahui aparat, mereka juga Indonesia menjadi pulih kembali
menargetkan dengan serangan acak. paham teknis penyadapan. Apalagi, setelah mengalami insiden teror? Pakar
Pemberitaan tentang itu pun menyebar data Polri juga menunjukkan, WNI keamanan nasional dari Council of
bagaikan kilat ke publik luas seluruh yang sudah ke Siria ada 600 orang, Foreign Relations, Stephen Flynn, dalam
penjuru dunia. Hal yang sama juga 103 tewas dalam perang. Karena terus bukunya The Edge of Disaster: Rebuilding
berhasil dilakukan ISIS di Thamrin, kepepet, sekitar 500 orang lari menuju a Resilient Nation (2007) membuat
Indonesia. Meski dampak serangannya Turki dan Yordania. Di negara itu analogi bagus daya tahan dalam istilah
tidak sebesar di Paris, namun beberapa mereka ditangkap, dan dikembalikan sains material.
menit setelah ledakan dan baku tembak ke Indonesia. Mereka ini diketahui Dalam sains material, resiliensi
terjadi di Thamrin, media-media lokal sudah terdoktrin paham takfiri. Dengan adalah kemampuan materi untuk
dengan cepat memberitakannya secara revisi undang-undang tersebut, Polri kembali ke bentuk semula setelah
langsung. Tak hanya itu, media-media akan memiliki ruang gerak yang lebih mengalami deformasi. Jika ke depan
asing pun ikut memberitakannya. Hal fleksibel dan memungkinkan untuk bisa terjadi ledakan bom lagi, untuk
yang sama juga terjadi pada aksi teror di memotong gerak terorisme yang akan melawannya pemerintah/masyarakat
Surabaya. mengancam Indonesia di masa datang. Indonesia harus memastikan agar
Cepat atau lambat jika ruang aksi Kedua, agar Polri juga tidak aktivitas poleksosbud (politik, ekonomi,
teror ISIS semakin membesar dan terus kewalahan dalam menjalankan sosial, dan budaya) tetap berjalan
mendapatkan publikasi luas, bukan tugasnya, maka peran Badan seperti biasa, karena dengan begitu
tidak mungkin khilafah yang dijadikan Nasional Penanggulangan Terorisme upaya teroris dalam mencapai tujuan
tujuan politik utamanya akan tercapai. (BNPT) perlu ikut dimaksimalkan. politiknya bisa dikatakan mengalami
Tentu kita semua tidak menginginkan Selain bertugas untuk melakukan kegagalan. Langkah ini penting
tujuan politik ISIS itu terwujud di pencegahan, perlindungan, penindakan, dilakukan agar masyarakat kita bisa
negeri kita yang tercinta ini dan bisa dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, memperlihatkan kepada pelaku teror,
menggantikan ideologi Pancasila, serta BNPT sebetulnya sudah memiliki bahwa aksi teror mereka tidak akan
memporakporandakan Indonesia seperti program yang ambisius, yakni membuat mereka takut/ngeri.
di Suriah dan Irak. deradikalisasi. Meski banyak pihak yang Kesimpulannya, ke depan jika
pesimis pada BNPT dalam menjalankan insiden teror terjadi kembali, bukan
Membendung ISIS program deradikalisasi, program ini hanya respons cepat aparat keamanan
Berhasilnya aksi teror ISIS di tetap terus harus dipertahankan dan saja yang dibutuhkan, melainkan juga
Indonesia membuktikan bahwa hampir didayagunakan. Mulai sekarang orang- kebutuhan akan daya tahan masyarakat
mustahil bagi pemerintah Indonesia orang yang berada di dalam struktur Indonesia. Mengapa hal itu penting
untuk mencegah sekelompok kecil organisasi BNPT, mulai dari kepala dilakukan? karena ketika masyarakat
penyempal merencanakan aksi teror sampai inspektorat harus bekerja lebih Indonesia tidak merasa terteror, takut,
keji. Tak peduli betapa cermat dan keras lagi. dan ngeri, maka mereka pun berhasil
hebat aparat intelijen dan penegak Ketiga, karena ancaman teror membendung ISIS dan kelompok
hukum di negara yang demikian ini sifatnya terselubung dan sulit terorisme lainnya. Sc

19
PARLEMENTARIA
160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19
160 XLVIII 2018