Page 23 - MAJALAH 160

PENGaWaSaN

bekerja itu 8 jam. Tapi ada yang di dalam
kontrak kerja seorang buruh selama
10 sampai 14 jam. Itu perlu diperbaiki,
sehingga lebih adil,” kata Saleh, saat
ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, tuntutan yang hampir
setiap tahunnya diserukan oleh buruh
adalah soal pengupahan. Pada Hari
Buruh Internasional tahun ini pun buruh
menuntut Presiden Joko Widodo untuk
mencabut Peraturan Presiden (PP) Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Saleh menekankan, berdasarkan temuan
dan fakta di lapangan, banyak buruh yang
masih menerima upah di bawah Upah
Minimum Regional (UMR).
“Masih banyak ditemukan, dan ini
fakta di lapangan, gaji mereka di bawah FOTO :RIzKA/IW
UMR. Mereka bekerja, tapi gajinya
tidak sesuai. Jangankan yang bekerja
di perusahaan. Para pekerja, misalnya
wartawan, gajinya saja belum sesuai Keberadaan TKA Disorot sebaiknya direvisi.
dengan UMR, padahal mereka sering Munculnya Peraturan Presiden “Terkait PP 78 Tahun 2015, saya
memberitakan soal tuntutan buruh itu. Nomor 20 Tahun 2018 tentang sepakat bahwa penentuan upah harus
Soal gaji yang diberikan kepada buruh Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) melibatkan serikat pekerja, demikian
dan pekerja ini harus mengacu pada juga menjadi tuntutan buruh untuk pula dengan survei pasar, agar
UMR,” tandas Saleh. dicabut. Buruh menilai, kehadiran penetapan kenaikan upah minimum
Terkait tuntutan kenaikan UMR, Perpres ini menambah sulit pekerja tidak dilakukan semena-mena
politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lokal untuk mendapatkan pekerjaan, di oleh pengusaha. Tetapi tidak harus
menilai, saat ini yang harus diprioritaskan tengah minimnya lapangan pekerjaan dicabut, direvisi saja agar tidak terjadi
adalah memenuhi besaran UMR terlebih dan tingginya angka pengangguran kekosongan regulasi,” kata politisi Partai
dulu. Pemerintah harus memastikan saat ini. Saleh tak memungkiri, pihaknya NasDem itu.
seluruh perusahaan dan pengusaha pun menemukan fakta keberadaan TKA Sementara tuntutan buruh yang
memberikan gaji kepada pekerjanya bekerja di Indonesia. meminta agar Perpres Nomor 20
sesuai UMR. Jika pemerintah ingin “Fakta di lapangan, banyak sekali Tahun 2018 tentang TKA dicabut, Irma
menaikkan UMR pun harus melalui survei TKA bekerja di Indonesia. Yang paling justru menilai regulasi tersebut tidak
berdasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di penting, harus dipastikan mereka datang semestinya dikhawatirkan. Pasalnya,
setiap daerah. secara legal, dan ditempakan di tempat ada kesalahan kebanyakan orang dalam
“Untuk menentukan UMR itu perlu kerjanya sebagai tenaga ahli, bukan memahami kalimat ‘mempermudah TKA’
ada survei yang dilakukan pemerintah tenaga kasar. Kemudian mereka juga dalam Perpres tersebut.
secara terbuka, untuk menentukan harus jelas masa kontraknya, dan jangan “Padahal, pada Perpres tersebut
kebutuhan seseorang untuk hidup layak. lama-lama. TKA juga harus didampingi yang dipermudah adalah cuma dua,
Tentu Medan dengan Jakarta berbeda. tenaga kerja lokal kita, sehingga tercipta yaitu TKA yang level pemegang saham
Kebutuhan Jakarta tentu lebih mahal, transfer of knowledge kepada pekerja dan direksi. Kedua, TKA yang skill-nya
jadi UMR lebih tinggi dibanding Medan. kita,” jelas politisi dapil Sumatera Utara. belum banyak dimiliki SDM dalam
Survei terbuka itu, buruh yang tahu Dalam kesempatan berbeda, negeri yang keahliannya dibutuhkan
bagaimana kebutuhannya. Dibuat survei Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani pemerintah. Terhadap 2 poin tersebut di
itu supaya cukup dan berkeadlilan,” Chaniago mengimbau agar buruh dapat Pasal 4-nya juga ada penegasan bahwa
terang Saleh. menjaga persatuan dan kesatuan, ‘pemberi kerja wajib’ mendahulukan TK
Hal lain yang dirasa belum dinikmati serta memperkokoh solidaritas. Irma lokal,” terang Irma.
sepenuhnya oleh buruh menurut Saleh juga berharap rakyat pekerja dapat Menurut politisi dapil Sumatera
adalah soal tunjangan, asuransi dan menjaga medan lapangan, skill serta Selatan itu, yang harus dikawal justru
perlindungan kepada diri mereka dan kemampuannya. peraturan menterinya, terkait TK
keluarga, hingga jaminan pensiuan atau Menanggapi tuntutan buruh pada lokal sebagai pendamping TKA yang
tunjangan hari tua. Persoalan itu selama Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 lalu memiliki skill tersebut, terutama soal izin
ini masih melingkupi kehidupan buruh, yang meminta agar PP Nomor 78 Tahun tinggal dan visa terbatasnya. Sehingga
sehingga juga perlu mendapat prioritas 2015 tentang Pengupahan dicabut, menurutnya tidak ada yang perlu
untuk diselesaikan. Irma menyarankan agar beleid tersebut dikhawatirkan dari Perpres tersebut. SF

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23