Page 25 - MAJALAH 160

LEGISLaSI

laki, khususnya kepada mereka yang
masih dibawa umur. Mengingat, anak
laki-laki sangat rentan sebagai korban
penyimpangan seksual, seperti perilaku
pedofilia maupun LGBT (Lesbian, Gay,
Biseksual dan Transgender).
Marwan mengatakan ada
pergeseran nilai atau trend yang terjadi
di masyarakat, jika dulunya masyarakat
hanya berpandangan bahwa hanya
perempuan yang perlu dilindungi,
namun nyatanya, saat ini laki-laki juga
membutuhkan perlindungan. Di awal
2018, KPAI bahkan menyebutkan korban
kekerasan seksual didominasi anak
laki-laki.
FOTO :ARIEF/IW bermasyarakat kita, meskipun
“Memang ada perubahan tata
belum ada penelitian dengan rinci
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan hal tersebut. Namun
keterbukaan informasi bisa menjadi
seksual bagaikan fenomena gunung es, selain menanggung malu dan trauma, salah satu penyebab,” jelas Politisi Dapil
yang hanya terlihat di permukaannya perempuan kerap dikucilkan karena Sumatera Utara II ini yang terdiri dari 19
saja. Hal ini dibuktikan dengan, Komisi dianggap sebagai pemicu terjadinya kota/kabupaten.
Nasional Anti Kekerasan Terhadap kekerasan seksual. Di ranah hukum, Marwan menambahkan, dalam
Perempuan (Komnas Perempuan) pembuktian pelecehan seksual juga waktu dekat Panja akan berkunjung ke
mencatat ada 13.602 kasus kekerasan bukanlah hal yang mudah. Korban beberapa titik yang prosentase jumlah
terhadap perempuan pada 2016. Dari seringkali kembali menjadi korban kekerasan seksualnya masih tinggi untuk
segala jenis kekerasan, sebanyak 3.495 karena terintimidasi apabila bukti dan menghimpun masukan dari masyarakat.
kasus kekerasan seksual di rumah saksi seringkali tidak ada, sehingga “Kita masih butuh turun ke daerah
tangga dan 2.290 kasus kekerasan dibutuhkan kehati-hatian dalam yang paling kita anggap urgent,
seksual di komunitas atau tempat kerja. merumuskan pasal-pasal RUU. termasuk di Bali. Jangan sampai
Menurutnya, fenomena ini akan terus “Ketika mereka ditanya apakah pasal-pasal yang akan kita masukkan
terjadi apabila keluarga, lingkungan menikmati atau tidak, apakah dia akan bertentangan dengan adat
sosial dan budaya menutupi peristiwa menggoda laki-laki atau tidak, itu kan masyarakat tetapi di satu sisi, kami juga
tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa membuat korban kembali menjadi tidak ingin karena hukum adat korban
kekerasan perempuan belum menjadi korban secara psikologis. Nah, kita kekerasan seksual justru mendapatkan
isu yang dipandang penting di tidak mau lagi pertanyaan-pertanyaan tindakan diskriminasi. Karenanya,
masyarakat. seperti itu kembali muncul saat mereka masyarakat bersabarlah, RUU ini kita
Karenanya, lanjut Marwan, diperiksa,” sambungnya. rancang sedemikian rupa agar dapat
keberadaan regulasi dinilai menjadi Menurut Marwan, saat ini DPR memberikan perlindungan semaksimal
kebutuhan di tengah semakin maraknya tengah mengumpulkan masukan mungkin kepada korban,” jelas Marwan.
kekerasan seksual terhadap perempuan dari berbagai stakeholder untuk Politisi F-PKB ini memastikan, DPR
dan anak. Marwan menyebutkan, merangkum seluruh aspirasi dari sebagai pengusul RUU Penghapusan
setidaknya, ada beberapa poin kelompok masyarakat agar nantinya Kekerasan Seksual juga sedang
yang akan diatur RUU Perlindungan tidak berbenturan dengan adat istiadat merumuskan pasal-pasal yang mengatur
Kekerasan Seksual, yakni bagaimana sekelompok masyarakat. peran negara untuk memberikan
memberikan upaya pencegahan, “Karena itu bersabarlah masyarakat, rehabilitasi kepada mereka yang menjadi
pendampingan serta pemulihan psikis Komisi VIII khususnya Panja akan pelaku penyimpangan seksual.
bagi korban. merumuskan seluruh pasal-pasal “Yang tidak kalah penting
“Hak-hak korban itu pertama, dengan teliti. Kita tidak ingin begitu sebetulnya adalah di hilir undang-
bagaimana negara memberikan undang-undang ini disahkan, ada ekses undang ini, bagaimana penegakkan
perlindungan, rehabilitasi hingga lain yang kemudian muncul di kemudian hukum bisa berjalan. Sebelum
kompensasi moril maupun materil. Itu hari,” paparnya. masuk ke pembahasan DIM, kita
juga harus diatur karena sebetulnya ingin merumuskan juga apakah
inilah yang paling mendesak,” sambung Tidak Diskriminatif penyimpangan seksual itu harus butuh
Ketua Panja RUU Penghapusan Tidak hanya berikan perlindungan rehabilitasi, sehingga pemerintah nanti
Kekerasan Seksual. kepada perempuan, RUU ini juga berkewajiban merehabilitasi,” tandasnya.
Politisi F-PKB ini melanjutkan, menjamin perlindungan terhadap laki- ANN/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25