Page 26 - MAJALAH 160

LEGISLaSI

Perbaikan Manajemen

jadi Perhatian

Utama

DPR bersama dengan pemerintah saat ini sedang membahas Revisi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU).
Revisi UU PIHU menekankan kepada perbaikan manajemen. Pasalnya selama ini DPR
menilai substansi tentang Ibadah Haji dan Umrah lebih banyak porsinya mengenai tour
and travel dari pada ibadahnya.

penyelenggaraan haji dan haji khusus,
peningkatan kualitas pelayanan haji
dan haji khusus, peningkatan kualitas
penyelenggara umrah, termasuk
kelembagaan-kelembagaan atau
badan-badan yang ada termasuk
badan pengawasan haji, serta anggaran
haji dan umrah.
“Karena selama ini kami menilai
penyelenggaran ibadah haji dan umrah
90 persennya soal tour and travel,
sementara agamanya hanya 10 persen.
Jangan sampai Kemenag disibukan
oleh hal tour and travel, sementara
FOTO :ARIEF/IW pembinaan keagamannya terganggu,”
jelas politisi Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid Badan Khusus
Penyelenggara Haji
Kita mau ibadah haji tidak soal aturan satu tangan. Pembahasan RUU ini pun
penyelenggaraan saja, tapi “Penyempurnaan UU PIHU ini memunculkan rencana membentuk
juga substansi keagamaan diharapkan ramah untuk semua badan khusus penyelenggara haji.
penting dilakukan,” ungkap kalangan. Terutama soal perlindungan Sodik menjelaskan, pembentukan
“Wakil Ketua Komisi VIII para jemaah, penyempurnaan badan tersebut merupakan upaya
DPR RI Sodik Mudjahid saat ditemui regulasi tentang kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan
Parlementaria di Gedung DPR RI, kualifikasi pembimbingnya, dan pengelolaan dalam penyelenggaran
Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang standarisasi. Kemenag RI akan menjadi ibadah haji, serta upaya dalam
lalu. regulator (pembuat kebijakan), mengelola secara produktif dana dan
Dijelaskan Sodik, salah satu dasar operator dilakukan oleh BPHI (Badan aset haji yang sangat besar untuk
yang diatur dalam penyempurnaan Penyelenggara Haji dan Umrah),” sebesar-besarnya kemaslahatan umat
ini adalah pemisahan antara Operator, jelasnya. dan kesejahteraan rakyat Indonesia
Regulator dan Pengawasan. Pasalnya, Ada 834 Daftar Isian Masalah “Perbaikan manajemen ini untuk
kesemrawutan penyelenggaraan haji (DIM) yang disempurnakan dalam meningkatkan pelayanan yang semakin
dan umrah lantaran Kementerian RUU PIHU, namun saat ini tersisa berkualitas dalam penyelenggaraan
Agama berfungsi sebagai regulator, 79 DIM lagi yang akan dibahas. ibadah haji. Pasalnya, jika menyatunya
operator dan kontrol. Sehingga antara Setidaknya ada 6 persoalan besar yang fungsi regulasi dan operasi dalam
pelaksana, pengawas dan pembuat dibahas yaitu, soal penguatan peran satu institusi tidak akan menghasilkan

26 PARLEMENTARIA 160 XLVIII 2018