Page 27 - MAJALAH 160

LEGISLaSI

perbaikan yang utuh dan menyeluruh,” haji yang tampak pada pelayanan
jelasnya. transportasi, pemondokan, dan katering
Untuk itu, sudah saatnya Kemenag yang setiap tahun terus berulang.
meneguhkan sebagai regulator Badan Pengelola Keuangan
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara (BPHN), badan ini dibentuk
haji sebagaimana saat ini Kemenag untuk mengelola keuangan yang
berfungsi sebagai regulator untuk diselenggarakan oleh Kemenag,
lembaga zakat Badan Amil zakat yang bukan APBN tapi murni dari
Nasional (Baznas) dan lembaga wakaf masyarakat. Masalah daftar antrean
Badan Wakaf Indonesia (BWI). yang semakin panjang, ketidakpastisn
Pasalnya, kelemahan pada aspek pengisuan kuota, penetapan BPIH
regulasi, kelembagaan, dan operasional yang berlarut-larut dan rentan
memerlukan respons yang cepat penyelewangan, kepanitiaan yang
dan tepat agar penyelenggaraan haji bersifat ad hoc, pembinaan dan
Indonesia tuntas terkonsolidasi. UU bimbingan yang seadanya, hinggga
PIHU yang pada pokoknya berbeda keberadaan UU Nomor 34 Tahun
karena ada pemisahan tugas dan 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
wewenang antara regulator dan Haji belum efektif. Inilah alasan kuat FOTO :ARIEF/IW
operator. mengapa reformasi tata kelola haji
Sodik melanjutkan, kemenag perlu dilakukan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid
menjadi pembuat kebijakan atau
regulator, sedangkan penyelenggaraan Revisi PIHU juga Hasil audit investigasi yang dilakukan
haji oleh Badan Penyelenggara Haji Sempurnakan Aturan oleh Kementerian Agama pusat dan
Indonesia (BPHI), untuk pengelola Penyelenggaraan Umrah tim independen menemukan bahwa
keuangannya oleh Badan Pengelola Semenjak pemerintah Abu Tours telah menelantarkan dan
Keuangan Haji (BPKH), dan memberlakukan secara total sistem menggelapkan dana ribuan jemaah,
pengawasan haji oleh Mahkamah kuota dalam penyelengaraan ibadah yaitu sebanyak 86.720 jemaah umrah
Amanah Haji (MAH). haji, mengakibatkan waktu tunggu dengan nilai kerugian mencapai Rp1,4
Nantinya, penyelenggaraan ibadah yang cukup lama bagi para umat Islam triliun,” ungkap Sodik.
haji oleh Badan Penyelenggara Ibadah yang ingin menunaikan ibadah haji. Karena hal ini, Komisi VIII
Haji dan Umrah (BPIH) tidak saja terkait Maka ibadah umrah menjadi pilihan akan memperketat regulasi bagi
rangkaian ritual haji mengantarkan bagi mereka yang menginginkan penyelenggara umrah dalam revisi
jemaah menggapai haji mabrur, tetapi segera menuju Tanah Suci, dengan UU PIHU, hal itu dilakukan untuk
juga terkait aspek-aspek tata kelola biaya perjalanan umrah di bawah biaya menghidnari terulangnya kasus
pelayanan publik. Aspek ini sejatinya haji. penyelewengan dana umrah seperti
justru sangat menentukan keberhasilan “Hal ini mengingat umrah menjadi yang dilakukan First Travel dan Abu
jemaah haji dalam melaksanakan ritual- alternatif masyarakat Indonesia pergi Tour.
ritual haji. ke Tanah Suci. Selama 10 bulan dalam Sodik menambahkan, UU tersebut
“Penyelenggaraan ibadah haji setahun, tercatat rata-rata 875 ribu juga akan mengatur mengenai
merupakan rangkaian kegiatan orang pergi umrah per tahun, dengan masalah pidana para pihak yang
pembinaan, pelayanan, dan distribusi 3.000-4.000 jemaah per hari. melanggar atau mengabaikan
perlindungan terhadap jemaah haji Sementara pada UU Nomor 13 Tahun prinsip-prinsip penyelenggaraan
yang harus dilaksanakan secara 2008, hanya terdapat 4 pasal terkait haji dan umrah. Sebagai contoh,
transparan, adil, akuntabel, dan umrah dan dinilai sudah tidak sesuai First Travel yang menghimpun dana
nirlaba sehingga jemaah haji dapat dengan kondisi saat ini,” jelas Sodik. tetapi menggunakan dana tersebut
melaksanakan seluruh rangkaian ritual Namun, sayangnya pengawasan bukan pada maksudnya, misalnya
dalam ibadah dan menggapai haji dari Kemenag kurang optimal sehingga untuk kepentingan investasi di luar
mabrur,” jelasnya. banyak travel yang memanfatkan kepentingan umrah, dan itu di luar
Dalam praktiknya, tidak semua peluang itu hingga mengarah ke negeri.
jemaah haji mendapatkan layanan penipuan, diantaranya yaitu First “Undang-undang yang baru
pembinaan, pelayanan dan Travel yang telah melakukan kasus ini diperlukan salah satunya
perlindungan secara memadai, penyelewengan hingga menimbulkan sebagai proteksi terhadap jemaah
karena beragam kelemahan dalam kerugian mencapai Rp905 miliar, atau umrah agar mendapatkan jaminan
penyelenggaraan ibadah haji. hampir Rp 1 triliun. kepastian dan perlindungan. Revisi
Pemerintah dinilai belum dapat “Jumlah yang tertipu ada sekitar juga menitikberatkan perlindungan
sepenuhnya memberikan pelayanan 63.310 jemaah. Kasus ini belum selesai, terhadap para jemaah,” ungkap politisi
terbaik kepada jemaah haji karena muncul kasus Abu Tours yang lebih dapil jawa Barat itu seraya menegaskan
kelemahan kebijakan tata kelola dan besar dari pada kasus First Travel. bahwasanya RUU PIHU akan rampung
regulasi penyelenggaraan ibadah Ribuan jemaah kembali dirugikan. tahun 2018 ini. RNM/Sc

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27