Page 69 - MAJALAH 153
P. 69
Sengketa Tanah di Daerah Masih Melimpah
masuk hutan idustri, padahal
itu daerah-daerah yang sudah “Dari sekian ribu
dimiliki masyarakat adat jauh sengketa yang
hari sebelum ada Undang-
Undang Reforma Agraria,” diberikan kepada
ungkapnya. menteri tidak satu
Menurut Anggota pun selesai sampai
DPR Komisi II ini, banyak
foto : Runi/iw sengketa tanah yang tak hari ini. Padahal
kunjung usai karena aparat
dalam anggaran
birokrasinya yang tidak serius selalu ada anggaran
mengatasi masalah. “Tidak
ampai saat ini masalah semua orang di BPN di ATR itu penyelesaian
persengketaan tanah masih memberikan sumbangsih maksimal sengketa. Ini kadang
Sbanyak terjadi di berbagai kepada negara. kala gak nyambung,”
daerah. Sengketa tanah berkaitan Kepentingan pribadi kelompok
dengan perbedaan pendapat itu masih ada, itu sering saya berikan
mengenai keabsahan suatu kepada menteri, sebagai koreksi. ini diberitakan terjadi pemberian
hak, pemberian hak atas tanah, Bahkan di Komisi II saya yang paling sertifikasi sekian juta itu belum
pendaftaran hak atas tanah termasuk berani mengatakan tidak semua anak sepenuhnya benar. “Saya sudah tanya
peralihannya dan penerbitan tanda buah Pak Menteri ini benar, itu sudah ke menterinya, nah memang banyak
bukti haknya, antara pihak-pihak saya sampaikan ke Pak Menteri,” hal yang di lapangan ini tidak sesuai
yang berkepentingan maupun antara jelasnya. dengan kehendak Presiden,” ujar
pihak-pihak yang berkepentingan Dia mengungkapkan, kalau selama Rufinus. n(eko)
dengan instansi di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional.
Anggota DPR RI dari Daerah
Pemilihan Sumatera Utara II,
Rufinus Hotmaulana Hutauruk
menyayangkan, masalah sengketa
tanah yang masih juga melimpah
ini tak kunjung usai. “Dari sekian
ribu sengketa yang diberikan kepada
menteri tidak satu pun selesai sampai
hari ini. Padahal dalam anggaran selalu
ada anggaran penyelesaian sengketa.
Ini kadang kala gak nyambung,”
papar Rufinus saat diwawancarai awal
Oktober.
Dia memberi contoh soal sengketa
tanah di Tarutung. “di Tarutung itu,
ada konsesi lahan yang masuk ke
lahan perhutani, walaupun itu masuk foto : Runi/iw
ke wilayah tanah adat dulu, bagaimana
itu bisa tiba-tiba masuk perhutani, Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan sosialisasi UU pemilu.
Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 69