Page 73 - MAJALAH 153
P. 73

Pemilu digelar oleh Departemen   Singapura/PKMS), Partai Keadilan   diajukan oleh parlemen.
              Pemilihan Singapura (KPU) sekaligus   Singapura (Singapore Justice Party),   Semua RUU harus melalui tiga
              sebagai badan yang bertanggung jawab   Partai Rakyat Singapura (Singapore   tahapan  (bacaan).  Pertama  secara
              atas perencanaan, persiapan, dan   People’s  Party),  Partai  Solidaritas  formalitas, cukup dibacakan di parlemen
              pelaksanan  pemilihan. Baik  pemilihan   Nasional (National Solidarity Party),     tanpa  perdebatan.  Tahap  kedua
              presiden, parlemen, maupun setiap   Wolker’s Party Singapura (WPS), Partai   (pembacaan), diikuti perdebatan di
              referendum nasional di Singapura, dan   Reformasi, Partama Singapura, Partai   parlemen terhadap materi RUU yang
              bertanggung  jawab kepada Perdana   Kekuatan Rakyat, dan Partai Aksi Rakyat   bersifat umum.
              Menteri.                         (People’s Action Party/PAP) – berkuasa.  Jika parlemen menentang draft
                 Anggota parlemen Singapura terdiri   Pada pemilu 2015, Partai Aksi Rakyat   RUU itu, maka RUU itu bisa diperbaiki
              dari para anggota yang dipilih dan para   (PAP) pimpinan Perdana Menteri  Lee   atau direvisi (amandemen) dengan
              anggota yang tidak dipilih. Anggota   Hsien Loong, putra dari Lee Kwan   mengusulkan draft baru. Sebaliknya,
              parlemen yang dipilih berasal dari para   Yow, masih memenangi pemilu dengan   kalau tahap kedua ini sukses, maka tahap
              calon anggota parpol yang memenangi   memperoleh  hampir  87%  suara.  ketiga hanya tinggal perbaikan-perbaikan
              pemilu.                          Sehingga PAP berhak mengamankan   kecil  secara  substansial  maupun
                 Pada saat yang sama, anggota   83 kursi dari 89 kursi parlemen. Dan,   keredaksian.
              dari partai politik oposisi berasal   sebanyak 6 kursi diperoleh oposisi, yaitu   Selanjutnya, RUU itu akan disahkan
              dari campuran antara daerah-daerah   Partai Pekerja Singapura (WPS).  oleh parlemen, namun diteliti terlebih
              pemilihan beranggotakan tunggal dengan   Pemilu kali ini  diikuti  93,56%  dari   dahulu oleh Dewan Kepresidenan untuk
              Daerah Pemilihan dengan Perwakilan   2,96 juta pemilih. Dan, PAP masih   materi (masalah) hak-hak minoritas,
 https://commons.wikimedia.org  Kelompok (GRC). GRC didirikan pada   mendapat sambutan positif meski   apakah ada usulan dalam RUU yang
              tahun 1988, yang saat ini terdiri dari 4   telah ditinggalkan Lee Kwan You, yang   bisa mempengaruhi setiap masyarakat
              sampai 6 anggota, yang paling sedikit   meninggal pada Maret 2015 silam.  berbagai ras atau agama. Jika tidak ada,
              satu diantaranya harus merupakan                                  maka akan disetujui oleh dewan, dan
              perwakilan  yang  dipilih  dari  golongan   Legislasi             selanjutnya diserahkan kepada presiden
              minoritas. Tujuannya untuk menjalankan   Hampir sama dengan Indonesia,   untuk mendapat persetujuan.
              multirasialisme dalam politik Singapura.  Parlemen Singapura berfungsi membuat   Dengan demikian jabatan presiden
                 Partai  politik  Singapura  yang  UU bersama pemerintah (Kabinet).   hanya seremonial. Singapura sudah 8
              mengikuti  pemilu  adalah  Aliansi  Sebelum  RUU  disahkan,  RUU  kali pergantian presiden dan yang baru
              Demokratik  Singapura  (Singapore  diserahkan ke parlemen sebagai draft   dilantik pada Rabu (13/9/2017) adalah
              Democratic        Alliance/SDA),  (RUU). RUU bisa diajukan oleh kabinet   Halimah Yacob, yang sejak 2001 aktif
              Organisasi Nasional Melayu Singapura   yang diwakilkan menteri, sebagai RUU   di PAP dan mengundurkan diri pada
              (Pertumbuhan Kebangsaan Melayu   inisiatif pemerintah, dan sebaliknya bisa   Agustus 2017 sebelum terpilih sebagai
                                                                                satu-satunya Capres dari etnis Melayu
                                                                                yang  lulus  verfikasi.  Karena,  giliran
                                                                                etnis Melayu, maka tidak dipilih oleh
                                                                                parlemen.
                                                                                   Presiden Singapura adalah: Yusof
                                                                                bin  Ishak,  Benjamin  Henry  Sheares,
                                                                                C.V. DevanNair, Wee Kim Wee, Ong
                                                                                Teng Cheong, dan ke-7 adalah SR.
                                                                                Nathan, yang digantikan oleh Halimah
                                                                                Yacob. Pasca amandemenn konstitusi
                                                                                pada November 2016, dimana selama
                                                                                5  periode  berturut-turut  presiden dari
                                                                                etnis China, maka berikutnya giliran dari
                                                                                etnis Melayu, (amandemen 2016). Dan,
                                                                                presiden dipilih langsung sejak 1991. n
                                                                                (Munif-SumselPost)
                                                                   http://www.straitstimes.com
              Ruang Rapat Parlemen Singapura

                                                                                Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78