Page 79 - MAJALAH 153
P. 79

Jurus Jitu Golkan Pembangunan                                     Rp1 triliun hanya kepala biro, dirjen cukup
                                                                                dengan menteri. Kalau ini terbuka,”
              Gedung                                                            ucapnya membandingkan. Ditambahkan,
                                                                                pembangunan gedung baru ini dilakukan
                                                                                oleh pemerintah. Apakah itu dari
                                                                                Kementerian  PUPR  atau  Sekjen  DPR
              Setelah tertunda beberapa kali, pembangunan Gedung baru           yang merupakan pihak eksekutif.
              DPR  akan  menemui  titk  terang.  Tidak  tanggung-tanggung,         “Yang membangun gedung itu bukan
              untuk mewujudkan Gedung DPR, BURT bersama Kesekjenan              anggota  DPR.  Dan  itu  bukan  untuk
              DPR  menggelar  Seminar  Nasional  bertema  Rencana               kita, tapi untuk anggota DPR yang akan
              Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun              dapan. Kantor kita ini sekarang tidak
              Demokrasi dan Gedung DPR.                                         aman dan tidak nyaman karena sudah
                                                                                over cappaccity,” ujarnya. Lagi pula DPR
                     adir dalam acara ini sejumlah   Anton bertekad selama ia menjabat   periode mendatang akan bertambah, kini
                     pemangku kepentingan, yakni   Pimpinan  BURT,  semua  proyek  560 anggota akan bertambah menjadi
              HKetua BURT DPR Anton            dilakukan secara  terbuka. Tak  akan ada   575 anggota DPR
              Sihombing, Sekjen DPR Achmad     proyek sekecil apapun disembunyikan   Gedung Nusantara I DPR yang
              Djuned, Kepala Badan Keahlian DPR   dewan. “Pembangunan Gedung DPR ini   menjadi kantor atau ruang kerja masing-
              Jhonson Rajagukguk, Direktur Anggaran   paling transparan di seluruh republik ini,”   masing anggota dinilai melebihi kapasitas.
              bidang PMK Kementerian Keuangan   tandasnya baru-baru ini.        Kemudian gedung itu sempat mengalami
              Purwanto,  Perwakilan  Kementerian  Menurutnya, seminar ini bagian dari   keretakan dari lantai 6 sampai 23
              PUPR Jonny Zainuri.              sosialisasi proyek tersebut, agar informasi   pascagempa 2009. “Kita transparan di
                 Koordinator  Forum  Pemantau  yang diterima masyarakat, utuh. Selama   sini. Kalau ada 1, 2 anggota Dewan yang
              Parlemen  Indonesia  (  Formappi)  ini informasi rencana pembangunan   bersalah, jangan semua digeneralisasi,”
              Sebastian Salang yang selama ini   gedung DPR tak utuh sampai di telinga   jelas dia.
              menentang keras pembangunan gedung   masyarakat, sehingga masyarakat sinis   Anton menargetkan pembangunan
              DPR hadir dalam acara ini. Sementara   dengan rencana pembangunan gedung   yang tertunda sejak era Ketua DPR
              Indonesia Corruption Watch (ICW)   tersebut.                      Agung Laksono ini akan dimulai pada
              juga diundang namun tak hadir.      Anton mengatakan, presiden telah   2018. Adapun dana yang pertama sudah
              Selaku moderator, pelawak yang juga   diberitahukan lewat surat. Kemudian   disepakati sekira Rp601 miliar. Terdiri
              mantan  anggota  DPR  Dedi  Gumelar   menteri keuangan juga telah dihubungi.   dari Rp380 miliar untuk gedung baru dan
              menyebutkan, ini mungkin satu-satunya   “Pembahasannya terbuka. Coba di   sisanya untuk pembangunan alun-alun
              pembangunan gedung diseminarkan.  departemen sana bahas proyek senilai   demokrasi. n(mp)




















             foto : Jayadi/iw


              Suasana Seminar Nasional bertema Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen


                                                                                Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  79
   74   75   76   77   78   79   80