Page 6 - MAJALAH 123

ASPIRASI

Penyelesaian Outsourcing PT.PLN (Persero) c. Meminta kepada
Menneg BUMN agar
Saya selaku Presiden DPP Persaudaraan e. Ketidakseimbangan posisi tawar anta- memerintahkan Direksi
Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), surat ra serikat buruh dengan perusahaan PT. PLN (Persero) segera membayar
ini ditujukan kepada Ketua Komisi IX hak-hak para tenaga kerja sesuai ha-
DPR RI perihal penyelesaian permasala- f. Belum ditetapkannya jaminan sosial sil rekomendasi Panja Outsourcing
han tenaga outsourcing yang terjadi di sebagai alat untuk melindungi buruh BUMN dan Hasil Raker antara Menneg
PT. PLN (Persero). dalam kerangka kebijakan pasar kerja BUMN dengan Komisi IX DPR RI tgl 4
fleksibel. Maret 2014.
Bahwa permasalahan outsourcing di
lingkungan perusahaan BUMN pada ke- Oleh karena itu, saya sampaikan beber- d. Meminta kepada Menneg BUMN agar
nyataannya lebih merugikan para buruh apa tuntutan para pekerja outsourcing memerintahkan Direksi PT. PLN untuk
dan menguntungkan pihak perusahaan, di PT. PLN (Persero) antara lain : tidak melakukan kontrak kerja baru
diantaranya sebagai berikut: dengan perusahaan outsourcing.
a. Meminta Presiden RI agar menge-
a. Arah kebijakan pemerintah yang ber- luarkan INPRES untuk penghapusan e. Mendesak Menneg BUMN untuk
orientasi pada investasi dan melong- sistem kerja outsourcing di Perusa- memberikan sanksi tegas kepada Di-
garkan prinsip dan mekanisme me- haan BUMN. reksi PT. PLN (Persero) karena tidak
lindungi buruh menjalankan hasil rekomendasi Panja
b. Mendesak Menneg BUMN segera Outsourcing tersebut.
b. Faktor regulasi dalam bentuk UU dan menerbitkan SK Menneg BUMN yang
peraturan yang dibuat bersifat sangat ditujukan kepada Direksi PT. PLN Saya berharap agar laporan tersebut
terbuka untuk keragaman tafsiran (PLN) untuk segera mengangkat mendapat perhatian dan pertimbangan
tenaga outsourcing dan pekerja kon- Komisi IX DPR RI dalam mengambil ke-
c. Penegakan hukum yang amat lemah trak menjadi pegawai tetap PT. PLN bijakan terkait permasalahan tersebut.
serta menghapus sistem kerja out-
d. Minimnya mutu dan jumlah aparat sourcing. Ahmad Fuad Anwar
Disnaker Jakarta Timur, DKI Jakarta

Permohonan Perlindungan Hukum pada Tanah Sengketa

Saya mewakili masyarakat penggarap dan perangkat Desa Kami tidak mempermasalahkan kegiatan pengukuran batas
Pasir Angin, Kab. Megamendung, Kab. Bogor, mengajukan tanah yang disengketakan tersebut, namun bahwa pengera-
permohonan perlindungan hukum atas tindakan Induk Kop- han pasukan yang berlebihan membuat masyarakat merasa
erasi Polri (Inkoppol) melaporkan masyarakat ke Polres Bogor terintimidasi oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak Inkoppol
terkait Sertifikat HGB No. 1 di Desa Cipayung, Megamendung, juga mengerahkan preman untuk jasa pengamanan dalam
Kab. Bogor. melakukan pemasangan patok tiang dilokasi yang sebelum-
nya telah dilakukan pengukuran diatas lahan sengketa terse-
Tanah sengketa seluas 22 Ha yang dikuasai oleh Inkoppol sejak but.
tahun 1991 dengan Sertifikat HGB No. 1 atas nama Inkoppol
sesungguhnya adalah tanah negara yang selama ini digarap Atas kejadian tersebut, masyarakat penggarap merasa ter-
oleh masyarakat Desa Pasir Angin. Sejak tahun 1991 masyara- ganggu dan terintimidasi. Pengadu berharap agar instansi
kat penggarap dilarang menggarap lahan tersebut. Pengadu kepolisian khususnya Polres Bogor dan Polsek Megamend-
mempertanyakan dasar terbitnya sertifikat HGB tersebut, kare- ung dapat memberikan perlindungan dan melayani masyara-
na selama ini tanah tersebut adalah tanah Ne gara. kat serta bersikap netral dalam menyelesaikan permasalahan
tersebut.
Bahwa Inkoppol kemudian melaporkan masyarakat pengga-
rap ke Polres Bogor dengan sangkaan penyerobotan lahan. Kami memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyele-
Penyidik Polres Bogor pada hari Kamis, tgl 13 Nopember 2014 saikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang
telah melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah berlaku.
yang dipersengketakan dengan mengerahkan sebanyak 40
orang anggota Polri berseragam dan bersenjata laras pan- James Masahengke Bogor, Jawa Barat
jang.

6 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015