Page 7 - MAJALAH 123

Aspirasi untuk Antisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor

Usulan ini saya tujukan kepada Ketua ngan melakukan penyebaran anggota bodong atau kendaraan yang tidak
Komisi III DPR RI perihal masukan me- reserse/intel memiliki izin.
ngenai maraknya pencurian kendaraan - Melakukan penangkapan tidak hanya - Dll.
bermotor di Provinsi DKI Jakarta. kepada pelaku pencuri saja, tetapi
juga kepada para pemberi informasi. Saya memohon kepada Ketua Komisi III
Untuk mengantisipasi maraknya pen- - Upaya penangkapan pelaku yang ter- DPR RI agar dapat menerima masukan
curian kendaraan bermotor tersebut, libat pencurian tidak pandang bulu, dan mengaplikasikan usulan tersebut
antara lain : termasuk kepada oknum aparat yang dalam rangka mengurangi jumlah pen-
terlibat baik dari sipil, TNI atau pun curian kendaraan bermotor di Provinsi
- Melakukan razia kendaraan secara in- pemuka masyarakat. DKI Jakarta. Demikian untuk menjadi
tensif ke seluruh wilayah - Introspeksi diri ke dalam anggota periksa dan terimakasih
- Aktif melakukan perburuan komplo- aparat keamanan apakah ada ang-
tan pencuri kendaraan bermotor de- gotanya yang memiliki kendaraan M. Sani, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pengaduan Tuntutan Ganti Rugi Rusaknya syarakat adat atas kerusakan kawasan
hutan ulayat dan hak-hak masyarakat
Lahan Tanah Ulayat Masyarakat Adat adat serta asset-asset yang rusak akibat

kegiatan penambangan illegal tersebut.
Saya adalah satu dari Kepala Suku dari serta tatanan kehidupan masyarakat
4 (empat) distrik di Kabupaten Nabire, adat. Seharusnya eksistensi tanah ulay- Pada tahun 2012, masyarakat adat
Provinsi Papua Tengah menyampaikan at tersebut dijaga dan dilindungi, demi serta pemangku tanah ulayat melaku-
tuntutan ganti rugi atas kerusakan ta- kelangsungan kehidupan masyarakat kan demo di kantor Pemkab Nabire dan
nah ulayat milik masyarakat adat Suku suku adat yang ada di wilayah tersebut. DPRD Kab. Nabire untuk menyampaikan
Maday dan Suku Mee berupa lahan Namun upaya perlindungan tersebut aspirasinya agar Bupati Nabire mau ber-
garapan, kawasan hutan ulayat, hutan memerlukan partisipasi dari seluruh tanggungjawab atas kerusakan lahan
lindung dan asset-asset desa di wilayah masyarakat, tidak hanya Suku Maday milik adat tersebut, dan Bupati berjanji
Epowa, di Distrik Dipa, Distrik Uwapa, dan Suku Mee saja, tetapi juga ketua akan memberikan ganti rugi sebesar Rp.
Distrik Siliwo, dan Distrik Monou, Kab. adat/kepala adat, kepala desa serta 1 triliun, namun sampai saat ini belum
Nabire akibat kegiatan penambangan pemerintah daerah. ada realisasinya.
rakyat illegal yang telah disetujui oleh
Bupati Kabupaten Nabire sejak tahun Bahwa permasalahan tersebut telah Pelapor memohon agar Ketua DPR RI
1996. berulangkali disampaikan oleh masyara- membantu menyelesaikan permasala-
kat adat melalui kepala adat, pemerin- han tersebut sesuai dengan ketentuan
Bahwa kegiatan penambangan illegal tah desa dan pemerintah distrik kepada hukum yang berlaku demi penegakan
tersebut telah menghilangkan akses DPRD Kab. Nabire agar Pemerintah Dae- keadilan
masyarakat sekitar terhadap wilayah rah Kab. Nabire bertanggungjawab un-
tersebut dan merusak tanah ulayat tuk memberikan ganti rugi kepada ma- Yunus Maday, Nabire, Papua

Penyampaian Pemekaran Wilayah pembangunan kantor pemerintahan

Disampaikan saran dan masukan terkait gerakan separatis yang ingin me- daerah sementara dengan tenaga
pemekaran wilayah di NKRI, khusus- misahkan diri dari NKRI kerja perbantuan dari pusat untuk
nya di 4 (empat) provinsi yang saat ini b. Sebaiknya tidak dilaksanakan Pemilu membangun wilayah yang sedang
tengah ditunda yaitu Provinsi Tapanuli, di wilayah yang sedang dalam proses dalam pemekaran.
Provinsi Nias, Provinsi Papua Tengah pemekaran selama kurun waktu 5 ta-
dan Provinsi Papua Selatan. hun. Kiranya masukan tersebut mendapat
c. Kepala Daerah ditunjuk langsung dari perhatian Ketua DPR RI dan dijadikan
Ide atau saran yang diusulkan antara pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam
lain : d. Perlu diterbitkan UU dan PP pada mengambil kebijakan khususnya terkait
masa pembentukan daerah peme- masalah pemekaran wilayah.
a. Tujuan pemekaran wilayah tersebut karan
adalah untuk mencegah timbulnya e. Dalam masa transisi, perlu dilakukan Djamian Sihite, Medan, Sumatera Utara

PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 7