Page 77 - MAJALAH 139

keadaan darurat tersebut pemerintah
Turki mendapatkan legitimasi konsti-
tusional untuk mengeluarkan dekrit
dan mengeluarkan kebijakan yang
me miliki kekuatan hukum tanpa
harus melakukan pembahasan atau
mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu oleh Parlemen. Sebelumnya,
pada kondisi normal, dalam undang-
undang Turki mengatur bahwa
untuk kebijakan tertentu pemerintah
foto : thestar.com/iw parlemen.
harus mendapatkan persetujuan dari
Saat ini, parlemen Turki sedang
menghadapi perbedaan pendapat
yang tajam terkait pembahasan usulan

hukuman mati yang telah dicabut
Masyarakat turun ke jalan mengutuk kudeta yang dilakukan militer Turki pemerintah tentang pelegalan kembali
pada tahun 2004 karena pemerintah
diwakili oleh Republican People’s Party pemerintahan resmi dibawah Presiden Turki berencana menjatuhkan
(CHP) sebanyak 133 kursi. Mereka Erdogan, namun pada pelaksanaannya hukuman mati bagi terdakwa pelaku
terpilih melalui sistem proporsional upaya tersebut gagal karena berbagai kudeta. Pencabutan hukuman
dari 85 daerah pemilihan untuk empat penyebab, salah satunya adalah tidak mati tersebut harus mendapatkan
tahun masa jabatan. Partai yang berhak adanya dukungan dari masyarakat persejutuan parlemen Turki karena
mendapatkan kursi di Parlemen harus Turki, bahkan partai oposisi yang kewenangannya untuk membuat
melewati ambang batas parlemen selama ini terkenal keras terhadap undang-undang dan menetapkan
(parliamentary threshold) sebesar pemerintahan pun juga menolak aksi konstitusi. Usulan ini mendapat
minimal 10% dari total suara nasional. kudeta tersebut. tentangan dari berbagai pihak
Secara umum Parlemen Turki Merespon kejadian luar biasa baik internal Turki maupun dunia
terdiri dari dua komisi, komisi yang tersebut pemerintah Turki pun internasional terlebih otoritas Uni
bersifat tetap dan sementara. Terdapat mengeluarkan berbagai kebijakan Eropa (UE) yang bahkan mengancam
18 komisi yang bersifat tetap dengan untuk menciptakan suasana yang akan menghambat Turki bergabung
ruang lingkup yang spesifik untuk kondusif dan terkendali. Parlemen dengan UE. Hal tersebut karena
masing-masing komisi, antara lain: Turki pun juga mengeluarkan kebi- UE menganggap hukuman mati
Komisi Konstitusi, Komisi Hukum, jakan-kebijakan strategis untuk melanggar hak asasi manusia.
Komisi Pertahanan Nasional, Komisi mendukung hal tersebut, diantaranya, Selain itu parlemen Turki juga harus
Luar Negeri, Komisi Harmonisasi pada keesokan harinya tanggal 16 dihadapkan dengan pro-kontra yang
dengan Uni Eropa dan Komisi untuk Juli 2016, Parlemen Turki melakukan menganggap bahwa pemerintahan
Persamaan Hak Perempuan dan Sidang Istimewa yang salah satu presiden Erdogan mencoba meman-
Laki-laki. Dari 18 komisi tersebut hasilnya adalah kesepakatan empat faatkan situasi pasca percobaan kudeta
untuk pengalokasian jumlah anggota partai parlemen (Partai Keadilan dan ini untuk memperkuat posisi politiknya,
tergantung kepada seberapa banyak Pembangunan, Partai Rakyat Republik, sehingga beberapa kebijakan
jumlah kursi yang dimiliki oleh partai Partai Gerakan Nasionalis, dan Partai pemerintah dinilai tidak sejalan
politik, hanya ada dua komisi yang Demokrat Rakyat) untuk mendukung dengan prinsip-prinsip demokrasi
secara spesifik jumlahnya diatur oleh langkah pemerintah dalam menangani yang selama ini dijunjung oleh Turki,
Konstitusi, yaitu Komisi Perencanaan situasi krisis akibat percobaan kudeta mulai dari usulan pelegalan kembali
dan Anggaran sebanyak 40 orang, tersebut. Selain itu, parlemen Turki hukuman mati sampai dengan upaya
dan Komisi Badan Usaha Publik juga bekerja keras untuk membahas perubahan konstitusi. Berdasarakan
sebanyak 35 orang. Sementara itu, berbagai usulan pemerintah terkait penjelasan di atas, parlemen Turki
untuk komisi yang bersifat sementara dengan pemulihan situasi pasca mempunyai peran yang sangat
(ad-hoc) adalah Parliamentary kudeta di Turki, salah satunya adalah strategis dalam upaya pengembalian
Inquiry Committee dan Parliamentary pembahasan tentang kondisi darurat kondisi Turki pasca percobaan
Investigation Committee (Turkish dan usulan penjatuhan hukuman mati kudeta. Peran yang dimaksud adalah
Grand National Assembly: 2016). bagi pelaku kudeta. selain mengupayakan Turki kembali
Pada 21 Juli 2016, melalui perde- kondusif dan terkendali, Parlemen
Parlemen Turki dan Kebijakan ba tan yang panjang antar fraksi di Turki juga diharapkan mampu menjadi
Penanganan Kudeta parlemen, akhirnya parlemen Turki penyeimbang pemerintah melalui
Pada hari Jum’at, 15 Juli 2016 terjadi menyetujui pelaksanaan keadaan kewenangan konstitusionalnya,
upaya kudeta yang dilakukan oleh darurat nasional selama tiga bulan sehingga nilai-nilai demokrasi di
salah satu faksi Militer Turki terhadap yang diajukan oleh pemerintah. Dalam Turki bisa tetap dipertahankan. n

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 77
77