Page 79 - MAJALAH 139

UU Berjalan dan

Juru Kunci Komisi

arena senioritas dan Kekayaan Negara. Menurutnya dalam UU
pengalamannya, anggota yang berlaku, Presiden RI memegang
Komisi VI DPR RI Irmadi ke kuasaan pengelolaan keuangan
KLubis mengupas secara negara sebagai bagian dari pengelolaan
komprehensif undang-undang pemerintahan. “Jadi konstruksinya
tentang Kekayaan Negara dalam begini, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
raker dengan Menteri Keuangan Dasar 45, Presiden memegang kekua-
mewakili Meneg. BUMN belum saan pemerintahan,” papar Irmadi.
lama ini. Sedangkan Menteri Keuangan,
Sampai akhirnya Ketua Komisi dalam Undang-undang disebutkan,
VI, Teguh Juwarno menjulukinya sebagai Chief Financial Operational
sebagai Juru Kunci Komisi. Karena of the State (CFO). Adapun menteri-
penguasaanya yang matang menteri pembantu Presiden dan
tentang UU yang ada dalam ruang Kepala Lembaga Pemerintahan yang foto : iwan armanias/iw
lingkup Komisi VI dia dijuluki juga lain-lainnya adalah Chief Operational
sebagai Undang-undang Berjalan. Officer (CEO).
“Pak Menteri hampir semua un- “Kekuasaan di bidang keuangan
dang-undang yang dibahas di Komisi ada di dalam Undang-undang No Anggota Komisi VI DPR RI, Irmadi Lubis
VI Pak Irmadi selalu terlibat. Jadi 17 tahun 2003 terutama di pasal
kami menyebut beliau ini undang- 6 ayat 1. Kemudian di pasal 2 H BUMN. Dia mengharapkan ada
undang berjalan,” kelakar Teguh dikuasakan kepada Kementerian keserasian dalam pelaksanaan
disambut gelak tawa para khalayak Keuangan sebagai pengelola fiskal aturan.
hadirin. Bahkan sebelum Komisi VI dan wakil pemerintah dalam hal “Pak Menteri kita bereskan
ada, Irmadi sudah ada lebih dulu. kepemilikan pada kekayaan negara sta tus ini, jangan sampai menteri
Pecah tawa pun tak tertahankan, yang dipisahkan,” ungkap dia. BUMN sebagai pemegang saham.
sehingga ruang sidang menjadi Dia melanjutkan, oleh karena Menteri keuangan adalah CFO RI
ramai dengan gemuruh tawa. itu di pasal 24 Undang-undang No dan BUMN bagian dari keuangan
Sebelumnya politisi senior 17 dikatakan, Menteri Keuangan negara,” harapnya. Benar-benar
PDI-P Irmadi menjelaskan tentang melakukan pembinaan dan pengawasan hafal dan menguasai undang-
konstruksi undang-undang tentang terhadap perusahaan negara, berupa undang. n

foto : jaka/iw

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Keuangan

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 79