Page 25 - MAJALAH 182
P. 25
LEGISLASI
nya sendiri baru masuk ke dan mempelajari terlebih dan perlindungan UMKM,
parlemen,” kata Rahmad. dahulu apa isu utama dari kemudahan berusaha,
Legislator PDI Perjuangan 11 cluster dalam Rancangan dukungan riset dan inovasi,
itu mengatakan, ada kesan Undang-Undang Cipta Kerja administrasi pemerintahan,
unjuk rasa yang dilakukan itu. pengenaan sanksi, pengadaan
oleh kalangan pekerja dalam “Kita akan pelajari lahan, investasi dan proyek
menolak Omnibus Law Cipta terlebih dahulu detail draf pemerintah serta kawasan
Kerja karena beranggapan RUU tersebut. Komisi IX ekonomi.
undang-undang itu nantinya DPR RI nantinya akan Pemerintah berpendapat,
akan merugikan mereka. merespon semua keberatan Omnibus Law Cipta Kerja akan
“Memang tak ada salahnya para pekerja. Kalau dalam menyederhanakan kendala
waspada ataupun curiga pembahasannya nanti suara regulasi yang kerap berbelit-
terhadap Omnibus Law Cipta partai politik sama dengan belit dan panjang. Omnibus
Kerja. Karena bagaimanapun suara para buruh, maka Law juga diharapkan dapat
juga undang-undang ini RUU tersebut tidak akan memperbaiki ekosistem
menyangkut nasib mereka. menjadi undang-undang. investasi dan daya saing
Tapi alangkah eloknya, Atau bisa jadi Omnibus Law Indonesia dalam menghadapi
kalau semua pihak bersabar, Cipta Kerja merupakan solusi ketidakpastian dan
menunggu pembahasan di dalam mengatasi ruwetnya perlambatan ekonomi global.
parlemen,” ucap Rahmad. birokrasi yg menghambat Sementara itu, Menko
Rahmad mengaku prihatin investasi selama ini,” Perekonomian Airlangga
dengan aksi demo yang digelar tandasnya. Hartarto menyampaikan,
secara bergelombang oleh Seperti diketahui, draf pemerintah telah menyerahkan
kalangan pekerja belakangan Omnibus Law Undang-undang surat presiden (supres), draf
ini. Menurutnya aksi demo Cipta Kerja yang disusun undang-undang beserta
tersebut ditakutkan akan pemerintah terdiri dari 11 naskah akademiknya kepada
dimanfaatkan oleh pihak- cluster, yakni penyederhanaan DPR RI untuk diproses sesuai
pihak tertentu. Oleh karenanya perizinan, persyaratan dengan mekanisme yang ada.
ia mengimbau agar semua investasi, ketenagakerjaan, Airlangga menyatakan,
pihak bisa bersabar menunggu kemudahan pemberdayaan selain itu juga akan dilakukan
sosialisasi ke seluruh provinsi
yang ada di Indonesia, di mana
dalam sosialisasi tersebut akan
dilakukan secara bersama-
KITA AKAN PELAJARI sama antara pemerintah dan
TERLEBIH DAHULU DETAIL Anggota DPR RI yang terlibat.
DRAF RUU TERSEBUT. Dengan demikian, seluruh
KOMISI IX DPR RI NANTINYA masyarakat Indonesia bisa
mengetahui hal-hal apa yang
AKAN MERESPON SEMUA akan dibahas, diputuskan
KEBERATAN PARA dan juga dampaknya bagi
PEKERJA. KALAU DALAM perekonomian nasional.
Dikatakannya, isi draf
PEMBAHASANNYA NANTI RUU Omnibus Law Cipta
SUARA PARTAI POLITIK Kerja adalah murni untuk
SAMA DENGAN SUARA menciptakan lapangan
PARA BURUH, MAKA RUU pekerjaan. Di mana dalam
TERSEBUT TIDAK AKAN situasi global, salah satu solusi
untuk meningkatkan lapangan
MENJADI UNDANG-UNDANG pekerjaan adalah melakukan
transformasi struktural
Anggota Komisi IX DPR RI ekonomi yang seluruhnya ada
Rahmad Handoyo
didalam Omnibus Law. l dep/es
TH. 2020 EDISI 182 PARLEMENTARIA 25
