Page 23 - MAJALAH 182
P. 23
ANGGARAN
berupa infrastruktur, sarana
JIKA PAJAK CUKAI DINAIKAN, prasarana, fasilitas umum, dan
NEGARA TENTU MENDAPAT lain-lain.
TAMBAHAN PENDAPATAN. Selain itu, plastik yang
TAK HANYA NEGARA, terpisahkan dari kehidupan
MASYARAKAT JUGA AKAN masyarakat ini sangat lama
MENERIMA MANFAAT KARENA untuk bisa terurai di alam
PAJAK TERSEBUT BISA ketika menjadi sampah.
DIGULIRKAN KEMBALI DALAM Akibatnya, pemerintah harus
BENTUK PEMBANGUNAN mengeluarkan biaya tinggi
DI DAERAH BERUPA untuk mengatasi dampak
INFRASTRUKTUR, SARANA sosial dan lingkungan dari
PRASARANA, FASILITAS penggunaan plastik.
UMUM, DAN LAIN-LAIN Di sisi lain, rencana
pemerintah memperluas objek
Ketua Komisi XI DPR RI cukai bersamaan dengan
Dito Ganinduto merosotnya penerimaan
Foto: Jaka/Man negara. Pada Januari 2020,
penerimaan negara tercatat
sebesar Rp 103,7 triliun,
Mengingat, di tengah situasi menyetujui rencana Pemerintah atau turun 4,6 persen dari
ekonomi yang tengah bergejolak untuk melakukan penambahan periode sama tahun lalu.
ini, penerapan perluasan cukai jenis barang kena cukai berupa Perolehan tersebut berasal dari
akan menyumbang inflasi produk plastik dan meminta penerimaan dalam negeri, yaitu
kepada masyarakat luas. Adapun Pemerintah menyusun roadmap penerimaan perpajakan Rp 84,7
potensi inflasi yang disebabkan perluasan barang kena cukai triliun dan penerimaan negara
oleh pengenaan cukai plastik ini lainnya. bukan pajak Rp 19 triliun.
berkisar 0.045 persen. Sebelumnya hal ini juga Belanja negara tercatat
“Sesuai dengan persetujuan menjadi concern Anggota Komisi sebesar Rp 139,8 triliun turun
DPR, kita akan melakukan XI DPR RI Rudi Hartono. Dia 9,1 persen dibandingkan
lagi redesigning policy ini. menyampaikan di tengah situasi periode sama tahun lalu.
Tadi masukan-masukan yang ekonomi global yang melambat Belanja negara terdiri dari
disampaikan kami perhatikan,” plus mewabahnya virus belanja pemerintah pusat
kata Sri. Corona (Covid-19), pemerintah sebesar Rp 71,4 triliun dan
Ia menjelaskan pihaknya ingin harus mampu menggali potensi transfer ke daerah dan dana
kebijakan tersebut menjadi di dalam negeri sendiri. Salah besa (TKDD) sebesar Rp 68,4
pendorong ekonomi Indonesia satunya lewat cukai rokok dan triliun.
di tengah kondisi global yang plastik. Keduanya dikonsumsi Alhasil, defisit anggaran
melemah sehingga ke depannya dan dimanfaatkan oleh pendapatan dan Belanja Negara
akan memperhatikan terkait jutaan rakyat Indonesia. Ini (APBN) pada Januari 2020
waktu mulai penerapan, tarif, semua harus dikejar dengan sebesar Rp 36,1 triliun atau
serta produk yang terdampak. merumuskan regulasinya 0,21 persen terhadap Produk
Sri Mulyani menambahkan, untuk memaksimalkan target Domestik Bruto (PDB). Nilai
kebijakan tersebut tidak hanya penerimaan 2020. tersebut lebih kecil dari periode
akan menunjang ekonomi, Menurutnya bisnis rokok sama tahun lalu, yakni Rp
namun juga sekaligus menjadi sangat besar, jika pajak cukai 45,1 triliun atau 0.28 persen
upaya untuk peduli terhadap dinaikan, negara tentu mendapat terhadap PDB. Tahun ini, defisit
masalah lingkungan di mana tambahan pendapatan. Tak APBN ditargetkan sebesar Rp
saat ini sampah plastik telah hanya negara, masyarakat 307,2 triliun atau 1,76 persen
mencapai 170 juta kilogram per juga akan menerima manfaat dari PDB. Target tersebut lebih
tahun. karena pajak tersebut bisa rendah dari realisasi tahun
Rapat ditutup dengan digulirkan kembali dalam lalu yang sebesar 2,2 persen
kesimpulan Komisi XI DPR bentuk pembangunan di daerah terhadap PDB. l ann/es
TH. 2020 EDISI 182 PARLEMENTARIA 23
