Page 49 - MAJALAH 182

KUNKER

Sumatera Utara, baru-baru ini.
Politisi Fraksi Partai Gerindra
ini menambahkan, banyaknya
keramba-keramba ikan membuat
danau terbesar yang terbentuk
akibat letusan gunung berapi
tersebut kotor dan tercemar. Tentu
akan mempengaruhi kedatangan
wisatawan baik mancanegara
maupun wisatawan lokal.
Sementara itu terkait dengan
adanya pendapat yang menyatakan
bahwa keramba-keramba ikan
merupakan mata pencaharian
masyarakat sekitar, dengan tegas
ia mengatakan bahwa sebagian
Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat meninjau destinasi pariwisata di Labuan Bajo, NTT. Foto: Andri/MAN
besar keramba ikan tersebut
dimiliki oleh perusahaan besar,
bahkan ada juga milik perusahaan
taman, kios-kios dan menara untuk menjadikan Danau Toba asing.
pandang di Puncak Waringin. sebagai kawasan wisata super “Kalau memang setuju Danau
Kondisi saat ini, di pesisir pantai prioritas. Kalau memang mereka Toba dijadikan kawasan wisata
Labuan Bajo menjadi tempat ingin menjadikan kawasan ini super prioritas, artinya tidak
bersandarnya kapal wisata jenis kembali berjaya sebagai kawasan ada lagi keramba-keramba ikan
pinisi dan yach. Namun, akses wisata, artinya semuanya harus yang sisa pakan ikannya sangat
pariwisata yang seyogyanya mendukung langkah-langkah mengotori air Danau Toba. Apalagi
menjadi pintu masuk wisatawan terciptanya hal itu. Salah itu dimiliki oleh perusahaan asing.
melalui laut itu masih bercampur satunya, tidak lagi menjadikan Jadi setop dan cabut izin keramba-
dengan kegiatan peti kemas. “Ini kawasan danau toba sebagai keramba perusahaan-perusahaan
destinasi wisata premium, jadi lahan perikanan,” ujar Johar saat di sekitar Danau Toba,” tegasnya.
penanganan dan penataannya mengunjungi kawasan danau toba, l man,ayu,mh/es
harus serius, supaya bisa menarik
banyak wisatawan dalam ataupun
luar negeri,” harapnya.

CABUT IZIN KERAMBA IKAN DI
DANAU TOBA
Dalam Kunjungan ke Danau Toba,
Anggota Komisi X DPR RI DJohar
Arifin Husin meminta kesepakatan
pemerintah daerah yang berada
di sekitar Danau Toba, Sumatera
Utara dengan pemerintah pusat
untuk serius menjadikan daerah
tersebut sebagai salah satu dari
destinasi wisata super prioritas.
Salah satunya adalah dengan
tidak lagi menjadikan Danau Toba
sebagai lahan perikanan.
“Di sini masyarakat, pemerintah
daerah di delapan kabupaten kota
yang mengelilingi Danau Toba
harus sepakat terlebih dahulu
Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat mengunjungi kawasan Danau toba, Sumatera Utara. Foto: Ayu/MAN

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49
TH. 2020 EDISI 182 PARLEMENTARIA 49