Page 44 - MAJALAH 182
P. 44
KUNKER
Komisi VIII Tekankan pengelolaan dana Haji yang telah
disetorkan oleh jemaah calon haji
Optimalisasi Haji kepada Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH). Optimalisasi tersebut
perlu dilakukan guna mencegah
dan SDM terjadi kesenjangan berikutnya
dalam penyelenggaraan ibadah
Haji.
“Tentunya di dalam BPKH,
uang-uang yang bersumber dari
Meski telah menjadi Untuk itu, ia menegaskan jemaah bisa dioptimalisasikan
rutinitas yang setiap tahun Komisi VIII DPR dan Pemerintah daripada yang disimpan supaya
dilaksanakan, namun pada melalui Kementerian Agama akan tidak terjadi kesenjangan
bersinergi bersama-sama dalam
berikutnya,” hal tersebut
kenyataannya masih sering rangka meningkatkan kualitas ditekankan Anggota Komisi VIII
ditemui hal-hal yang perlu pelayanan ibadah Haji. “Kami DPR, Ina Ammania di Asrama Haji
untuk diperbaiki dalam berharap, setiap tahun dapat Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Dana Haji menurut Undang-
penyelenggaraan ibadah Haji. meningkatkan pelayanan Haji, Undang Nomor 34 tahun 2014
baik dari segi kualitasnya seperti
Untuk itu Komisi VIII DPR RI masalah jarak, makan dan juga tentang Pengelolaan Keuangan
mengunjungi beberapa daerah pemondokan, maupun dari segi Haji merupakan dana setoran
untuk memastikan baiknya kuantitas yakni meminta kepada biaya penyelenggaraan Haji, dana
penyelenggaraan ibadah Haji. Pemerintah Arab Saudi mengenai efisiensi penyelenggaraan Haji,
dana abadi umat dan nilai manfaat
penambahan kuota,” ucapnya.
yang dikuasai negara dalam
OPTIMALISASI PENGELOLAAN rangka penyelenggaraan ibadah
alam kunjungannya ke KEUANGAN haji dan kegiatan kemaslahatan
Semarang, Jawa Tengah Upaya peningkatan pelayanan umat Islam.
baru-baru ini, Wakil penyelenggaraan ibadah Haji Lebih lanjut, Ina mengingatkan
Ketua Komisi VIII DPR harus diiringi dengan optimalisasi agar BPKH cermat dalam
DRI, Moekhlas Sidik
menyatakan Komisi VIII DPR RI
serius dalam mengoptimalkan
pelayanan ibadah haji yang sudah
ada agar menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Hal ini ditandai
dengan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) yang
relatif stabil serta semakin
baiknya pelayanan akomodasi,
perlindungan jamaah, konsumsi
dan transportasi.
“Komisi VIII berniat untuk
mengoptimalkan pelayanan dari
yang sudah ada. Sebagai contoh,
tidak ada kenaikan biaya Haji.
Bahkan kami bisa menambah
jatah makan bagi para jemaah
haji. Terkait penginapan, mereka
juga akan lebih diperhatikan demi
untuk meminimalisir terjadinya
hal-hal yang sifatnya internal,”
jelasnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik dalam kunjungannya ke Semarang, Jawa Tengah, terkait Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Foto: Devi / MAN
PARLEMENTARIA EDISI 182 TH. 2020
44 44 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
