Page 6 - MAJALAH 117

ASPIRASI

Permohonan Keadilan Untuk Tenaga Honorer

Mewakili Forum tenaga honorer
hasil verifikasi database tahun 2005,
kami menyampaikan keberatan atas
terbitnya Peraturan Pemerintah No.
56 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah
No. 48 Tahun 2005 tentang Pen-
gangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Su-
rat Edaran Menpan RB No. 5 Tahun
2010 tentang Pendataan Tenaga
Honorer yang bekerja di Lingkun-
gan Instansi Pemerintah, karena
peraturan tersebut mengakibatkan
pelapor tersisih oleh data tenaga
honorer K2 hasil verifikasi tahun
2012 yang masih diragukan kebena-
rannya.

Berdasarkan hasil pendataan ta-
hun 2005, tenaga honorer di Kabu- ga honorer K1 selesai semua. Apa- prioritaskan tenaga honorer K1
paten Wonogiri terseleksi menjadi lagi dalam Pasal 6A ayat (9) PP No. yang telah mengabdi lama namun
3 (tiga) kelompok yaitu kategori 1, 56 Tahun 2012 disebutkan bahwa belum diangkat menjadi CPNS.
kategori 2, dan tidak memenuhi Tenaga Honorer yang dinyatakan lu-
syarat. Dengan adanya peraturan lus ujian tetapi kemudian diketahui Suyatno
tersebut menimbulkan penggelem- tidak memenuhi persyaratan admi- Wonogiri, Jawa Tengah
bungan data tenaga honorer K2 nistratif yang ditentukan tidak dapat
akibat adanya manipulasi sehingga diangkat atau dibatalkan menjadi
dapat diangkat menjadi CPNS. Se- CPNS.
lain itu, seharusnya pengangkatan
tenaga honorer K2 menjadi CPNS di- Jadi kami berharap Pemerintah
lakukan setelah pengangkatan tena- menerbitkan kebijakan yang mem-

Mohon Bantuan Klarifikasi Hak Pensiun TNI AD

Saya laporkan kepada Komisi III DPR, bahwa saya telah selama bekerja (7 tahun 7 bulan) selalu dipotong
menyampaikan surat yang ditujukan kepada Panglima 10% untuk iuran wajib pensiun. Apalagi berdasarkan
Kodam Iskandar Muda Banda Aceh tentang pembayaran Keputusan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2008
hak alm. Kapten CPL M. Rachmat NRP. 11000006270672 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun PNS
yang hingga saat ini belum terealisasi, padahal telah yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun, alm. Kapten
diajukan sesuai prosedur kepada Ditjen Kekuatan CPL M. Rachmat berhak mendapatkan pengembalian
Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. iuran wajib pensiun sebesar dana yang dipotong selama
masa dinas yang telah dijalani.
Yang menjadi pertanyaan adalah hak-hak pensiun
alm. Kapten CPL M. Rachmat yang tidak dapat diberikan Saya memohon bantuan Komisi III DPR RI untuk
kepada isteri/anak yang bersangkutan walaupun SKEP mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada
Kasad No. 14/II/2006 disebutkan bahwa tunjangan Sekretaris Negara dan Panglima TNI AD dan kiranya
diberikan kepada mantan prajurit yang meninggal dapat disampaikan pula kepada Komisi I DPR RI sebagai
dunia selama masa dinas keprajuritan telah dijalani (10 bahan masukan.
tahun).
M. Wahyu Alam
Seharusnya kepada alm. Kapten CPL M. Rachmat Bau-bau, Sulawesi Tenggara.
diberikan hak pensiun karena gaji yang bersangkutan

6 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014