Page 7 - MAJALAH 117

Permohonan Moratorium Pengosongan Rumah Negara
eks Rumah PJKA

Melapor kepada Komisi II DPR RI, bahwa sejak 2013 tindakan intimidasi dan pengusiran jika ada penghuni
saya telah beberapa kali mengadukan permasalahan melakukan perlawanan atas kebijakan sewa menyewa
kepemilikan rumah dinas kepada Presiden RI dan instansi tersebut.
terkait dan telah memohon penetapan pemerintah
berupa Keppres/Perpres/Inpres tentang pembelian/sewa Saya memohon agar Komisi II DPR RI membantu
beli rumah Negara yang dikelola oleh PT. KAI (Persero). menyelesaikan permasalahan tersebut dengan
mendorong para penyelenggara Negara terkait
Peraturan Perundang-undangan yang ada terkait untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada
pengaturan rumah negara telah jelas dan memihak kesejahteraan rakyat.
pada kepentingan rakyat, namun terkesan diabaikan
oleh PT. KAI dengan dalih efisiensi, mengklaim rumah Darsa Tarmidi
dinas sebagai aset perusahaan dan secara sewenang- Bandung, Jawa Barat
wenang menetapkan tarif sewa serta melakukan

Pengaduan Gangguan Kebisingan
Saya adalah warga/pemilik Jakarta Barat Pemprov DKI, dan memiliki kekuatan hukum yakni izin
rumah di Jl. Jelambar Barat, Ombudsman bahkan Walikota usaha yang diberikan oleh Pemkot
Jelambar menyampaikan keberatan Jakarta Barat telah 3 kali memberi Jakarta Barat yang dilegalisasi
atas gangguan kebisingan dan surat peringatan untuk penutupan dengan SK Wagub DKI, padahal
lingkungan akibat ak tivitas kegiatan usaha namun tidak ada usaha percetakan tersebut berada
perusahaan percetakan PT. Sinar upaya nyata untuk menghentikan di kawasan pemukiman yang
Gravindo Jaya dan mengakibatkan usaha tersebut. seharusnya tidak boleh diberikan
dinding rumah warga sekitar retak- izin sebagai lokasi usaha industri.
retak karena getaran mesin. Kemudian tanggal 19 Desember
2013, saya diundang untuk Saya memohon agar DPR RI
Sejak Februari 2013, saya mediasi oleh Sekretaris Deputi menyelesaikan permasalahan
telah melaporkan gangguan Pemprov DKI, namun hasilnya tersebut.
dan penyalahgunaan izin usaha justru menggugurkan eksekusi
perusahaan tersebut ke beberapa penertiban perusahaan tersebut Mei TK
Instansi baik di tingkat Pemkot karena perusahaan dianggap telah Jelambar, Jakarta Barat

Keengganan Relokasi Pasar

Surat ini saya tujukan untuk Ketua DPR RI, sebagai Saya berharap Ketua DPR RI dapat memberikan
Ketua Pengurus Pasar Rakyat Lingkungan Dumen rekomendasi kepada para pedagang agar dapat
I, Surabaya menyampaikan permohonan bantuan berjualan kembali di Pasar Dumen I, Kel. Dukuh
penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di Pasar Menanggal, Surabaya.
Lingkungan Dumen I, Kel. Dukuh Menanggal, Kec.
Gayungan, Surabaya, agar tidak direlokasi oleh Pemkot Dwinono Sudarwanto
Surabaya. Surabaya, Jawa Timur

PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014 7