Page 66 - MAJALAH 117

kUNJUNGAN kERJA

Harus Dipidana

P a nit i a K e r j a -
P a n j a A s e t B U M N
Komisi VI DPR RI siap
menindaklanjuti temuan
pelepasan aset negara
yang tidak sesuai aturan
perundang-undangan.
S e j u m l ah l an g k ah
akan diambil termasuk
meminta aparat terkait
memperkarakan secara
pidana penyimpangan
y a n g t e r ja d i .
“ Penyimpangan itu
tentu kita bisa minta
diselesaikan secara
pidana karena disini kita
lihat ada pelanggaran
serius dalam menangani
a s e t B U M N , ” k a t a
an g g o t a p an j a
Muhammad Azhari yang
ikut dalam rombongan kunjungan nasional. Selain itu kunjungan mendukung program ini perlu
ke Sumut. tersebut lebih dikhususkan tentang menyiapkan fasilitas pendukung.
pengelolahan aset-aset BUMN. PT PAL (Persero) telah meminta
Ia menjelaskan dalam tugas fasilitas itu dengan nilai Rp2,5 triliun
pengawasannya panja telah Dalam kunjungannya ke PT dibagi dalam dua tahun. Hanya
mendalami sejumlah laporan PAL (Persero) di Surabaya, Jawa saja perusahaan ini masih punya
dugaan penyimpangan pelepasan Timur sejumlah anggota panja kewajiban seperti hutang jangka
aset pada perusahaan plat merah menekankan peranan industri panjang yang jumlahnya cukup
seperti PT Telkom yang menjual starategis harus dikembangkan. besar . Dengan kondisi ini muncul
anak perusahaan Telkom Vision, Apalagi sudah ada Undang-undang pertanyaan apakah perusahaan
PT Djakarta Dloyd, PT Sandang dan Nomor 16 Tahun 2012 tentang B U M N ini lay ak m e n e r ima
Hotel Indonesia Nature. “Kita sudah Industri strategis. Dalam RAPBN penyertaan modal negara (PMN) ini.
periksa Telkom saat melepas aset Perubahan 2014 pemerintah
Telkom Vision, kita sudah larang melalui Kementerian Keuangan Ketua Komisi VI DPR Airlangga
melakukan penjualan tapi kok masih mengalokasikan anggaran senilai Hartarto menegaskan, DPR ingin
dijual, Hotel Indonesia Nature juga 1,5 triliun untuk PT PAL (Persero). mendalami lebih detil terkait
melepas aset dimana sekarang Anggaran tersebut bukan untuk pemberian PMN untuk membangun
telah berdiri Hotel Kempinsky dan modal kerja, namun untuk fasilitas kapal selam. Pembahasan
Grand Indonesia sangat besar itu,” menjalankan misi pembanguan alat PMN untuk kapal selam akan
tandasnya. utama sistem pertahanan (Alutsista) didalami dalam rapat dengan
berupa pembuatan kapal selam manajemen PT PAL dan Kementerian
Aset Pelindo dan PT PAL yang di produksi oleh Indonesia. BUMN.”PT PAL agar melengkapi
datanya. Termasuk dana PMN masa
Sementara itu Ketua Komisi Anggota Komisi VI Azam Azman lalu untuk apa,” ujar dia.
VI DPR-RI yang juga Ketua Panja Natawijana menjelaskan PT PAL
Aset - aset BUMN Airlangga (Persero) itu meminta penyertaan PTPN Produksi Bio Solar
Hartarto dalam kunjungan kerja modal negara untuk tahun 2015
ke Pelindo III di Surabaya, Jatim sebesar 1,5 triliun dan 2016 sebesar Sementara itu dalam kunjungan
meminta penjelasan tentang 1 triliun yang digunakan sebagai Panja Kelapa Sawit dan Karet
kinerja perusahaan plat merah ini di fasilitas pembuatan kapal selam Komisi VI DPR ke Kalimantan Barat
Pelabuhan Tanjung Perak. Pasalnya untuk Kementerian Pertahanan. dan Sulawesi Selatan sejumlah
fungsi pelabuhan merupakan Proyek ini bekerja sama dengan temuan mengemuka. Anggota
pintu gerbang keluar masuknya perusahan swasta Korea dengan Panja Sugihono Kartosuwondo
barang dari dan ke Indonesia guna perjanjian, dua kapal dibangun di mempertanyakan kepada jajaran
menjamin stabilitas perekonomian Korea dan satu di Indonesia. Untuk Direksi PTPN XIII di Pontianak,

66 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014