Page 78 - MAJALAH 110

OPINI

Pemihakan kepada usaha mikro, kecil, dan mene­ lebih jauh lagi, Peme rintah membuat
ngah termasuk koperasi juga faktor penting dalam UU regulasi khusus dengan me ngatur ke-
Perdagangan sebagai upaya mendorong berkembangnya giatan Perdagangan Luar Nege ri melalui
kebijakan dan pengendalian di bidang
daya saing produk lokal di pasar domestik Ekspor dan Impor, yang salah satunya
diarahkan untuk peningkatan daya sa-
kebutuhan pokok dan/atau barang pen- pengadaan barang/jasa Pemerintah ing produk Indonesia.
ting yang ditetapkan dengan Peraturan belum mampu mengoptimalkan peng-
Presiden (Pasal 25). Di dalam ketentuan gunaan produk dalam negeri di selu- Terkait dengan kebijakan dan pe-
Pasal 26, dalam kondisi tertentu yang ruh jajaran instansi pemerintah, Badan ngendalian di bidang Ekspor dan Impor,
dapat menganggu kegiatan Perdagang- Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik maka Pemerintah bisa melarang dan
an nasional Menteri juga menetapkan Daerah (BUMN/BUMD), dan Kontrak- membatasi ekspor dan impor Barang
kebijakan harga, pengelolaan stok tor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan untuk kepentingan nasional dengan
dan logistik, serta pengelolaan Ekspor pemerintah. Melalui UU Perdagangan, alasan melindungi keamanan nasional
dan Impor. Tindakan Menteri terse- ada kejelasan upaya dari Pemerin- atau kepentingan umum dan/atau me-
but dilakukan dalam rangka menjamin tah, Pemerintah Daerah, dan/atau pe- lindungi kesehatan dan keselamatan
pasokan dan stabilisasi harga Barang mangku kepentingan lainnya secara manusia, hewan, ikan, tumbuhan,
kebutuhan pokok dan Barang penting sendiri-sendiri atau bersama-sama dan lingkungan hidup. Tindakan pem-
untuk menjaga keterjangkauan harga melakukan peningkatan penggunaan batasan ekspor dan impor juga dilaku-
di tingkat konsumen dan melindungi Produk Dalam Negeri, melalui promosi, kan untuk alasan tertentu, yaitu: men-
pendapatan produsen. sosialisasi, atau pemasaran dan mene- jamin terpenuhinya kebutuhan dalam
rapkan kewajiban menggunakan Produk negeri, menjamin ketersediaan bahan
Pemihakan kepada usaha mikro, kecil, Dalam Negeri. baku yang dibutuhkan oleh industri
dan menengah termasuk koperasi juga pengolahan di dalam negeri, melin-
faktor penting dalam UU Perdagangan Kebijakan penggunaan produk dalam dungi kelestarian sumber daya alam,
sebagai upaya mendorong berkem- negeri antara lain bertujuan: pertama, meningkatkan nilai tambah ekonomi
bangnya daya saing produk lokal di mendorong penggunaan produk dalam bahan mentah dan/atau Sumber Daya
pasar domestik, dengan membuka ak- negeri dalam pengadaan barang/ Alam, mengantisipasi kenaikan harga
ses pasar bagi para pelaku usaha mikro, jasa di instansi pemerintah termasuk yang cukup drastis dari komoditas
kecil, menengah, dan koperasi melalui BUMN dan BUMD; kedua, memacu Ekspor tertentu di pasaran internasio-
pelibatan dalam pameran-pameran ser- dunia usaha nasional untuk selalu me- nal, menjaga stabilitas harga komoditas
ta memberikan pelatihan (bimbingan ningkatkan Tingkat Komponen Dalam tertentu di dalam negeri, membangun,
teknis). Secara khusus bentuk pemi- Negeri (TKDN) serta mutu produknya mempercepat, dan melindungi indus-
hakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, guna meraih kepercayaan konsumen tri tertentu di dalam negeri; dan/atau
menengah, dan koperasi dimuat dalam dalam negeri; ketiga, memperkuat basis menjaga neraca pembayaran dan/atau
Bab Pemberdayaan agar Pemerintah produksi nasional agar mampu bersaing neraca Perdagangan.
dan/atau Pemerintah Daerah melaku- di pasar dalam negeri; keempat, mem-
kan pemberdayaan terhadap koperasi bangun kesadaran serta menciptakan Bentuk proteksi lain terhadap produk
serta usaha mikro, kecil, dan menengah pemahaman bahwa industri dalam neg- dalam negeri adalah dengan mengatur
di sektor Perdagangan dapat berupa eri telah mampu memenuhi kebutuhan produk asing yang membanjiri pasar
pemberian fasilitas, insentif, dan/atau masyarakat; dan kelima, memberikan domestik. Selain harus sesuai SNI,
bantuan permodalan, bantuan promo- teladan bagi masyarakat untuk meng- produk dari luar negeri juga wajib men-
si, serta pemasaran. Dalam melakukan gunakan produk dalam negeri serta cantumkan label berbahasa Indonesia
promosi dagang yang berupa pameran membangun kecintaan bangsa Indone- sebagai bentuk pelindungan terhadap
dagang di luar negeri-pun, Pemerintah sia terhadap produk dalam negeri. konsumen. Di dalam Pasal 6 menyebut-
mengikutsertakan koperasi serta usaha kan bahwa “Setiap pelaku usaha wajib
mikro, kecil, dan menengah Pasal (Pasal Untuk mendukung kebijakan peng- menggunakan atau melengkapi label
75 ayat (4)). gunaan produk dalam negeri, UU berbahasa Indonesia pada barang yang
Perdagangan juga mengamanatkan diperdagangkan di dalam negeri”. Ke-
Penggunaan Produk Dalam Negeri perlindungan terhadap produk-produk tentuan ini mengharuskan, termasuk
esensial yang dibutuhkan guna mem- produsen asing agar menjual barang
Saat ini kebijakan penggunaan produk perkuat pembangunan nasional, seperti berkualitas dan memenuhi standar, bu-
dalam negeri masih sebatas himbauan bahan baku bangunan dan bahan bakar kan barang sisa ekspor yang dibuang ke
tanpa ada kejelasan aturan prosedur mesin/BBM Media Indonesia, 19 Feb- pasar domestik. Dengan adanya kebi-
yang jelas, baik kewajiban bagi instansi ruari 2014. Bahkan Pemerintah dapat jakan dan pengendalian ini, akan mam-
pemerintah maupun bagi pelaku usaha menetapkan larangan atau pembatasan pu memberikan landasan bagi pem-
lokal. Keberadaan Instruksi Presiden Perdagangan Barang dan/atau Jasa un- bangunan perdagangan dalam rangka
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peng- tuk kepentingan nasional dengan alasan mewujudkan perdagangan nasional
gunaan Produk Dalam Negeri dalam melindungi kedaulatan ekonomi. Secara yang maju dan berdaya saing.

78 PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014