Page 77 - MAJALAH 110

OPINI

M. Najib Ibrahim
Perancang Muda Bidang INDAG Deputi PUU Sekretariat Jenderal DPR RI,
Anggota Tim Kerja Pembahasan RUU tentang Perdagangan Sekretariat Jenderal
DPR RI

A k hir n y a gan guna mencapai tujuan masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersa- adil dan makmur serta dalam menyikapi kecil melalui pengaturan perizinan, tata
ma Pemerintah Republik Indonesia me- perkembangan situasi Perdagangan era ruang, zonasi dengan memperhatikan
nyetujui Rancangan Undang-Undang globalisasi pada masa kini dan masa de- jarak dan lokasi pendirian, kemitraan,
(RUU) tentang Perdagangan menjadi pan. dan kerja sama usaha. Zonasi yang-
Undang-Undang dalam Rapat Paripur- dimaksudkan untuk penentuan jarak
na DPR pada tanggal 11 Februari 2014. UU Perdagangan terdiri atas 19 bab antara pasar rakyat/tradisional dengan
Proses persetujuan RUU Perdagangan dan 122 pasal, aspek utamanya ber- pasar modern, sehingga tidak terjadi
tersebut dilakukan setelah melalui tujuan meningkatkan pertumbuhan kanibalisme pasar.
tahap an pembentukan UU sebagaima- Ekonomi Nasional, baik terkait upaya
na mestinya yang diatur dalam UU No- mewujudkan kesejahteraan masyarakat UU Perdagangan juga sebagai salah
mor 12 Tahun 2011 tentang Pemben- yang seluas-luasnya maupun mendo- satu pilar strategis bagi kesinambungan
tukan Peraturan Perundang-undangan. rong kemajuan ekonomi bangsa, serta kinerja dan kedaulatan ekonomi nasi-
Proses pembahasan RUU Perdagangan berdasarkan asas kepentingan nasi- onal serta manifestasi dari keinginan
di DPR RI berlangsung hampir 2 tahun, onal, kepastian hukum, adil dan sehat, untuk memajukan sektor perdagangan
sejak diusulkan oleh Pemerintah ber- keamanan berusaha, akuntabel dan yang dituangkan dalam kebijakan yang
dasarkan Surat Presiden RI Nomor R-29/ transparan, kemandirian, kemitraan, mengedepankan kepentingan nasio-
Pres/03/2012 tertanggal 5 Maret 2012 kemanfaatan, kesederhanaan, keber- nal. Hal ini jelas tertuang dalam keten-
dan Keputusan Rapat Konsultasi Peng- samaan, dan berwawasan lingkungan. tuan Pasal 2 huruf a bahwa “kebijakan
ganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Secara umum, Undang-Undang tentang Perdagangan disusun berdasarkan asas
tanggal 6 Maret 2012 yang ditindak- Perdagangan memuat materi pokok se- kepentingan nasional”. Artinya secara
lanjuti dengan Surat Pimpinan DPR RI suai dengan lingkup pengaturan yang eksplisit kebijakan perdagangan nasion-
Nomor TU.04/02287/DPRRI/III/2012 meliputi Perdagangan Dalam Negeri, al semata-mata ditujukan untuk melin-
tanggal 7 Maret 2012 yang memutus- Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan dungi nasional dalam bentuk dorongan
kan bahwa pembahasan RUU tentang Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
Perdagangan dilakukan oleh Komisi VI melalui Sistem Elektronik, Pelindungan daya saing perdagangan, peningkatan
DPR RI bersama-sama dengan Peme- dan Pengamanan Perdagangan, Pem- akses pasar bagi produksi dalam nege-
rintah. berdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, ri, memperluas pasar tenaga kerja, pe-
kecil, dan menengah, pengembangan lindungan konsumen, menjamin kelan-
UU tentang Perdagangan merupakan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan In- caran/ketersediaan barang dan/atau
tonggak sejarah bagi DPR dan Peme- ternasional, Sistem Informasi Perdaga- jasa, pengembangan dan penguatan
rintah membuat kebijakan (regulasi) di ngan, tugas dan wewenang Pemerintah usaha mikro-kecil-menengah terma-
sektor Perdagangan nasional setelah di bidang Perdagangan, Komite Perda- suk koperasi, serta pemberian fasilitas
selama 80 tahun menggunakan aturan gangan Nasional, Pengawasan, serta pengembangan sarana perdagangan.
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie penyidikan.
1934. Kebijakan (regulasi) dalam ben- Perlindungan kepentingan nasional
tuk Peraturan Perundang-undangan Perlindungan dan Keberpihakan dalam UU Perdagangan dirumuskan
di bidang Perdagangan yang berlaku dalam fungsi kebijakan, pengaturan,
pada saat ini masih bersifat parsial, se- Menurut Airlangga Hartarto, penge- dan pengendalian di sektor perdagang-
perti Undang-Undang tentang Barang, sahan UU Perdagangan didasari ke- an, khususnya menyangkut stabilisasi
Undang-Undang tentang Pergudangan, inginan untuk mendorong daya saing harga barang kebutuhan pokok dan
Undang-Undang tentang Perdagangan sektor perdagangan Indonesia dan penting bagi masyarakat, melindungi
Barang-barang dalam Pengawasan, memperkuat Produk Dalam Negeri demi produksi dalam negeri, penguatan daya
Undang-Undang tentang Sistem Resi kepentingan nasional. Hal ini sebagai saing produk domestik, pengendalian
Gudang, dan Undang-Undang tentang representasi dari komitmen besar DPR RI impor serta peningkatan ekspor ba-
Perdagangan Berjangka Komoditi. La- dan Pemerintah untuk menjaga sektor rang bernilai tambah tinggi. Selain itu,
hirnya UU Perdagangan ini adalah untuk Perdagangan Nasional agar dapat mem- pemerintah dapat melakukan intervensi
menyinkronkan seluruh Peraturan Per- berikan daya dorong dan nilai tambah pengamanan pasokan dalam negeri me-
undang-undangan di bidang Perdagan- bagi perekonomian nasional, terutama lalui pengendalian ketersediaan barang

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 77