Page 35 - MAJALAH 159

Salah satu hal yang ikut diatur “orang tidak perlu jadi
dalam undang-undang tersebut adalah orang baik untuk menjadi
sebagai hak PDI Perjuangan sebagai baik. Dengan kata lain sistem
Partai Politik Pemenang Pemilu 2014 yang akan membentuknya
untuk mendapat kursi pimpinan DPR RI. menjadi orang baik,”tegasnya.
Atas dinamika itulah Ketua Umum PDI
Perjuangan, Megawati Soekarno Putri PR di Bidang BURt
mendaulat salah satu kader terbaiknya Selain dalam bidang
untuk menjalankan tugas sebagai Wakil BAKN, Utut juga dipercaya
Ketua DPR RI. Bagi Pria kelahiran Jakarta mengordinatori bidang
16 Maret 1965 ini hal itu menjadi sebuah badan urusan rumah tangga
kepercayaan sekaligus amanah yang (BURT) DPR RI. Berbicara
harus dilaksanakan dengan sebaik- tentang BURT, ia menyadari
baiknya. yang dalam belakangan
Sejurus dengan itu, berdasarkan tengah ramai dibicarakan
musyawarah pimpinan, Utut pun adalah terkait rencana
mengkoordinatori bidang BAKN (Badan pembangunan gedung baru
Akuntabilitas Keuangan Negara), BURT DPR RI. Hal tersebut memang
(Badan Urusan Rumah Tangga) dan sudah menjadi keinginan
Hubungan Antar Lembaga. hampir seluruh anggota DPR.
Terkait tugas barunya itu Utut Mengingat kondisi ruang
menjelaskan bahwa berdasarkan kerjanya yang sudah tidak
undang-undang dasar, DPR RI memiliki memadai akibat penambahan
3 tugas, yakni legislasi atau membuat lima orang tenaga ahli dan
undang-undang, anggaran, dan staff masing-masing anggota
pengawasan. Untuk tugas legislasi atau DPR RI. Hal itulah yang
membuat undang-undang dan tugas kemudian melatarbelakangi
anggaran ia tidak merasa ada yang tercetusnya ide pembuatan
berbeda dengan sebelumnya. gedung baru ini.
“Kalau fungsi legislasi atau “Kalau gedung baru sudah dan dikanalisasi, seperti yang ada di
membuat undang-undang, dan fungsi dianggarkan di tahun ini dan London dengan hide park nya. Di tempat
anggaran sudah terformulasikan. dianggarkan lagi tahun depan. Namun itu orang diberikan waktu untuk bicara.
Namun dalam hal pengawasan, selama saya harus menunggu Pak Anton Sehingga jalanan tidak macet, ada
ini kan konsepnya dengan mitra. (Ketua BURT-red) terlebih dulu. Saya tempatnya, kalau perlu diberikan kursi.
Kalau ada badan khusus akuntabilitas membiasakan diri berdiskusi dengan Jadi lebih beradab.
keuangan Negara (BAKN) ini tentu orang yang ditugaskan. Kita bernegara, “Kalau macet jangan dipikir itu
akan mempermudah teman-teman dan ada di sebuah lembaga tinggi masalah enteng. Macet itu sudah
memeriksanya. Misalnya laporan dari Negara tentu ada fatsun dan prosedur. merepotkan semua pihak, supir taksi
BPK, akan diteliti dan diperiksa oleh fatsun harus lebih dulu, baru yang bensin boros,yang ada janji sama orang
teman-teman di BAKN, kemudian lainnya. Kalau itu terjadi pasti akan tertunda. Tapi demo sudah menjadi
hasilnya diberikan kepada teman-teman menjadi lembaga yang nyaman,” ujarnya. sebuah keniscayaan, dan tidak bisa
yang ada di komisi-komisi serta alat Jadi lanjut Utut, jika ditanya penting dihindari. Ini bagian dari konsenkuensi
kelengkapan dewan lainnya. Saya tidak tidaknya, menurut Utut tergantung kita memilih all out democration
tahu kenapa dulu BAKN dihapus ya, dari angle (sudut pandangnya). country,”ujarnya.
namun yang pasti kehadiran kembali Namun permasalahannya, Presiden Selain rencana pembangunan
BAKN ini juga disambut gembira oleh memoratorium pembangunan gedung gedung DPR RI yang baru, ada beberapa
BPK (Badan pemeriksa keuangan). DPR RI tersebut. Maka hal yang utama PR (pekerjaan rumah) yang masih harus
Mereka merasa pekerjaannya tidak dilakukan adalah Ketua DPR berkirim dilakukan BURT. Ke depan Utut akan
sekedar diparipurna, diberikan buku surat kembali ke Presiden untuk mendiskusikannya kepada pimpinan dan
tebal tapi tidak dipelajari,”paparnya. mempertanyakan moratorium tersebut. anggota BURT lainnya.
Dijelaskannya, konsep tersebut Meski demikian, ia menilai yang Sementara itu dalam hal hubungan
menguatkan bahwa ke depan sebuah lebih mendesak dan harus dilakukan antar Lembaga, ia menilai idealnya
Negara yang semakin maju kuncinya adalah pembangunan alun-alun dalam sebuah negara akan maju jika
adalah pengawasan yang semakin baik. demokrasi. Pasalnya negara kita sudah ada kesepahaman antar lembaga tinggi
Akuntabilitas keuangan Negara akan memilih demokrasi menjadi jalan negara yang ada. Sebut saja ketika
terjadi jika ada good governance atau untuk menyejahterakan masyarakat. DPR baru saja mensahkan undang-
tata kelola yang baik. Menurutnya, jika Demo sudah menjadi bagian hidup kita undang MD3 beberapa waktu yang lalu.
di Negara maju good governance itu sehari-hari, maka menurutnya sudah Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mulai
menjadi sebuah keniscayaan. seharusnya diberikan ruang khusus memproses peninjauan kembali atau

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 35