Page 4 - MAJALAH 159

ASPIRASI

PEMBANGUNAN
KIlANG MINyAK Permohonan

engaduan terkait penolakan masyarakat desa atas rencana pembangunan Penangguhan
kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, karena masyarakat
P tidak mempunyai niat untuk menjual bangunan rumah maupun tanah Pembangunan
pertaniannya yang merupakan satu-satunya aset yang menjadi sumber
penghidupan bagi warga. Adapun penolakan tersebut dengan alasan, bahwa Pasar Pinrang
dampak pembangunan kilang minyak tersebut akan mengenai areal tanah
pertanian produktif yang merupakan sumber penghidupan dan dipenuhi dengan
bangunan rumah tinggal. Dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak memungkinkan
lokasi tersebut untuk dibangun kilang minyak karena berdekatan dengan 6 (enam) engaduan terkait
desa disekitarnya, dan sudah pernah terjadi kebocoran dan kebakaran kilang permohonan penangguhan
TPPI dan Depo Pertamina. Selain itu, azas manfaat tidak menyentuh kepada P pembangunan/rehabilitasi
kesejahteraan masyarakat setempat. Namun permasalahannya, menurut pihak Pasar Kabupaten Pinrang,
pemerintah daerah Tuban menyampaikan bahwa pembangunan kilang minyak Sulawesi Selatan. pengadu
tersebut akan memberikan dampak positif untuk menyerap tenaga kerja dan adalah ahli waris pemilik lahan
membuka peluang usaha mikro, dan menengah (UMKM). Dari aspek normatif yang dijadikan lokasi pasar.
seharunya tanah yang terkena rencana pembangunan infrastruktur minyak, tanah tersebut awalnya bekas
gas, dan panas bumi untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan sungai/rawa yang diurug pada
azas kesepakatan dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan tahun 1965 yang dijadikan
pembangunan dan kepentingan masyarakat. lokasi baru untuk pembangunan
perumahan yang berada
disekitar komplek mesjid Raya.
Permasalahan timbul setelah
pembangunan dilaksanakan
tanpa sepengetahuan ahliwaris
pemilik tanah, dimana panitia
pengadaan tanah telah mengukur
lahan tersebut untuk dijadikan
lokasi pasar, namun belum
mendapat kejelasan apakan tanah
yang ditimbun termasuk lokasi
milik atau termasuk tanah RV
eigendom.

PERMohoNAN PENyElESAIAN
PEMBERIAN GANTI RUGI

engaduan terkait permohonan penyelesaian pemberian ganti
rugi atas tanah dan tanaman milik warga yang digunakan untuk
P proyek jalan raya di Pulau Wokam Dobo Kabupaten Kepulauan
Aru Maluku oleh Dinas PU Provinsi Maluku. Permasalahan bermula
tanah milik warga sepanjang 8 km x lebar 12 m2 telah digunakan
oleh Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2016 untuk
pembangunan jalan raya dan sampai saat ini belum mendapat ganti
rugi. Menurut pengadu proyek pembangunan jalan raya tersebut
ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen pembebasan lahan
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
melanggar hukum hak milik tanah adat. Namun pihak pemilik tanah
adat tidak pernah melakukan pengalihan hak kepemilikan tanah
kepada pihak lain untuk pembangunan jalan tersebut seluas 95.000.
m2. Atas permasalahan tersebut pihak pemilik tanah melakukan upaya
dengan mengirim surat permohonan ganti rugi yang ditujukan kepada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah daerah
setempat, namun dari keterangan pihak pemerintah daerah bahwa dana pembangunan jalan raya tersebut bersumber dari dana
APBN maka pihak pemilik tanah diminta untuk meenyampaikan surat permohonan ganti rugi tersebut kepihak Menteri PUPR RI.

4 PARLEMENTARIA 159 XLVIII 2018