Page 5 - MAJALAH 159

PENyELESAIAN HAK-HAK SEORANG KARyAWAN

yANG TELAH DI PHK SECARA SEPIHAK

engaduan terkait permohonan penyelesaian hak-hak seorang karyawan yang telah di PHK secara sepihak oleh sebuah
perusahaan di Gresik, Jawa Timur. Permasalahan bermula bahwa pengadu dituduh telah merugikan perusahaan dan
P diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan diberikan uang kebijaksanaan sebesar satu kali gaji. Pihak
pengadu merasa diperlakukan tidak adil, apabila menolah melakukan penandatanganan pengunduran tersebut, maka yang
bersangkutan akan dituntut perusahaan untuk membayar uang sebesar Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dan apabila tidak
mampu membayar , maka perusahaan akan menyita rumah, dan sejak tanggal 11 Juli 2017 pengadu sudah tidak diperbolehkan
masuk kerja lagi. Atas permasalahan tersebut, pengadu mengajukan perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa
pengadu telah menyelesaikan secara kekeluargaan, namun ditanggapi dengan ancaman akan diproses secara hukum dan akan
menyita rumah dan mobil milik pengadu, dan perbuatan sewenang-wenang dan arogansi yang dilakukan oleh perusahaan
adalah menyalahi hukum yang dapat diproses secara hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha.

DUGAAN TINDAK PIDANA PENENTUAN

KoRUPSI DI lINGKUNGAN SEMPADAN
SUNGAI
SEKRETARIAT DPRD CISADANE DAN

DAN PEMDA TERBENTUKNyA
DESA wISATA

engaduan terkait laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana
korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD dan Pemda Kabupaten Sumedang, engaduan terkait
P adanya kebocoran dalam pengelolaan anggaran APBD. Permasalahannya penyelesaian penentuan
pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD hampir seluruhnya P sempadan Sungai Cisadane
dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung tanpa memperhatikan prosedur dan terbentuknya Desa Wisata
yang diatur dalam Perpres No 70 Tahun 2012. Pengadaan barang dan jasa tersebut untuk peningkatan PAD Kabupaten
dilakukan dengan penunjukan langsung dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat tangerang. Permasalahan bermula
dipecah-pecah sehingga dapat dikuasai oleh beberapa gelintir oknum baik dari bahwa para petani penggarap dan
lembaga legislatif maupun eksekutif, bahkan dijual belikan kepada pihak-pihak penduduk kampung asli sempadan
tertentu. Kondisi tersebut telah berjalan dari tahun ke tahun yang pada akhirnya sungai telah berkoordinasi dengan
berdampak negatif terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan secara Kementerian PUPR Ri cq Balai
kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK banyak ditemukan Besar Ciliwung Cisedane dalam
adanya kecurangan, ketidakpatuhan, dan ketidakcermatan dalam pembangunan rangka penghijauan lingkungan
anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang serta dikuatkan dengan dan penciptaan hutan sosial
hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang diduga terdapat perbuatan melawan dengan menanam pohon bantuan
hukum yang dapat merugikan keuangan negara.. Kementerian LHK sepanjang
sempadan sungai yang rusak
tercemar akibat kegiatan galian
pasir ilegal. Pengadu telah
berkoordinasi dengan pemerintah
daerah setempat, dan Kementerian
PUPR agar segera menentukan
garis sempadan, namun sampai
saat ini belum ada rapat koordinasi
antara Kementerian PUPR dan
Kementerian LHK dan Pemerintah
Kabupaten tangerang untuk
menentukan hal tersebut, menurut
pengadu institusi tersebut yang
mendukung gerakan desa wisata
agar dapat miningkatkan PAS
dan pemberdayaan mayarakat
setempat.

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 5