Page 10 - MAJALAH 159
P. 10

LAPORAN UTAMA






               Penyelundupan narkoba yang semakin marak
                di indonesia merupakan kasus yang sangat
                 mengkhawatirkan dan meresahkan bagi
              masyarakat indonesia. Januari 2018 lalu, terjadi
               penyelundupan sabu seberat 66 kg di Batam,
             Kepulauan Riau, dapat digagalkan oleh Direktorat
             Narkoba Polda Kepulauan Riau dengan Dirjen Bea
              Cukai. Sebulan kemudian, penyelundupan sabu
               sebesar 1,8 ton di wilayah perairan Kepri yang
             dilakukan oleh 4 warga negara asing pun kembali
                             dapat diungkap.
                          akil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais sangat
                          menyayangkan penyelundupan narkoba
                          yang terus terjadi di Indonesia. Ia menduga
                          bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pusat
            W distribusi, melainkan pusat produksi barang
            haram tersebut.
               “Kalau melihat kejadian terkait narkoba beberapa bulan
            terakhir itu kan memang kelihatannya kita dikirimi barang
            tersebut, sasaran distribusi. Tapi coba kalau kita merunut
            peristiwa ini ke belakang, banyak ditemukan pabrik-pabrik dan
            gudang-gudang besar di sini yang menjadi tempat produksi. Hal
            ini merupakan keadaan yang sangat darurat bagi bangsa ini,”
            ujarnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.
               Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hanafi
            mempunyai harapan bahwa komitmen Presiden untuk perang
            terhadap narkoba akan diterjemahkan secara lebih serius dalam

                            hANAFI RAIS                         foTo : ANDRI/IW
                            Wakil Ketua Komisi I DPR RI
                        Indonesia Darurat





                              Peredaran Narkoba






            penanganan mengatasi narkoba. Terlebih saat ini, pemerintah
            sudah mempunyai infrastruktur dan sumber daya yang memadai
            untuk lebih serius dalam memerangi narkoba.
               Namun dengan kenyataan bahwa Indonesia masih menjadi
            tempat distribusi sekaligus produksi narkoba, seharusnya
            infrastruktur dan sumber daya yang sudah dimiliki pemerintah itu
            bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih konkret.
               Hanafi menambahkan, pemerintah bisa mengusulkan untuk
            melakukan revisi Undang-Undang Narkotika untuk memberikan
            peran kepada TNI supaya bisa mengambil peran dalam
            memerangi narkoba. Karena di dalam Undang-Undang TNI
            sendiri, terdapat operasi militer selain perang, yaitu memerangi
            narkoba.
               “Tentunya dari instansi manapun, baik Polri maupun TNI,
            kalau memang mau memerangi narkoba harus bersih dulu di
            dalam dirinya sendiri. Karena ibarat sapu, jika sapu bersih kita
            gunakan untuk membersihkan lantai yang kotor pasti hasilnya
            akan bersih. Tetapi jika sapu yang kotor kita gunakan, hasilnya

            10  PARLEMENTARIA  159 XLVIII 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15