Page 11 - MAJALAH 159

LAPORAN UTAMA

juga akan kotor lagi nanti lantainya. Pro Kontra Eksekusi mati menambahkan bahwa penanganan
Jadi saya pikir, langkah-langkah dari Eksekusi mati kepada terpidana kasus narkoba ini seharusnya menjadi fokus
pmerintah ini harus lebih serius lagi narkoba, masih pro dan kontra. Hanafi pun atau perhatian dari pemerintah sekarang
untuk diwujudkan,” katanya. yakin semua negara di dunia ini sudah agar gerakan perang terhadap narkoba
Terkait peran TNI sejauh ini paham bahwa hukum adalah kedaulatan lebih efektif lagi, dan lembaga yang
dalam memerangi narkoba, Hanafi nasional di masing-masing negara. menaungi pemberantasan narkoba bisa
mengakui bahwa TNI sudah “Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan lebih efektif dan lebih baik dalam bekerja.
menggunakan perannya dengan baik oleh seorang warga negara di luar “Menurut saya, harus ada roadmap
dalam menjalankan tugasnya untuk negaranya dan dijatuhi hukuman berat di untuk memerangi narkoba ini, siapa saja
memerangi narkoba, karena hal tersebut negara tersebut, hubungan kedua negara yang terlibat dan seberapa besar juga
telah tercantum di Undang-Undang TNI itu akan memanas, tetapi akan kembali mereka ini punya pengaruh di berbagai
itu sendiri. Namun, TNI memiliki porsinya lagi seperti semula mengingat kerja sama macam lini negara ini. Karena bandar
sendiri yang tidak bisa disamakan yang selama ini sudah terjalin,” imbuhnya. narkoba kan tidak berdiri sendiri untuk
dengan aparat lainnya, seperti Polri. Menurutnya, Presiden tidak perlu menjalankan bisnisnya. Ada bisnis yang
oleh karena itu, seharusnya pemerintah ragu untuk melakukan hukuman mati menyokongnya, ada juga aktor-aktor
bisa menginisiasi untuk mengeluarkan bagi WNA yang telah melanggar hukum yang mungkin punya cukup pengaruh
peraturan pemerintah atau praturan
presiden untuk memberi ruang agar
TNI lebih efektif lagi untuk memerangi
narkoba.
“Sikap tegas dari pemerintah itu
ditunggu oleh masyarakat, karena
narkoba ini bukan merusak yang
sekarang saja, tapi merusak juga
generasi muda, dimana narkoba
menciptakan generasi yang planga-
plongo,” kata politisi Partai Amanat
Nasional itu.

Perlu Sinergi Antar
Kementerian dan Lembaga
Penyelundupan narkoba yang
terjadi dalam 3 bulan terakhir, sebagian
besarnya dilakukan oleh warga negara
asing. Terkait hal ini, Hanafi mengatakan
ada peran dari Kementerian Luar Negeri
(Kemlu) untuk meminimalisir terjadinya
penyelundupan narkoba, namun Kemlu
tidak bisa untuk bekerja bekerja sendiri.
“Sebenarnya kan ada sebuah desk, FOTO : andri/iw
ada tugasnya masing-masing. Terkait
Peredaran Narkoba hal ini kan utamanya melibatkan pihak berat di Indonesia. Namun jika Presiden besar, dan mestinya ini yang dibuka,”
pengawasan terhadap orang asing,
imigrasi. Memang kita harapkan adanya
kerjasama dengan negara-negara yang
kemudian memberikan kebebasan
dianggap bermasalah, sehingga kita ragu untuk melakukan eksekusi, jelasnya.
Menutup sesi wawancara, Hanafi
punya Preemptive Strike, dimana kita kepada WNA yang bersalah tersebut, berharap pemerintah akan lebih serius
akan tahu terlebih dahulu track record Hanafi menyebut bahwa itu adalah dalam melakukan perang terhadap
orang yang mau masuk negara ini dari perbuatan yang buruk. Pengedar narkoba di Indonesia. Karena masyarakat
negara asalnya itu seperti apa,” ucapnya. narkoba dan bandar narkoba akan Indonesia sudah sangat khawatir dengan
Sinergi antar kementerian dan mampu untuk menguasai negara ini keadaan darurat narkoba yang sangat
lembaga di Indonesia ini, tambah Hanafi, dengan bebas. tinggi di negeri ini. Langkah pemerintah
menjadi hal yang krusial dalam menjaga Hanafi menyatakan bahwa narkoba dalam menyiapkan sumber daya,
keamanan serta pertahanan bangsa. merupakan extraordinary crime, infrastruktur dan dukungan politik serta
Sehingga masyarakat bisa lebih merasa selain terorisme dan korupsi. Namun dukungan sosial dalam memerangi
aman dan terjamin. Selain itu, Kemlu penanganan narkoba di negeri ini belum narkoba ini sangat ditunggu oleh
sendiri tidak hanya mengurusi wilayah efektif sama efektifnya ketika menangani masyarakat.
kejahatannya saja, karena Kemlu lebih korupsi dan terorisme. Jika dibandingkan “Karena pasti kami yakin para generasi
baik mengurusi diplomasi antar negara. 3 kejahatan besar ini, korupsi sudah muda, orang tua, dan seluruh stakeholder
“Seharusnya Kemlu ini bisa mempunyai payungnya sendiri yaitu yang lain akan mendukung langkah tegas
menginisiasi, melakukan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pemerintah. Dan sekali lagi saya
bilateral dan multilateral, serta di tingkat yang cukup agresif dalam menangani katakan, langkah tegas dari pemerintah
kawasan ini supaya bisa menjadi negara para koruptor, begitu juga dengan itu harus konsisten. Apa yang diucapkan
atau kawasan yang bebas dari narkoba,” terorisme. oleh Presiden itu harus bisa terealisasi,”
tambahnya. Politisi dapil DI Yogyakarta itu tutupnya. iLA/SF

159 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11