Page 7 - MAJALAH 119

Proyek KM.Inka Mina Diduga Tidak Sesuai Bestek

Saya mewakili Ketua LSM TORPEDO (Teropong Demokrasi Kapal KM Inka 63 pada Desember 2013 sudah tenggelam
Indonesia) menyampaikan informasi terkait adanya dugaan karena keropos dan alat tangkap dari kapal tersebut yang
tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan 7 unit kapal dapat diselamatkan ditahan oleh pihak Diskanla Sumut dan
nelayan 30 GT dengan nama KM Inka Mina yang bersumber tidak dikembalikan kepada nelayan penerima bantuan.
dari DAK dan APBN T.A. 2012 pada Dinas Kelautan dan Ukuran panjang alat tangkap yang tersedia di kapal tidak
Perikanan Provinsi Sumut sebesar Rp,10,5 Milyar (@ Rp.1,5 sesuai yang seharusnya per unit 650 meter namun setelah
Milyar) karena disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi teknis diukur hanya 565 meter saja (kurang 85 m/unit).
sehingga tidak dapat difungsikan sebagai kapal pencari ikan, Menurut ketentuan para nelayan penerima bantuan diberi
dengan kondisi sebagai berikut: kewenangan membuat sendiri kapal bantuan tersebut,
Material kayu yang digunakan bermutu rendah sehingga namun pihak Diskanlasu justru menyerahkan pembuatan
banyak yang keropos. semua kapal tersebut kepada pemborong
Pemborong memakai mesin merk Yunchain buatan China Saya mohon agar temuan tersebut ditindaklanjuti dengan
yang harganya di pasaran sekitar Rp.25 juta/mesin sementara dibentuk tim untuk memeriksa oknum Dinas Kelautan dan
para nelayan penerima bantuan disuruh menandatangani Perikanan Sumut.
kwitansi harga mesin sebesar Rp.100 juta.
Saat ini 2 kapal (KM Inka Mina 62 dan 64) telah berubah Zainuddin Limbong
fungsi menjadi kapal pengangkut bawang tujuan Malaysia. Medan, Sumut

Pengaduan Masalah Tanah di Jalur Sutet

Tanah saya ada di jalur Saluran Udara Ketika saya meminta tiang tersebut belum juga diterima oleh pelapor.
Tegangan Tinggi (SUTET) 150 KV PLN dibongkar karena tidak sesuai Saya berharap pada 2014 harga tanah
UPKS 6 Jambi. Pada 2007/2008, saya kesepakatan, Pimpro mengatakan akan yang 5 tumbuk tersebut menjadi Rp.
dan pimpinan proyek sutet sepakat membayar tanah pelapor bersamaan 200 juta yang akan digunakan pelapor
untuk pemasangan tiang di tengah dengan pemasangan kabel, namun untuk berobat dan kebutuhan hidup
tanah pelapor seluas + 400 M (4 saat pembayaran kabel pelapor hanya sehari-hari.
2
tumbuk) yang terletak di Desa Mendalo, mendapat uang kompensasi sebesar Rp. Saya memohon bantuan penyelesaian
Kab. Muaro Jambi. Namun tanpa 30 juta sedangkan tanah yang hancur atas permasalahan tersebut dan
sepengetahuan pelapor (sedang pulang tersebut tidak ada penggantian sama agar dilakukan audit terkait bukti
kampung) lokasi pemasangan tiang sekali. Pelapor meminta harga tanah pembayaran yang tidak pernah diterima
dipindahkan (maju ke samping kiri) + 32 tersebut sebesar Rp.200 juta, karena oleh pelapor.
M2 akibatnya tanah yang hanya tersisa pada 2008, harga tanah pelapor yang
5 tumbuk terpecah menjadi 2 bagian 4 tumbuk dibayar seharga Rp. 100 juta Drs. Arpandi
dan menjadi tidak dapat dimanfaatkan dengan dipotong biaya administrasi Kota Baru, Jambi
maupun dijual karena berada di bawah s e b e s a r 5% , n a m u n k w i t a n s i
tiang sutet. pembayaran dan pemotongan tersebut

Penolakan Nama Bandara

Saya Ketua Gerakan Amtufu Bangkit, menyampaikan menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud dan
penolakan penggunaan nama Mathilda Batlayeri sebagai tujuan tertentu.
nama pengganti Bandar Udara Saumlaki Baru di Maluku Saya telah berkoordinasi dengan Kapolres MTB dalam
Tenggara Barat (MTB). upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai
Alasan penolakan penggunaan nama tersebut adalah : saat ini belum ada kemajuan.
Diduga telah terjadi pemalsuan dokumen dalam memenuhi Pelapor memohon DPR RI menindaklanjuti laporan dengan
persyaratan Surat Dirjen Perhubungan Udara No. AU 101/1/ segera mengadakan document review untuk menyelesaikan
15/DRJU.KUM-2013 tanggal 7 Februari 2013 sehingga terbit permasalahan tersebut
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 976 Tahun 2013.
Pemda MTB tidak dapat membuktikan status Mathilda Jos Malindar
Batlayeri sebagai Pahlawan Nasional/Pejuang/Perintis Maluku Tenggara, Maluku
Kemerdekaan dan telah memanfaatkan kekuasaannya serta

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 7