Page 29 - MAJALAH 154

ketidakmandirian fiskal dan
mengancam keberlanjutan fiskal
karena difisit anggaran yang
semakin besar.
Fraksi PPP berpendapat
perlu politik fiskal dan politik
penganggaran yang berpihak
pada kesejahteraan rakyat, dan
mempu menurunkan kemisikan
serta ketimpangan ekonomi.
Selain itu perlu kesinambungan
program-program anggaran
yang produktif, efisien dan pro
infrastruktur.
Sedangkan Fraksi Partai
yang belum mengikuti program tax stabilitas nilai tukar di pasar uang. Nasdem memandang perlu adanya
amnesty, sehingga upaya Pemerintah Selain itu juga Fraksi PAN meminta kerja sama yang lebih erat antara
dalam meningkatkan penerimaan Pemerintah untuk mengantisipasi pemerintah dengan otoritas moneter
pajak tidak terkesan seperti berburu situasi politik nasional di tahun 2018 guna mengemas bauran kebijakan
di kebun binatang. dan berharap tetap kondusif sehingga dalam rangka menjaga stabilitas nilai
Sementara, Fraksi Partai dapat menjaga kepercayaan dunia tukar rupiah dengan tetap menjaga
Gerindra berpendapat Pemerintah internasional tetap baik. Dan Fraksi cadangan devisa agar tetap berada
gagal mencapai target pertumbuhan PAN meminta Pemerintah agar cost pada level aman. Dan Fraksi Partai
ekonomi dalam RPJM 2015- recovery pada tahun 2018 perlu Hanura mengapresiasi langkah yang
2019 dengan rata-rata sebesar diawasi secara mendalam mengingat diambil pemerintah untuk membuat
7 %. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2015 BPK menemukan APBN yang realistis, kredibel dan
lemahnya kepemimpinan Presiden adanya penggelembungan cost efisien, serta mengapresiasi langkah
Joko Widodo sebagai Kepala recovery pada beberapa Kontraktor Pemerintah dengan mempercepat
Pemerintahan, dimana realitas Kontrak Kerja Sama. pembangunan dan meningkatkan
maksimal hanya akan mencapai 5’25 Fraksi PKB sendiri berharap pelayanan publik dengan ketersediaan
%. Selain itu Pemerintah juga gagal APBN 2018 dapat berdampak infrastruktur.
mengurangi warga miskin dengan positif bagi upaya penciptaan Pada tahun 2018 nanti akan kembali
bukti penambahan warga miskin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilaksanakan Pilkada Serentak dan
hampir 7 ribu jiwa. dan berkelanjutan. Fraksi PKB juga memasuki tahapan Pemilu, tentu ini
Disisi lain, Fraksi Partai berharap Pemerintah dapat menjaga menjadi tentangan bagi pemerintah
Demokrat meminta Pemerintah kredibilitas eksekusi dan pelaksanaan dalam memaksimalkan penggunaan
untukmemperhatikan target APBN 2018 agar tidak menimbulkan anggaran sehingga serapan
pembangunan yang berdampak kegaduhan yang dapat menggangu anggarannya pun bisa terjaga dengan
positif untuk mengurangi tingkat aktivitas perekonomian nasional. baik. Mengingat tahun-tahun politik
pengangguran sesuai target RAPBN Fraksi PKS berpendapat bahwa merupakan hal yang rawan bagi para
2018 pada kisaran 5,0 - 5,3 persen, penetapan target pertumbuhan pengusaha untuk berinvestasi, karena
angka kemiskinan pada target 9,5 - sebesar 5,4 % dalam tahun 2018 terlalu mereka cenderung berinvestasi
10,0 persen, menurunkan angka gini optimis, hal ini karena keseimbangan setelah pelaksanaan Pilkada maupun
ratio sesuai target tahun 2018 sebesar primer masih mengalami defisit Pemilu. Pemerintah juga harus bisa
0,38 maupun peningkatan Indeks cukup tinggi, dimana dalam hasil mengantisipasi segala kemungkinan-
Pembangunan Manusia. pembahasan mencapai Rp87,3 kemungkinan yang terjadi, sehingga
Fraksi PAN meminta Pemerintah triliun meningkat Rp9 triliun dari penggunaan APBN 2018 tidak
dan Bank Indonesia menjaga ajuan awal, hal ini mencerminkan terganggu. n(skr)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 29