Page 25 - MAJALAH 154

“Tidak cukup kita meratifikasi, pengirim TKI, tidak tidak hanya yang di kawasan ASEAN yang merupakan
actionnya sangat diperlukan dan teridentifikasi dan ditutup ijinnya, negara asal, transit, dan/atau tujuan
mohon dukungan pada Pimpinan namun juga dikenai pasal berlapis dari tindak pidana perdagangan orang,”
untuk melakukan semacam Mou pidana perdagangan orang yang ucap Asril.
atau lobby kepada pemerintah agar sebenarnya telah kita miliki undang- Asril mengatakan, Komisi I DPR
melibatkan DPR. Saya mengusulkan undangnya,” imbuhnya. RI setuju dengan Pemerintah yang telah
ada semacam Team Task Force menandatangani Konvensi ASEAN
penanganan perdagangan manusia Pelanggaran HAM Menentang Perdagangan Orang,
terutama terkait perempuan dan anak, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Terutama Perempuan dan Anak,
melibatkan pemerintah dan DPR. Asril Hamzah Tanjung dalam laporan pada tanggal 21 November 2015 di
Sehingga DPR bisa melakukan lobi- di hadapan Sidang Paripurna DPR Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka
lobi secara intensif kepada parlemen- RI menyampaikan bahwa masalah meningkatkan kerja sama dengan
parlemen lainnya terutama di ASEAN perdagangan orang, terutama negara yang tergabung dalam ASEAN
sehingga ada gerakan bersama tidak perempuan dan anak merupakan untuk mencegah dan memberantas
hanya Indonesia,” tegasnya. tindakan yang bertentangan dengan tindak pidana perdagangan orang
Lebih lanjut, salah satu anggota harkat dan martabat manusia. Hal itu terutama perempuan dan anak.
dari Tim Pengawas (Timwas) DPR merupakan pelanggaran terhadap hak “Komisi I DPR RI berharap
untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asasi manusia. dengan disahkannya Konvensi ini
ini memberikan dukungan yang sangat “Perdagangan perempuan menjadi undang-undang, maka dapat
kuat kepada Panitia Khusus UU dan anak di Asia Tenggara, dalam meningkatkan efektifitas pencegahan
tentang Perlindungan untuk Tenasga beberapa tahun belakangan ini dan pemberantasan tindak pidana
Kerja di Luar Negeri. meningkat, Oleh karenanya Komisi I perdagangan orang, tenutama
“Kami (Timwas) berharap, ini DPR RI sepakat dengan Pemerintah perempuan dan anak serta memberikan
menjadi salah satu konsideran dari bahwa pemberantasan tindak perlindungan dan bantuan lerhadap
undang-undang yang insya Allah pidana perdagangan orang terutama korban tindak pidana perdagangan
sebentar lagi akan kita sahkan. Agar perempuan dan anak tidak dapat orang terutama perempuan dan anak,”
ada penanganan khusus tindak pidana ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi tambah politisi F-Gerindra itu. n(as)
yang juga tegas kepada mereka perlu ditangani oleh seluruh negara

foto : Andri/iw

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 25