Page 21 - MAJALAH 154

membutuhkan. Jika terbukti benar agar pemerintah tidak gugup dalam ini bahaya karena melanggar undang-
rumah sakit menolak pasien karena mengatur porsi ini. “Pemerintah harus undang,” ujar Marwan.
alasan finansial maka Kemenkes harus memberi batasan ruang sosial itu Ini merupakan tantangan bagi
segara melakukan tindakan tegas. seberapa, ada regulasinya supaya rumah penyelenggaran BPJS Kesehatan,
Dia pun sempat menegur Menteri sakit ini bila dituntut masyarakat, dia di satu sisi harus memberikan
Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, agar buka faktanya. Ruang sekian persen pelayanan kepada pasien, namun di
tidak ragu-ragu mengambil tindakan sudah diberi untuk sosial, selebihnya sisi lain BPJS Kesehatan dilarang
tegas kepada RS yang melakukan untuk umum,” paparnya. menarik biaya pelayanan kesehatan
pelanggaran. Marwan juga menegaskan agar kepada peserta. Hal ini sesuai dengan
“Rumah sakit menolak pasien, pasien sakit dalam keadaan darurat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
itu pelanggaran! Saya menyampaikan harus mendapat pelayanan terlebih 2016 tentang Perubahan Kedua atas
kepada menteri, dia tidak boleh dahulu, baru setelah tertangani urusan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
ragu-ragu, sekalipun masih bisa administratif menyusul kemudian. 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal
diperdebatkan, upaya-upaya orang yang Pelayanan dasar kesehatan adalah hak 36A, ayat (1) menyatakan Fasilitas
dalam keadaan dituduh pelanggaran, masyarakat, oleh sebab itu sosialisasi Kesehatan yang bekerja sama dengan
tentu melakukan upaya-upaya pemerintah terhadap hak-hak kesehatan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya
pembelaan,” tandas Marwan. masyarakat harus digalakkan kepada pelayanan kesehatan kepada peserta
Dalam Undang-Undang Nomor penyelenggara layanan kesehatan. selama peserta mendapatkan manfaat
44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Terkait BPJS Kesehatan, Politisi pelayanan kesehatan sesuai dengan
Pasal 29 Ayat (1) Setiap Rumah Sakit dari F Partai Kebangkitan Bangsa haknya.
mempunyai kewajiban : (f ) Setiap (PKB) ini mengungkapkan, saat ini Melihat masih buruknya pelayanan
rumah sakit mempunyai kewajiban Komisi IX sedang berdebat dengan kesehatan bagi masyarakat, hendaknya
melaksanakan fungsi sosial antara lain Kemenkes dan Penyelenggara BPJS pelaku bisnis tidak memanfaatkan
dengan memberikan fasilitas pelayanan Kesehatan tentang kekurangan dan mengkomersialisasikan pelayanan
pasien tidak mampu/miskin, pelayanan anggaran yang sekarang sudah semakin kesehatan. Korporasi kesehatan
gawat darurat tanpa uang muka, meningkat. Menurut Marwan, Kepala harus menjalankan mandat dasar
ambulan gratis, pelayanan korban BPJS Kesehatan sudah menduga negeri ini, menyehatkan rakyatnya
bencana dan kejadian luar biasa, atau dari awal akan kekurangan anggaran. sendiri. Hendaknya kesehatan tidak
bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Tapi bagi Marwan masih banyak yang menjadi proyek yang melambungkan
Saat diwawancarai oleh bisa dihemat, dengan cara mensiasati laba sekaligus membawa petaka.
Parlementaria belum lama ini, Marwan layanan teknis di lapangan. Maka Terutama bagi mereka yang miskin dan
juga menjelaskan tentang fungsi sosial penyelenggara harus menjamin BPJS terbuang. Pelayanan kesehatan harus
rumah sakit harus dikedepankan Kesehatan harus berjalan dengan baik. menunjukkan keberpihakan terhadap
dibandingkan dengan fungsi “Kalau BPJS ini tidak berjalan rakyat miskin. n(eko)
komersialnya. Meskipun demikian, dengan baik, atau kebangkrutan terjadi,
menurutnya RS juga tidak dilarang
mengambil benefit dari kegiatannya,
namun RS tidak boleh mengambil
keuntungan semata. “Tidak dilarang
rumah sakit punya benefit di situ, tetapi
jangan melupakan fungsi sosial. Fungsi
sosial itu kan tidak selalu setiap hari, ada
dalam keadaan darurat,” ungkapnya.
Marwan melanjutkan, untuk
mengatur porsi antara fungsi sosial
dan fungsi komersial RS, pemerintah
harus memberi batasan ruang sosial Sumber : (https://bpjs-kesehatan.go.id)
itu seberapa. Dia menyarankan

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21