Page 16 - MAJALAH 154

LAPORAN UTAMA

Kedepankan Integritas dan Profesionalitas SDM

Komisi Pemilihan Umum, selaku salah satu penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak 2018 telah menyampaikan tahapan persiapan Pilkada Serentak 2018 kepada DPR.
Tahapan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Tahapan Pilkada

Serentak 2018 telah dimulai pada Oktober 2017 lalu. Untuk mengetahui bagaimana persiapan
KPU, Tim Parlementaria berkesempatan mewawancarai salah satu Komisoner KPU, Pramono
Ubaid Tanthowi di ruang kerjanya baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya;

Apa yang telah dipersiapkan KPU tahapan pilkada sudah siap semua, Jadi sisi anggaran, sisi regulasi dan sisi
untuk Pilkada Serentak 2018? dan sudah melalui proses konsultasi SDM relatif persiapannya sejauh ini
Pertama dari sisi ketersedian dengan DPR dan Pemerintah. Sejauh cukup baik.
anggaran. Dari 171 daerah yang ini komunikasi dengan Komisi II DPR Dari tiga persiapan itu, kita akan
akan menyelenggarakan pilkada dan Pemerintah juga sangat baik, tidak fokus ke SDM, karena kalau integritas
nanti sudah menandatangani Naskah ada hubungan yang tegang seperti dulu, dan profesionalitas SDM bermasalah,
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). sehingga proses penyusunan peraturan itu juga akan menyebabkan tahapan
Kita bersyukur alokasi anggaran untuk KPU tentang tahapan pilkada berjalan pemilu bisa terkendala. Maka dari
seluruh daerah yang sudah tersedia lancar. itu, kami beri penekanan yang lebih
sebesar Rp 11,8 triliun, jadi dari sisi Kemudian dari sisi SDM, sekarang kepada SDM dan jajaran kita di tingkat
anggaran, Insya Allah tidak ada proses di daerah sedang merekrut provinsi, terutama di tingkat pelaksana
masalah sama sekali. Mungkin nanti penyelenggara ad hoc tingkat ad hoc, harus diberi perhatian
tinggal soal pencairan, memang masih kecamatan dan desa atau kelurahan. yang lebih, karena ujung tombak
ada beberapa daerah yang proses Kalau ini sudah terbentuk, tahapan- pelaksanaan pilkada ada di mereka.
pencairannya agak terhambat. tahapan berikutnya melibatkan
Kedua dari sisi regulasi, peraturan struktur sampai tingkat kecamatan Pilkada Serentak 2018 merupakan
KPU tentang penyelenggaraan bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Pilkada gelombang ketiga.
Komisioner KPU baru saja dilantik
bulan April 2017. Pengalaman baru
menangani Pilkada Serentak?
Komisioner KPU baru dilantik
April 2017 lalu, sementara Pilkada
Serentak putaran pertama dulu
digelar Desember 2015, dan putaran
kedua Februari 2017 lalu sehingga
secara resmi, kami memang punya
tangungjawab pada pilkada serentak
gelombang tiga nanti.
Tetapi sebagian besar dari KPU ini
kan sebelumnya adalah KPU Provinsi
sehingga bukan pengalaman pertama.
foto : Jayadi/iw Demikian juga di Bawaslu. Mereka
bukan orang baru, jadi relatif sudah
cukup berpengalaman di putaran
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi pertama dan kedua.

16 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017