Page 12 - MAJALAH 154

LAPORAN UTAMA

Mantapkan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 memiliki posisi strategis, bukan
saja melanjutkan reformasi demokrasi di daerah, tetapi juga memantapkan desentralisasi
dan otonomi daerah. Pilkada serentak itu juga sebagai batu loncatan menyukseskan pemilu

serentak 2019. Sebab pemilu 2019 bersamaan waktunya antara pemilihan Anggota Legislatif
dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

(Bawaslu) sebagai penyelenggara
pemilu diharapkan dapat memperbaiki
kualitas Pilkada. Lukman
mencontohkan, diskualifikasi kepada
dua calon bupati incumbent, yakni
Calon Bupati Jayapura dan Calon
Bupati Yapen, memperlihatkan bagian
dari penegakan hukum yang tegak
lurus. DPR terus melakukan dorongan
agar penyelenggara pemilu bertindak
tegas, dengan menegakkan hukum
pemilu.
“Posisinya kuat, partai sudah

foto : Arief/iw dapat elektabilitas tinggi, tapi
kemudian melakukan pelanggaran,

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy maka didiskualifikasi oleh KPU atas
rekomendasi Bawaslu. Sebelumnya,
rekomendasi semacam itu tidak ada,
ada, baru kali ini. Bila mencium adanya
akil Ketua Komisi II “Makanya ada enam kepala daerah pelanggaran, beri sanksi. Kalau tidak
DPR RI Lukman Edy yang ditangkap gara-gara melakukan puas dengan keputusan diskualifikasi
Wsaat diwawancarai mobilisasi dana kampanye dengan KPU, bisa komplain dan gugat ke
Parlementaria baru-baru ini meminta uang dari perusahaan- pengadilan. Langkah seperti ini tidak
mengatakan, bagi penyelenggara perusahaan, gratifikasi, gunakan uang mengganggu proses yang sudah
pemilu, Pilkada 2018 bisa digunakan dan program-program APBD. Mudah- berjalan,” papar Lukman.
untuk melakukan exercise (uji coba) mudahan ini menimbulkan efek jera Politisi F-PKB itu mengatakan
sehingga bisa menjadi pelajaran bagi calon atau kandidat kepala daerah pihaknya meminta Kementerian
dalam pelaksanaan Pemilu 2019, yang lain. Terutama yang incumbent Dalam Negeri Badan Kepegawaian
khususnya temuan-temuan Pilkada tidak menggunakan jabatan posisinya Negara (BKN) melakukan pengawasan
2018. Diharapkan Pilkada 2018 untuk mengambil semua resources ketat terhadap Aparatur Sipil Negara
diselenggarakan lebih efisien, yang ada, bukan saja dilarang oleh UU (ASN) yang dilibatkan dalam proses
menghasilkan pemimpin daerah Pillkada tetapi juga UU Tipikor,” jelas Pilkada baik sebagai tim sukses
yang kapasitasnya baik, dan tidak Lukman. maupun dilibatkan dalam penyusunan
menghasilkan pemimpin daerah yang Komisi Pemilihan Umum anggaran dan program. Pihaknya juga
rawan korupsi. (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu mendorong agar penyelenggara pemilu

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017