Page 17 - MAJALAH 154

Dari pengalaman pilkada suara, perhitungan dan rekapitulasi ada di media sosial yang no name. Itu
sebelumnya, kira kira apa yang di beberapa daerah. Prosesnya memang harus ada kerjasama antara
menjadi masalah dan kemudian berkepanjangan sampai ke Mahkamah KPU, Bawaslu dan Mabes Polri.
dilakukan perbaikan? Konstitusi, sehingga betul-betul
Ada tahapan dimana kita memang menyita konsentrasi kita, karena terjadi Bagaimana soal partisipasi
harus banyak melakukan perbaikan, perubahan perolehan sura antara masyarakat dalam Pilkada?
misalnya daftar pemilih. Catatan lebih pasangan calon yang harus menjadi Tren saat ini ada sedikit
banyak kepada kewajiban penggunaan perhatian serius. peningkatan secara nasional. Pada
KTP Elektronik (KTP-el) atau surat 2015-2017 sebesar 77 persen. Ada
keterangan. Itu banyak memunculkan Sering terjadi kerawanan? beberapa daerah yang tingkat
banyak masalah di banyak daerah, Kerawanan ini sebenarnya menjadi partisipasi masih rendah, misalnya
karena nyatanya persentasi kepemilikan perhatian dari Bawaslu dan aparatur yang paling fenomenal masih jauh 30
KTP-el di tingkat nasional belum 100 keamanan. Bawaslu punya indek persen. Contohnya di Serang, Banten
persen. Sehingga banyak masyarakat kerawanan pemilu yang sudah mulai pada 2015 rendah sekali. Tapi secara
kita di daerah belum punya KTP-el, diterapkan pada 2017 lalu. Setahu nasional untuk pilkada angkanya 70
yang kemudain tidak sempat mengurus saya, untuk Pilkada 2018, Bawaslu persen. Itu cukup baik. Yang kita
surat keterangan. juga menyusun indeks kerawanan khawatirkan untuk pemilu nasional
Karena hal itu, ke depan kita pemilu berdasarkan masing-masing jangan sampai lebih rendah di bawah
lebih mengintesifkan komunikasi peta bawaslu. Indeks itu memang 60 persen.
dengan Kementerian Dalam Negeri, sangat membantu, seluruh stakholder
agar proses perekaman KTP-el penyelenggaraan pilkada untuk Harapan pada pelaksanaan Pilkada
dimaksimalkan, dan penyediaan mengantisipasi potensi masalah dan Serentak 2018?
blangko KTP-el jangan sampai konflik, lokasi, hingga aktornya siapa. Tentu dari KPU kita berharap
terhambat. Kemendagri meyakinkan Sehingga potret yang clear itu, kita bisa penyelenggaraan pilkada kualitas lebih
kita bahwa di akhir 2017, perekaman mengantisiapsi secara lebih mudah. baik dari sebelumnya, karena pilkada
KTP-el setidaknya dapat diselesaikan. tahapannya beririsan dengan pemilu
Kemudian tentu soal pemungutan Bagaimana jika melihat 2019. Jika penyelenggaraan pemilu
kerawanan isu suku, agama, ras, 2018 dari satu daerah bermasalah dan
dan antargolongan (SARA), dan berlarut-larut, itu akan mempengaruhi
Tentu dari KPU bagaimana antisipasinya? pemilu 2019. Kita harapkan teman-
kita berharap Memang soal isu SARA meningkat teman KPU dimanapun, dapat bekerja

penyelenggaraan intensitasnya di Pilkada DKI 2017 dengan penuh profesional, integritas,
pilkada kualitas lebih dan kita mengantispasi agar isu itu dan pengabdian kepada bangsa dan
negara untuk memperbaiki demokrasi
tidak muncul di Pilkada 2018. Kami
baik dari sebelumnya, akan melakukan pendekatan dengan kita.
karena pilkada Bawaslu, Komisi Penyiaran, hingga Kita harapkan partai politik
tahapannya beririsan Kepolisian. Di UU Pilkada itu gabungan atau calon perseorangan
dalam pilkada 2018 mengedepankan
relatif sudah diatur tentang larangan
dengan pemilu 2019. menyingung SARA, dan larangan visi misi, program, karakter, dan
Jika penyelenggaraan menghasut. tidak lagi menjual isu SARA. Karena
Tetapi cara menjerat kita yang
pemilu 2018 dari satu sering kesulitan, karena pengguna itu tidak memberi kontribusi positif
bagi kedewasaan berpolitik. Itu hanya
daerah bermasalah isu SARA bukan hanya di media menambah beban bangsa dalam
dan berlarut-larut, itu mainstream, tetapi juga di media menjalankan demokrasi. Kita juga
akan mempengaruhi sosial. Pengaturan tentang pengunaan berharap semakin banyak kepala
media sosial masih sangat terbatas,
daerah yang berprestasi, bekerja
pemilu 2019. hanya media sosial atau akun yang dengan penuh efesiensi, dan tidak
diaftarkan resmi. Hoaks lebih banyak bagi-bagi proyek. n(tim)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 17