Page 20 - MAJALAH 154

PENGAWASAN

Pelayanan Kesehatan Harus Berpihak kepada

Masyarakat Miskin

Akhir-akhir ini media masa sering memberitakan buruknya pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin, banyak masyarakat miskin yang tidak terlayani dengan baik. Tiara
Debora, bayi mungil yang bernasib malang, nyawanya tak dapat diselamatkan meski kedua
orangtuanya telah membawa anak ini ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, kasus ini
terjadi pada awal September 2017. Karena rumah sakit tersebut tak melayani pasien BPJS,

kedua orangtuanya, Rudianto dan Henny harus membayar uang muka untuk pelayanan
sebesar Rp 19.800.000. Namun ayah dan ibunya hanya memiliki uang sebesar Rp 5 juta,
ternyata uang tersebut ditolak meski Rudianto dan Henny telah berjanji akan melunasinya
segera.

ak hanya Debora, ada lagi hidup sejahtera lahir dan
sebelumnya pada 2015, bayi batin, bertempat tinggal
Tberumur 12 hari bernama dan mendapatkan
Habibah telah wafat di RS Sentra tempat tinggal yang baik
Medika Cikarang, jenazahnya dan sehat, serta berhak
ditahan oleh pihak RS hanya karena memperoleh pelayanan
harus membayar 24 juta sementara kesehatan.”
orangtuanya hanya sanggup membayat P e m bang u nan
6 juta. Di Kabupaten Bekasi tepatnya di kesehatan di Indonesia
RSUD Cibitung. Wandi (27) warga Vila bertujuan untuk
Mutiara, penderita infeksi paru paru, me ning k at k an
peserta BPJS kelas 2 dengan no. JKN kesadaran, kemauan
0001475721213, bernasib naas harus dan kemampuan hidup
menghembuskan nafas terakhirnya di sehat bagi setiap orang
RSUD Cibitung setelah selama 3 hari agar dapat mewujudkan foto : Jayadi/iw
di IGD tidak ditangani serius dan tidak derajat kesehatan yang
mendapatkan obat yang dibutuhkan se t ing gi- t ing giny a
karena obat di RSUD Cibitung habis. sebagai perwujudan
Rentetan kasus di atas sangatlah kesejahteraan umum sebagaimana yang “Pelanggaran tehadap perundang-
memperihatinkan dan menambah dimaksud dalam pembukaan Undang- undangan, baik itu Peraturan
panjang daftar hitam buruknya layanan Undang Dasar 1945. Pemerintah, Peraturan Menteri dan
kesehatan di Indonesia. Padahal, Menanggapi buruknya pelayanan undang-undang induknya, sebagai
dalam Undang-Undang Dasar Negara kesehatan tersebut, Anggota Komisi landasan hukum,” paparnya.
Indonesia diamanatkan bahwa IX DPR RI Marwan Dasopang Bahkan secara tegas Marwan
kesehatan merupakan salah satu dari mengatakan, rumah sakit yang menolak mengungkapkan tidak ada kompromi
hak asasi manusia yang tercantum dalam pasien karena alasan ketidakmampuan bagi rumah sakit yang mengabaikan
pasal 28 H ayat 1 “setiap orang berhak finansial pasien adalah pelanggaran. pelayanan terhadap masyarakat yang

20 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017