Page 18 - MAJALAH 154

| SUMBANG SARAN

Pilkada Serentak 2018

Menjaga Asa Terwujudnya Demokrasi Untuk

Kesejahteraan Rakyat

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada 27 Juni
2018. Pilkada serentak tersebut diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah di 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Sebelumnya, telah dilaksanakan Pilkada serentak
gelombang pertama pada bulan Desember 2015 dan Pilkada serentak gelombang kedua pada bulan
Februari 2017.

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, daerah kepulauan dan daerah dengan
dan Walikota yang ditetapkan dengan kondisi geografis yang sulit.
UU No. 1 Tahun 2015, kemudian diubah Potensi permasalahan tersebut
dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan diubah perlu diantisipasi dengan membuat
keduakalinya dengan UU No. 10 Tahun perencanaan yang matang, peningkatan
2016. Pada perubahan kedua melalui UU SDM penyelenggara di tingkat bawah,
No. 10 Tahun 2016, Pilkada serentak dan penyempurnaan panduan teknis.
nasional yang sebelumnya direncanakan Kesamaan pemahaman penyelenggara
pada tahun 2027 diubah menjadi tahun Pilkada di tingkat bawah terhadap
Novianto M. Hantoro 2024. aturan teknis penyelenggaraan Pilkada
mempunyai arti penting, untuk itu
ilkada serentak akan kembali Potensi Permasalahan Dan rekrutmen penyelenggara di tingkat
dilaksanakan pada tahun 2020 Kerawanan bawah perlu mendapatkan perhatian yang
Psebelum akhirnya menuju Pilkada Pengalaman dan evaluasi terhadap serius dari penyelenggara.
serentak nasional pada tahun 2024 yang pelaksanaan Pilkada serentak tahun Hal lain yang tidak kalah penting
secara bersamaan juga akan “bertemu” 2015 dan tahun 2017 perlu menjadi untuk diperhatikan adalah tahapan Pilkada
dengan Pemilihan Umum serentak untuk perhatian agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 yang akan beririsan dengan
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serentak tahun 2018 menjadi lebih baik. pelaksanaan tahapan Pemilu serentak
serta Presiden dan Wakil Presiden pasca- Berdasarkan hasil evaluasi KPU terhadap 2019. Hal ini perlu mendapat perhatian,
Pemilu serentak Tahun 2019. Pilkada serentak 2017, terdapat beberapa khusus bagi penyelenggara agar kedua
Gagasan Pilkada serentak menguat persoalan teknis, seperti pembukaan event demokrasi akbar ini dapat berjalan
dengan beberapa pertimbangan, antara kotak suara yang tidak sesuai prosedur, dengan lancar dan aman.
lain meningkatkan partisipasi masyarakat surat suara yang ditandai, pemililih yang Untuk dapat mewujudkan Pilkada
dengan memperhatikan psikologi pemilih, memberikan suara lebih dari satu kali, serentak yang demokratis, pengawas
untuk efisiensi anggaran dan efektivitas Ketua KPPS tidak menandatangani surat Pilkada serentak perlu memberikan
penyelenggaraan, keselarasan antara suara, pemilih di bawah umur, pemilih perhatian terhadap dan beberapa temuan
program pembangunan nasional dengan menggunakan formulir C6 orang lain, yang terjadi pada Pilkada sebelumnya,
program pembangunan di daerah, serta kotak suara yang dilarikan masyarakat, seperti adanya politik uang (money politic),
memperkecil peluang konflik sosial akibat kekurangan surat suara, pelayanan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN),
ketegangan politik yang berkepanjangan. terhadap pemilih di rumah sakit, rutan dan serta potensi-potensi kecurangan lain yang
Konsepsi Pilkada serentak selanjutnya berbagai masalah teknis lainnya, termasuk dapat menodai pelaksanaan Pilkada yang
dituangkan dalam dasar hukum pertama validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta
kali melalui Perppu No. 1 Tahun 2014, distribusi logistik terutama pada daerah- jujur dan adil (luber dan jurdil).

18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017