Page 15 - MAJALAH 154

Banyaknya kasus Operasi Tangkap Dalam pengalaman yang lalu, banyak
Tangan (OTT) yang terjadi saat juga orang memiliki E-KTP tetapi
ini, bukan karena produk dari hasil Pilkada ini adalah tidak mendapat surat panggilan,
pilkada tersebut bermasalah. Bisa ajang masyarakat karena petugas kurang pro aktif. Kita
saja satu dua orang yang mengalami berharap di 2018, masyarakat bisa
penyimpangan saat menjabat sebagai untuk memilih lebih pro aktif untuk mendatangi
kepala daerah. siapa pemimpin Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Oleh karena itu, maka solusinya yang terbaik, baik dengan cara sebelumnya mereka
dalam UU Pilkada yang baru, terdaftar dalam TPS daerah tersebut.
beberapa atribut pokok tidak menjadi dari sisi kualitas
tanggungjawab calon, tetapi menjadi kepemimpinan, Pesan untuk Pilkada Serentak
tanggung penyelenggara, misalnya 2018?
seperti baliho, spanduk, dan media kinerja, kapasitas KPU dan Bawaslu harus
kampanye lainnya. Itu salah satu orangnya, latar menunjukan netralitas pemilu.
upaya meminimalisir besarnya biaya belakang, hingga Netralitas Aparatur Sipil Negara
logistik dalam pilkada yang harus (ASN) itu harus terjaga. Jika
dikeluarkan oleh calon. program, visi dan dua institusi itu menunjukkan
misi dari calon ketidakindependenan, maka potensi
Suasana Media Sosial ikut untuk memunculkan ketidakpuasan
memanas akibat Pilkada. kepala daerah hasil pilkada selalu ada. Oleh
Bagaimana menurut Anda? tersebut. karena itu, saya kira kuncinya adalah
Pengalaman dua kali pilkada sejauhmana semua komponen yang
serentak sebelumnya, soal ada dalam pilkada konsisten terhadap
penggunaan media sosial sebagai aturan yang ada. karena kalau
salah satu bentuk kampanye, kerap Pengalaman ini harus dijadikan konsisten dengan aturan yang ada,
kali ada keterbatasan untuk mengatur sebagai pelajaran bagi siapapun itu memungkinkan tak ada gugatan
soal media sosial dalam peraturan. termasuk diantaranya penyelenggara ataupun dalam proses hukum.
Saya merasakan betul begitu kuatnya pilkada. Sejak awal, seharusnya Pentingnya aturan harus
pengaruh media sosial terlebih di KPU mengatur soal konten media dilaksanakan, agar yang dapat
pilkada, khususnya pilkada DKI sosial dalam pilkada. Isu SARA yang mengantisipai proses pilkada ini. Tidak
Jakarta yang mayoritas masyarakatnya dihembuskan melalui media sosial, menimbulkan gejola di masyarakat,
pengguna aktif medsos. harus diantisipasi. karena kita ingin menghasilkan
Harus diakui penggunaan media pemimpin terbaik, dengan kompetisi
sosial ini menjadi masalah serius. Harapan Anda terhadap partisipasi yang fair, sehat dan berbudaya.
Medsos mempengaruhi terhadap masyarakat untuk Pilkada 2018? Berbudaya artinya tunjukkan bahwa
pilihan kepala daerah. Aturan Kita berharap partisipasi pilkada itu dilaksanakan dengan cara
penggunaan medsos memang tidak masyarakat pada Pilkada 2018 bisa yang etis, terhormat, bermartabat.
secara tegas diatur dalam peraturan lebih banyak. Soal partisipasi ini ada Harapannya, Pilkada 2018 di
kampanye yang dikeluarkan oleh kaitannya dengan pemutakhiran data 171 daerah bisa berjalan dengan
KPU. pemilih, karena banyak orang yang baik. Jadikan pilkada sebagai ajang
Berkaca dari pilkada DKI Jakarta punya hak memilih, tetapi karena untuk menghasilkan pemimpin yang
lalu, kemudian dipolitisasi sedemikan kapasitas dari penyelenggara pilkada berkualitas dan menghasilkan proses
rupa, sehingga menimbulkan gejola yang tidak proaktif dalam mendeteksi yang lebih baik, dengan menghindari
mobilisasi. Ini semua disebabkan pemilik suara, sehingga mereka tidak pengggunaan isu SARA dan
karena kita tidak bisa menghindari memiliki kesempatan untuk memilih. mengedepankan program. Jadilah
penggunan media sosial sebagai satu Oleh karena itu, sekarang pemilih yang rasional. Jangan karena
instrumen di dalam proes sosialisasi seharusnya semua orang yang pilkada, kemudian kita sebagai bangsa
dan kampanye dalam pilkada. memiliki E-KTP memiliki hak pilih. terpecah belah. n(tim)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15