Page 10 - MAJALAH 154

LAPORAN UTAMA

Penyelenggaraan Pilkada 2018

Diharapkan Lebih Baik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018
sebanyak 171 daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39

kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di
antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

bertindak tegas dan tidak memihak
terhadap salah satu pasangan calon.
Terhadap peserta pilkada, Fandi
juga bepesan agar seluruh kontestan
dapat bersaing secara sehat dan
semaksimal mungkin. Fenomena
politik uang sudah semestinya
dihilangkan dari proses demokrasi di
Indonesia.
“Kepada peserta pilkada, kita
harapkan supaya bisa berkompetisi
sebaik-baiknya. Jangan sampai terulang
kejadian money politic, pelanggaran
foto : Runi/iw administasi, dan lainnya. Sekarang
regulasinya sudah kita perbaiki. UU
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo Pilkada sudah mengalami perbaikan.
Nah diharapkan dari perbaikan ini
dapat dilakukan dan dilaksanakan
elihat pesta demokrasi “Penyelenggaraan pemilu diharapkan dengan baik,” jelas Fandi.
ini, Wakil Ketua Komisi lebih prudent (hati-hati), karena Sementara petahana yang kembali
MII DPR RI Fandi Utomo penerapan UU itu penting sekali. mencalonkan diri sebagai kepala
berharap besar agar penyelenggara Tinggal bagaimana penyelenggara daerah, Politisi Demokrat ini pun
pemilu dapat menjalankan tugasnya melakukan regulasi sebaik-baiknya meminta agar tidak memanfaatkan
dengan baik, disamping kompetisi dengan penuh integtritas,” ujar Fandi kewenangannya pada saat menjabat
antar kandidat juga harus berlangsung Utomo saat ditemui Parlementaria, untuk tujuan pemenangan di pilkada
secara fair. baru-baru ini. 2018. Ini yang menurutnya perlu
Sebagai pimpinan di Komisi Integritas penyelenggara pemilu dievaluasi agar penyelenggaraan
II DPR RI, ia menegaskan bahwa diharapkan semakin baik untuk pilkada berjalan dengan adil.
regulasi sudah diperbaiki sedemikian menyongsong Pilkada 2018, mengingat “Termasuk dari incumbent juga tidak
rupa sesuai kondisi dan situasi setahun berikutnya Indonesia juga boleh melakukan mobilisasi PNS,
saat ini, namun juga dibutuhkan akan menyelenggarakan Pilpres misalnya. Tidak boleh juga melakukan
keseriusan dari penyelenggara agar dan Pileg secara bersamaan. dan menggunakan pengaruhnya untuk
dapat mengimplementasikan Undang- Penyelenggara pemilu dituntut tidak pemenangan pilkada, tidak boleh
undang secara menyeluruh. saja menjalankan UU, tetapi mampu menggunakan APBD atau dana hibah

10 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017