Page 5 - MAJALAH 154

melakukan fungsi sosial, kepolisian, a. Mengadakan program peserta program transmigrasi masih
pembangunan, perkebunan untuk transmigrasi di luar pulau jawa di lahan perlu mendapatkan bantuan dari
menunjang tugas Kelurahan. yang masih kosong, namun tanah tersebut pemerintah pusat.
Dalam menghadapi era globalisasi, tidak bisa diperjual belikan dan ditempati
hendaknya Indonesia melakukan hal- sampai turun temurun.
hal sebagai berikut : b. Pada tahun I, masyarakat Mulyoto Wiro,Malang, Jawa Timur

Pencantuman Pasal 34 dalam APBN dan APBD

Surat ditujukan kepada Ketua DPR a. Agar pemerintah menyiapkan dan institusi lainnya yang ditunjuk agar
RI, perihal usulan agar dana untuk dana maksimal untuk memelihara fakir bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) UUD dan miskin melalui penetapan dana di takwa.
1945 dicantumkan dalam APBN setiap APBN dan APBD serta melakukan Sangat berharap DPR RI
2017 dan APBD Tahun 2017 karena tindakan nyata sebagaimana amanat mempertimbangkan aspirasi tersebut.
pertimbangan belum maksimalnya konstitusi.
kesejahteraan bangsa Indonesia. b. Agar pemerintah mengajarkan M. Insa, Jakarta Selatan, DKI
Hal-hal yang perlu dilakukan antara isi terjemahan ke kitab suci dari 6 agama Jakarta
lain adalah sebagai berikut : yang ada di Indonesia melalui Depdikbud

Kelanjutan Kasus Pelindo II

Saya adalah warga Ancol yang Jakarta Utara mengajukan upaya RDP tanggal 19 September 2016
ingin mendapatkan kejelasan keberatan/Banding melalui PTUN dengan kesepakatan memberikan
tentang hak-hak atas tanah yang Jakarta, namun di tolak oleh Majlis waktu kepada PT Pelindo II (Pusat)
sudah ditempati sejak tahun 1914, Hakim PTUN, pada tanggal 3 selama 1 (satu) bulan terhitung
yang diklaim secara sepihak oleh September 2015, Atas putusan tanggal 19 September 2016 untuk
PT. Pelindo II Pelabuhan Sunda Banding tersebut BPN Jakarta Utara melengkapi bukti persyaratan yang
Kelapa melalui Sertifikat HPL No.7 melakukan Kasasi ke MA, namun diminta terkait dengan proses
Tahun 1990. Kasasi tersebut ditolak oleh Majlis penerbitan Sertifikat HPL No.7
Untuk membuktikan keabsahan Hakim MA, tanggal 4 Februari 2016 Tahun 1990 atas nama PT Pelindo
sertifikat tersebut, saya (pengadu) dengan Nomor 689 K/TUN/2015. II Pelabuhan Sunda Kelapa, namun
menyampaikan gugatan melalui Berdasarkan Putusan MA, pengadu hingga tanggal 19 Oktober 2016
Proses Peradilan di Komisi mengajukan permohonan Eksekusi PT Pelindo II belum menyerahkan
Informasi Publik (KIP), pada terhadap Warkah tersebut melalui bukti kelengkapan persyaratan yang
tanggal 9 April 2015. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diminta tersebut.
KIP Nomor 0001/I/KIP-DKI- dengan Nomor 19/Eks/KIP/2015/ Berkaitan dengan hal tersebut,
PS-A-M-A/2015, memerintahkan PN.Jkt.Ut yang ditandatangani oleh saya memohon agar Komisi II
teradu (BPN Jakarta Utara) Panitera Pengadilan Negri Jakarta DPR RI melakukan pengawasan
memberikan salinan Informasi Utara. dan membantu menyelesaikan
Publik kepada Pengadu (Warga Selama proses Hukum tersebut permasalahan tersebut sesuai
RW.08 Kel. Ancol) selambat- berjalan, pada tanggal 14 Maret 2016 ketentuan yang berlaku.
lambatnya 14 (empat belas) hari dilaksanakan RDP dengan Komisi II
kerja sejak diterima pemohon. DPR RI yang dihadiri oleh perwakilan Kamiludin, Jakarta Utara, DKI
Atas putusan tersebut BPN warga dan BPN, kemudian dilanjutkan Jakarta

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5