Page 19 - MAJALAH 154

Selain potensi permasalahan, potensi Pada tahun 2015 jumlah pasangan Pembelajaran politik perlu semakin
kerawanan juga perlu dipetakan agar calon tunggal terdapat di 3 daerah, intens dilakukan terhadap pemilih agar
dapat diantisipasi lebih dini. Dalam meningkat pada Pilkada serentak tahun memberikan suara dengan pertimbangan
salah satu kesempatan, Presiden Joko 2017 menjadi 6 pasangan calon tunggal. rasional, bukan dengan pertimbangan latar
Widodo meminta jajaran kepolisian Bahkan terdapat daerah yang pasangan belakang primordial atau pertimbangan
segera memetakan potensi rawan konflik calon tunggalnya diusung oleh 10 partai materi sesaat.
menjelang pemilihan kepala daerah 2018. politik. Fenomena meningkatnya jumlah
Pemetaan tersebut merupakan bentuk pasangan calon tunggal mengindikasikan Demokrasi Untuk Kesejahteraan
kesiapan menjaga stabilitas politik dalam adanya permasalahan dalam hal kaderisasi Rakyat
Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. di Partai Politik. Tujuan diselenggarakannya
Kapolri Jenderal Tito Karnavian Dengan kata lain, salah satu fungsi pemilihan secara langsung oleh rakyat
mengungkapkan ada sejumlah daerah partai politik untuk menyiapkan kader adalah perwujudan hak politik rakyat;
yang rawan terjadi konflik dalam Pilkada pemimpin bangsa tidak berjalan melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
serentak 2018, yaitu Jawa Barat, Papua, dengan baik. Partai politik terkesan melaksanakan suksesi kepemimpinan
dan Kalimantan Barat. Provinsi Jawa Barat masih mengabaikan proses internalisasi secara demokratis dan konstitusional.
menjadi salah satu daerah yang menjadi kelembagaan dalam menciptakan kader Namun demikian, demokrasi bukan
perhatian khusus karena merupakan potensial sehingga sulit mendapatkan merupakan tujuan akhir. Demokrasi
daerah dengan jumlah penduduk terbesar calon. Kemungkinan lain adalah dominasi dalam wujud penyelenggaraan pemilihan
dalam Pilkada nanti. Sementara potensi elite partai politik yang melakukan secara langsung oleh rakyat sudah saatnya
konflik di Provinsi Papua dan Kalimantan penunjukan atau rekomendasi secara bergerak ke arah substansial, bukan
Barat biasanya dipicu oleh permasalahan linier dengan mengabaikan aspirasi kader semata-mata prosedural dan instrumental.
suku, agama, ras, dan antar-golongan di tingkat lokal sehingga seringkali yang Pilkada serentak tidak hanya sekedar
(SARA). dilakukan adalah proses instan dengan dapat terlaksana secara demokratis dan
Untuk mengantisipasi terjadinya menjaring calon yang berpeluang besar jurdil, melainkan harus menghasilkan
konflik tersebut, kepolisian telah menang. kepala daerah yang dapat memenuhi
menyusun rencana pencegahan, salah Sebagai pemilih, perhelatan Pilkada harapan publik untuk mendapatkan
satunya dengan mendekati para tokoh serentak 2018 perlu dimaknai sebagai pelayanan yang baik. Kepala daerah yang
agama dan masyarakat di daerah. sarana perwujudan kedaulatan dan terpilih harus berdiri di atas, mengayomi,
(Tempo, 10 Oktober 2017). Selain itu, kesempatan yang ideal untuk memilih dan melayani semua kelompok serta
Pemerintah dan penyelenggara juga pemimpin di tingkat lokal yang mampu golongan, dan bekerja keras mewujudkan
perlu mengantisipasi kerawanan yang mengemban amanah dan meningkatkan tujuan bernegara, yaitu masyarakat yang
kemungkinan akan muncul melalui media- kesejahteraan rakyat di daerah. adil, makmur dan sejahtera. n
media sosial yang mempunyai potensi
memicu konflik horizontal di tengah Pelaksanaan Pilkada Serentak
masyarakat.
Pilkada
Akhir Masa
Bagi peserta, khususnya partai Serentak Pelaksanaan Jabatan (Amj) Provinsi*) Kabupaten Kota Jumlah
politik yang mengusung bakal calon, Gelombang I Desember 2015-Semester I
adanya pasangan calon tunggal perlu 2015 2016 9 224 36 269
mendapatkan perhatian. Perhatian tersebut Gelombang Februari Semester II
bukan pada tataran aturan hukumnya II 2017 2016-2017 7 76 18 101
(mengingat setelah Pilkada serentak Gelombang Juni 2018 2018-2019
2015 dan adanya Putusan Mahkamah III 17 115 39 171
Kontitusi terkait pasangan calon tunggal, 33 415 93 541
telah disusun penyempurnaan aturannya *) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipilih secara
dalam UU No. 10 tahun 2016), melainkan langsung oleh rakyat berdasarkan UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
bertambahnya jumlah pasangan calon Yogyakarta.
Oleh:
tunggal dari Pilkada serentak tahun 2015 Novianto M. Hantoro
ke Pilkada serentak tahun 2017. Peneliti Madya bidang hukum konstitusi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19