Page 24 - MAJALAH 154

[ LEGISLASI ]

DPR Usulkan Pembentukan Satuan Tugas

Penanganan Perdagangan Manusia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang
Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and
Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan

Anak) menjadi undang-undang.

eberapa bagian penting
dalam “Konvensi ASEAN
BMenentang Perdagangan
Orang Terutama Perempuan dan
Anak” antara lain mencegah dan
memerangi tindak pidana perdagangan
orang, terutama terhadap perempuan
dan anak, serta untuk memastikan
hukuman yang adil dan efektif bagi
pelaku perdagangan orang. Melindungi
dan membantu korban perdagangan
orang berlandaskan penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan
memajukan kerja sama antara negara
pihak (penandatangan konvensi) guna foto : Jayadi/iw
memenuhi tujuan tersebut.
Anggota Legislatif Rieke Diah Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka
Pitaloka mengusulkan pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan salah satu agendanya Pengesahan RUU pengirim tapi juga sebagai negara transit
Perdagangan Manusia, yang didalamnya tentang Konvensi ASEAN menentang dan negara tujuan, juga diidentifikasi
ada unsur dari Pemerintah dan DPR RI. Perdagangan Orang, terutama sebagai negara yang kasus-kasus
Hal ini karena, perdagangan manusia Perempuan dan Anak (ASEAN perdagangan manusia khususnya
termasuk dalam tindak pidana yang Convention Against Traffcking in perempuan dan anak dengan angka
serius dan diperlukan sebuah aksi nyata Persons, Especially Woman and memprihatinkan.
dalam penanganan dan pencegahannya. Children), di Gedung DPR RI, Jakarta, Oleh karena itu, kata politisi F-PDI
“Saya mengusulkan agar kita dapat baru-baru ini. Perjuangan ini, Undang-Undang
membentuk semacam Team Task Rieke menyatakan mendukung ini merupakan satu masa depan
Force (Tim Satuan Tugas) penanganan diratifikasinya konvensi ini dan bangsa dalam penanganan masalah
perdagangan manusia. Kita nyatakan Indonesia menjadi negara ke-7, perdagangan orang yang bisa diperangi
perang bersama terhadap perdagangan setelah Kamboja, Singapura, Thailand, bersama-sama. Juga disepakati bahwa
orang khususnya perempuan dan Vietnam, Myanmar, dan Filipina. masalah ini adalah sebuah tindak
anak yang tentu saja bisa berkaborasi Menurutnya, ini karena Indonesia pidana serius yang juga merupakan
dengan pemerintah,” katanya, dalam sebagai pengirim buruh migran perusak harkat dan martabat manusia,
Sidang Paripurna DPR RI, dengan terbesar. Tidak hanya sebagai negara dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

24 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017