Page 23 - MAJALAH 154

Pemerintah hanya bisa mencabut
izin travel-nya, tidak bisa dibebani
menalangi kerugian. Di sinilah peran
para penegak hukum untuk mengejar
aset travel bermasalah.
Namun, ketika para korban
FT mengadu ke Komisi VIII,
mereka mendesak pemerintah
segera membantu kerugian jamaah.
“Berangkatkan kami atau kembalikan
uang kami,” celetuk seorang ibu saat
beraudensi dengan Komisi VIII.
Menurut Noor, skema ganti rugi juga
nanti akan masuk dalam regulasi baru
haji dan umroh. Pemerintah dan DPR foto : Azka/iw
akan mengawasi mana saja biro travel
yang menawarkan biaya termurah Anggota Komisi VIII DPR, Anda
dan termahal kepada jamaah. “Jangan
sampai biaya termurah dan termahal sendiri,” kata Anda beberpa waktu lalu umrohnya ke pemerintah. Ini yang
yang ditawarkan biro travel malah di sela-sela rapat Komisi VIII. harus dipahami jamaah korban gagal
merugikan jamaah,” ujarnya. Jadi, proses hukum yang terbaik umroh. “Kementerian tidak pegang
Pada kasus FT, Komisi VIII, adalah tindakan tegas dari kepolisian. uang umroh sama sekali. Beda dengan
sambung politisi Golkar ini, sepakat Kepolisian mungkin akan menindak haji, kita setor ke negara. Uang hajinya
dengan para korban gagal umroh aset-aset yang ada. Biasanya bila sudah dikelola oleh negara.
untuk tidak mempailitkan FT. Sebab, melibatkan kerugian banyak orang Di sinilah Komisi VIII memandang
bila FT dipailitkan, hilanglah kewajiban akan menjadi kasus besar. Kalau cuma perlu mengamandemen regulasi haji
ganti ruginya. Apalagi, hingga akhir satu atau dua orang mungkin tidak dan umroh untuk kemaslahatan ummat.
Oktober lalu, aset uang milik FT menjadi kasus yang diperbincangkan Panja PIHU masih terus berjalan
belum ketemu semunya. Di mana uang publik. merumuskan perbaikan layanan haji
jamaah disembunyikan. Biasanya, ucap Anda, pengelola dan umroh sekaligus mengatur harga
“Padahal, uang ini belum ketemu travel pasang badan saja untuk dihukum termurah dan termahal untuk haji
seluruhnya. Uang ini masih disimpan daripada harus mengembalikan uang dan umroh. Kini, Badan Pengelola
di tempat-tempat tertentu. Kalau jamaah yang digelapkannya. Begitulah Keuangan Haji (BPKH) juga sudah
dipailitkan, jamaah pasti curiga. Kalau kenyataan pahit yang kerap terjadi. terbentuk dan tahun depan sudah
sudah dipailitkan nanti bosnya tetap Berbeda dengan jamaah haji yang sistem punya otoritas mengelola keuangan
kaya. Itu yang dikhawatirkan jamaah keuangannya lebih tertib dan jelas. haji.
dan kami sepakat itu,” ucap Noor Bila ada jamaah haji gagal berangkat, Sementara pengelola keuangan
mengakhiri wawancaranya dengan para uang bisa mudah dikembalikan oleh umroh masih terus dicari formulasinya
wartawan yang mengerubunginya. pemerintah atau pengelola travel. agar masyarakat tak terus dirugikan
Di waktu yang berbeda, Anggota Untuk menyelenggarakan perjalanan biro travel nakal. Saatnya merumuskan
Komisi VIII Anda, menegaskan, haji, pihak travel sudah diwajibkan regulasi, meminimalisir kerugian
kapasitas Komisi VIII hanya punya deposit di pemerintah sebesar jamaah. Komisi VIII, Kemenag,
menyarankan saja kepada Kemenag USD 4000. Jadi, beda dengan PPATK, OJK, Polri, dan instansi
agar bisa memberi solusi. Yang pengelolaan keuangan umroh. terkait lainnya sedang membincang
mengambil tindakan adalah aparat Ditegaskan politisi Partai Gerindra dan merumuskan agenda perbaikan
hukum. “Kemenag juga kan enggak ini, masyarakat tidak bisa menyalahkan layanan haji dan umroh. Kita tunggu
bisa mengembalikan dana umroh. Kemenag. Kecuali, katanya, bila seperti apa wajah regulasi baru haji dan
Uangnya masuk kantong biro travelnya pengelola travel menyetor ongkos umroh. n(mh)

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23