Page 3 - MAJALAH 111
P. 3
Pengantar redaksi
Satu lagi karya monumental DPR perjalanannya banyak kekurangan
yang patut diapresiasi adalah lahirnya sehingga perlu dilakukan evaluasi dan
Undang-undang Badan Penyeleng- disempurnakan. Pada akhirnya kita
garan Jaminan Sosial (BPJS) atau UU harapkan program Jaminan Kesehat-
No.24/2011 yang disahkan pada 28 an Nasional (INA-Care) untuk seluruh
Oktober 2011 dan resmi menjadi UU penduduk Indonesia tahun 2019 bisa
setelah ditandatangani Presiden tang- tercapai.
gal 25 Nopember 2011. UU ini meleng-
kapi UU No.40/2004 tentang Sistem Tiga tugas pokok DPR yaitu bidang
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Se- pengawasan, anggaran dan legislasi,
bagai tindaklanjut implementasi UU senantiasa diisi laporan mengenai ki-
No.24/11 tersebut, BPJS Kesehatan nerjanya. Masalah pengalihan fungsi
mulai menjalankan program jaminan hutan dan banyaknya lembaga survei
kesehatan pada 1 Januari 2014. pemilu disajikan dalam rubrik penga-
wasan dan perjuangan Komisi VIII
UU tersebut menjadi karya monu- yang berhasil menurunkan BPIH 2014.
mental, karena BPJS dapat memberi- Sedangkan keberhasilan DPR meng-
kan wajah baru dalam pengelolaan golkan UU Keinsinyuran dan dalam
sistem jaminan kesehatan untuk rakyat proses pembahasan RUU Panas Bumi
Indonesia. Nantinya seluruh masyara- dilaporkan melalui rubrik legislasi.
kat Indonesia akan mendapatkan
asuransi kesehatan dan pemenuhan Selain laporan kunjungan kerja spe-
kesejahteraan secara menyeluruh. sifik beberapa Komisi, tak ketinggalan
dalam rubrik “ Kiat Sehat” diturunkan
Parlementaria menurunkan laporan tulisan bertajuk “ Serat Itu Sehat”. Di
utama BPJS karena terdorong agar tengah kesibukannya sebagai anggota
program besar tersebut bisa sukses Dewan dengan padatnya jadwal rapat-
dan dirasakan manfaatnya oleh se- rapat, maka konsumsi makanan perlu
luruh rakyat. Sebagai program baru, diperhatikan. Fungsi serat makanan
maka sosialiasi harus dilakukan se- sangat penting bagi tubuh manusia.
cara masif meski diakui dalam awal Serat itu penting, serat itu sehat. (mp)
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 3
