Page 7 - MAJALAH 111
P. 7
Permohonan Dana Pensiun Agar Dipesangonkan
Pelapor menyampaikan permohonan agar • Meringan beban biaya negara
pembayaran gaji bulanan PNS Pensiunan
dibayarkan sekaligus (dipesangonkan) dengan • Ingin menikmati masa pensiun.
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.010/2012
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 343/Kmk.017/1998 Muh.Rajamang
Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.
Btn Bonkas Blok G7 No.2, Paenre Lompoe,
Pelapor memohon pembayaran gaji bulanan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan
PNS Pensiunan dibayarkan sekaligus, dengan
alasan sebagai berikut :
Percepat UU tentang Advokat
Surat Hotman Siboro, SH, dkk, advokat Tidak perlu lagi mengundang organisasi-
yang berasal dari Provinsi Jambi, perihal organisasi Advokat karena DPR RI telah
dukungan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk
mempercepat dan merevisi UU tentang Advokat memberikan masukan RUU tentang Advokat,
agar kemelut antar organisasi Advokat dapat selain itu hanya akan menimbulkan perdebatan,
terselesaikan. menghabiskan waktu dan biaya.
Dukungan untuk merevisi UU tentang Masyarakat yang membutuhkan bantuan
Advokat tersebut sangat diperlukan mengingat hukum dan jasa Advokat menjadi terabaikan
perkembangan yang terjadi, antara lain: karena terkendala dengan SK MA RI No.089/
KMA/VI/2010 serta SK MA RI No. 052/KMA/
Badan Advokat Nasional (BAN) dibentuk untuk HK.01/II/2011, dimana hal tersebut bertentangan
meningkatkan peran profesi Advokat dalam dengan putusan MK No. 101/PUU/VII/2009.
penegakan hukum di Indonesia, meskipun salah
satu organisasi advokat tidak menginginkan
hal tersebut karena masih menganggap
organisasinya adalah wadah tunggal. J. Hotman Siboro, SH,dkk Jambi
Usulan Pensiunan Perum Pos disamakan Pensiunan PNS.
Pelapor telah beberapa kali menyampaikan perjuangan mantan pejabat PT POS melalui Ketua
usulan penyesuaian penghasilan pensiunan Pensiunan PT POS agar usulan yang disampaikan
Perum Pos dengan pensiunan PNS karena adanya kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD, namun
kesenjangan penghasilan dimana penghasilan sampai saat ini belum dapat terealisasi dapat
pensiunan PNS lebih besar. segera diproses di Kementerian Komunikasi dan
Informasi.
Pelapor menyampaikan, bahwa uang pensiun
dengan pangkat Patu 1/II D dan masa kerja Pelapor memohon agar Pimpinan DPR RI
32 tahun per 1 Juni 1998 diterima sebesar Rp. menindaklanjuti dan membantu merealisasikan
540.000,- dan per 1 Oktober 2013 sebesar Rp. usulan tersebut.
820.000, sedangkan PNS golongan II B sebesar
Rp. 2.700.000,-.
Pelapor menyampaikan bahwa usulan H. Nana Sumarna, Jalan Raya Cileunyi
tersebut adalah sebagai bentuk dukungan bagi Bandung, Jawa Barat
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 7
